Surat Araghchi untuk Dewan Gubernur: "AS Biang Kerok Krisis Ini"

Pars Today - Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menulis surat kepada anggota Dewan Gubernur menanggapi tindakan ilegal AS dan tiga negara Eropa terhadap Iran.

Melansir Mehr, 10 Juni 2026, ParsToday melaporkan bahwa Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam surat yang ditujukan kepada para menteri luar negeri negara-negara anggota Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), mengingatkan bahwa AS adalah biang kerok dari krisis yang ada. Ia menegaskan bahwa AS tidak boleh dibiarkan menyalahgunakan Dewan Gubernur untuk mencari legitimasi atas tindakan-tindakan ilegalnya.

Araghchi dalam suratnya yang dikirim bersamaan dengan digelarnya sidang tiga bulanan Dewan Gubernur IAEA bulan Juni ini, menggambarkan rancangan resolusi yang diajukan AS sebagai tindakan politis dan penuh niat buruk.

Menlu Iran, dengan merujuk pada fakta bahwa kurang dari 24 jam setelah pengesahan resolusi Dewan Gubernur tahun lalu pada Juni 2025, rezim Israel dan AS melancarkan serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan (safeguards) dan menewaskan banyak warga Iran, mengajukan pertanyaan, "Apakah IAEA akan kembali dijadikan alat untuk membenarkan agresi terhadap fasilitas nuklir damai?"

Araghchi dalam surat ini menegaskan bahwa pendukung utama rancangan resolusi tersebut justru dirinya sendiri adalah sumber dari krisis yang kini ia klaim hendak ditanganinya.

Dengan merujuk pada berbagai serangan AS dan rezim Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran, serta pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran dan anggota keluarga mereka sejak Juni 2025 hingga sekarang, ia menyebut tindakan-tindakan keji ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah IAEA. Ia menegaskan bahwa serangan-semacam itu membawa konsekuensi luas bagi sistem hukum internasional, keamanan dan perdamaian global, rezim non-proliferasi, serta pelaksanaan pengawasan (safeguards) IAEA.

Ia meminta para anggota Dewan Gubernur untuk menyikapi masalah ini dengan penuh kewaspadaan, netralitas, dan pendekatan yang bertanggung jawab, serta tidak membiarkan IAEA kembali menjadi alat politik AS.

Di bagian lain suratnya, Menlu Iran mengingatkan tentang penarikan diri sepihak dan ilegal AS dari JCPOA pada tahun 2018. Ia menyebut aksi militer terhadap Iran di tengah proses diplomatik serta serangan besar-besaran ke fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan sebagai bukti ketidakpedulian Washington terhadap kewajiban internasionalnya. Ia meminta anggota Dewan Gubernur untuk menentang resolusi tersebut demi mencegah kondisi yang semakin rumit.

Dalam sidang tiga bulanan Dewan Gubernur IAEA, AS telah mengajukan rancangan resolusi terhadap Republik Islam Iran untuk dikaji dan diputuskan oleh para anggota dewan.(Sail)