Araghchi: Tehran Menuntut Hak Korban Senjata Kimia di Iran dan Irak

Pars Today - Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menegaskan bahwa negara-negara Barat harus bertanggung jawab atas penyediaan senjata kimia.

Menteri Luar Negeri Iran Sayid Abbas Araghchi melakukan perjalanan ke Den Haag, Belanda, untuk menghadiri Sidang ke-30 Negara-Negara Pihak Konvensi Larangan Senjata Kimia.

Dalam pertemuan internasional ini, Araghchi menyampaikan sikap dan pandangan Republik Islam Iran mengenai isu-isu yang menjadi agenda konferensi melalui sebuah pidato.

Konferensi tahunan ini, yang dikenal sebagai Conference of States Parties (CSP), merupakan salah satu pilar utama hukum internasional dalam upaya pelarangan senjata kimia.

Menurut laporan Pars Today, Sayid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, pada hari Rabu (26/11/2025) di sela-sela Sidang ke-30 Negara-Negara Pihak Konvensi Larangan Senjata Kimia di Den Haag, menyinggung peran perusahaan-perusahaan Barat dalam penyediaan bahan kimia bagi rezim Saddam Hussein di Irak.

Araghchi menegaskan bahwa negara-negara Barat harus bertanggung jawab atas penyediaan senjata kimia tersebut, dan Tehran menuntut hak-hak korban senjata kimia di Iran dan Irak.

Menlu Iran mengkritik penyelidikan yang tidak lengkap dan pengadilan terbatas di beberapa negara Barat terhadap pemasok bahan kimia untuk rezim Saddam, serta menambahkan bahwa isu ini menjadi agenda pemerintah Republik Islam Iran agar para pelaku dimintai pertanggungjawaban dan kompensasi diberikan kepada para korban.

Menteri Luar Negeri Iran juga menyebutkan bahwa sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Iran menjadi hambatan bagi akses korban senjata kimia terhadap obat-obatan.

Ia menambahkan bahwa sanksi tersebut tidak hanya merugikan rakyat Iran, tetapi juga menghalangi korban senjata kimia memperoleh pengobatan, dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia harus menindaklanjuti masalah ini.

Lebih lanjut, Araghchi menyinggung serangan terhadap fasilitas nuklir dan kimia damai Iran, serta memperingatkan bahwa serangan tersebut berisiko menyebarkan bahan kimia dan radioaktif yang mengancam keselamatan manusia dan lingkungan hidup, serta dampaknya mungkin tidak terbatas hanya pada wilayah Iran.(sl)