Iran Tanggapi Pernyataan Provokatif Rezim Zionis terhadap Pemimpin Revolusi Islam

Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan memperingatkan tentang konsekuensi ancaman terang-terangan rezim Zionis terhadap Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam.

Amir Saeid Iravani, Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB, pada Rabu mengirimkan surat kepada António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan Presiden Majelis Umum PBB. Dalam surat tersebut, ancaman yang dilontarkan oleh Yisrael Katz, Menteri Pertahanan rezim Israel, terhadap Pemimpin Revolusi Islam disebut sebagai contoh nyata terorisme negara dan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB.

Dalam surat itu disebutkan bahwa ancaman pembunuhan secara terbuka terhadap beliau merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 Nota Kesepahaman Islamabad, yang telah ditandatangani oleh Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat memikul tanggung jawab, termasuk untuk menjamin pelaksanaannya.

Surat tersebut menegaskan bahwa ancaman semacam itu bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari kebijakan yang disengaja dan sistematis berupa terorisme negara yang menargetkan para pejabat tinggi Iran. Kebijakan itu, menurut surat tersebut, dilakukan dalam rangkaian tindakan agresi ilegal rezim Israel terhadap Iran, termasuk pembunuhan terhadap almarhum Pemimpin Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi politik dan militer lainnya, yang disebut dilakukan dengan partisipasi, koordinasi, dan dukungan Amerika Serikat.

Dalam surat Iran kepada PBB dan Dewan Keamanan juga ditegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB, prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk larangan ancaman atau penggunaan kekerasan, serta norma-norma imperatif hukum internasional.

Surat itu juga menyatakan bahwa selama tindakan agresi terhadap Iran pada Juni 2025 dan dalam periode 28 Februari hingga 8 April 2026, rezim Israel secara sengaja menargetkan warga sipil dan objek-objek sipil, termasuk rumah sakit, pusat pendidikan, dan tempat-tempat budaya. Akibatnya, lebih dari 4.800 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas. Oleh karena itu, ancaman pembunuhan terbaru tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari kebijakan terorisme negara dan agresi yang melanggar hukum.

Iran juga menegaskan dalam suratnya bahwa kegagalan Dewan Keamanan PBB menjalankan tanggung jawabnya sesuai Piagam PBB telah memperkuat budaya impunitas dan mendorong rezim Israel semakin berani menormalisasi praktik terorisme negara. Menurut surat itu, kondisi tersebut menciptakan preseden yang sangat berbahaya dan menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasasional. Republik Islam Iran mengecam keras pernyataan-pernyataan yang mengancam dan memalukan tersebut serta menyatakan bahwa rezim Israel bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul dari setiap tindakan agresi atau pelanggaran hukum lain yang dilakukan setelah ancaman tersebut.

Iran juga memperingatkan bahwa setiap salah perhitungan atau tindakan permusuhan dari pihak rezim Israel akan dihadapi dengan respons yang tegas dan segera, dan seluruh konsekuensinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab rezim tersebut.

Pada bagian lain surat itu ditegaskan kembali bahwa Republik Islam Iran memiliki hak yang melekat untuk melakukan pembelaan diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, serta tetap mempertahankan hak untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan dan proporsional guna melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan nasional, dan rakyatnya dari setiap serangan bersenjata maupun ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar hukum. Iran juga menyatakan tetap siap untuk menggunakan hak tersebut dengan tegas apabila diperlukan.