Mengapa Nota Kesepahaman Islamabad Memasuki Fase Krisis?

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menyatakan bahwa tindakan pemerintah Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman Islamabad dan menjadi penyebab timbulnya krisis dalam pelaksanaan nota kesepahaman tersebut.

Ismail Baghaei mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa Nota Kesepahaman Islamabad telah memasuki masa krisis. Namun, Republik Islam Iran tidak pernah menjadi pihak yang lebih dahulu melanggar komitmennya. Pihak yang terus-menerus melakukan pelanggaran terhadap komitmen tersebut adalah Amerika Serikat." Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini merupakan kunci utama untuk memahami mengapa Nota Kesepahaman Islamabad kini berada dalam kondisi krisis. Nota kesepahaman tersebut semula dirancang sebagai kerangka untuk mengurangi ketegangan, memperkuat gencatan senjata, dan mencegah kembalinya konflik setelah berakhirnya perang. Namun, kini nota itu memasuki fase krisis akibat "pelanggaran dini dan berulang terhadap komitmen oleh Amerika Serikat."

Republik Islam Iran menegaskan bahwa selama bertahun-tahun telah berulang kali membuktikan kesungguhan dan iktikad baiknya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban internasional. Baghaei menekankan bahwa "tidak seorang pun dapat menuduh Iran melanggar komitmennya." Menurutnya, yang membawa Nota Kesepahaman Islamabad ke dalam krisis bukanlah kelalaian Iran, melainkan tindakan Amerika Serikat yang "merusak" isi nota kesepahaman yang terdiri atas 14 butir tersebut.

Sejak awal, Iran menjadikan prinsip "komitmen dibalas dengan komitmen" sebagai dasar kebijakannya. Setiap kali pihak lawan mematuhi kewajibannya, Teheran juga bertindak dengan iktikad baik. Oleh karena itu, menurut pandangan diplomasi Iran, krisis yang terjadi saat ini bukan sekadar perselisihan hukum, melainkan krisis kepercayaan yang berakar pada sejarah panjang pelanggaran komitmen oleh Washington. Salah satu pokok perselisihan terpenting adalah butir kelima Nota Kesepahaman Islamabad yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan Selat Hormuz.

Baghaei menyatakan bahwa butir kelima disusun secara cermat dan tegas agar tidak memberikan ruang bagi Amerika Serikat untuk melakukan "penafsiran sepihak". Tujuan butir tersebut adalah membentuk mekanisme bersama, dengan konsultasi bersama Oman, guna menjamin keamanan pelayaran sekaligus mencegah penyalahgunaan militer Selat Hormuz terhadap Iran. Ia menegaskan bahwa Washington, melalui tekanan terhadap sejumlah pihak di kawasan dan pembentukan mekanisme-mekanisme paralel, secara efektif menghambat pelaksanaan butir kelima. Bahkan, kapal-kapal didorong atau dipaksa untuk mematikan sistem pelacak mereka. Tindakan tersebut dinilai meningkatkan risiko tabrakan di laut, kecelakaan lingkungan, dan memburuknya keamanan di jalur pelayaran internasional.

Bagian penting lain dari pernyataan Baghaei adalah penolakannya terhadap klaim para pejabat Amerika mengenai perundingan di Muscat. Ia menyatakan dengan tegas bahwa "berbohong telah menjadi bagian dari pola perilaku para penguasa Amerika dan mereka telah kecanduan melakukannya." Klaim Donald Trump bahwa Iran di Muscat telah menyetujui seluruh usulan, kemudian menyerang kapal-kapal, dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Menurutnya, tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Perundingan di Muscat hanya berfokus pada Selat Hormuz dalam kerangka pelaksanaan butir kelima. Iran, melalui konsultasi dengan Oman, berupaya membentuk mekanisme untuk menjamin pelayaran yang aman, namun "tekanan terbuka maupun terselubung Amerika Serikat terhadap Oman" menggagalkan upaya tersebut. Menurut Baghaei, campur tangan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukan mencari keamanan kawasan, melainkan justru mempertahankan kondisi ketidakamanan.

Krisis dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Islamabad, menurut Iran, tidak terbatas pada persoalan Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa berbagai tindakan Amerika Serikat, termasuk berlanjutnya tekanan militer, sanksi, dan langkah-langkah sepihak, pada praktiknya telah mempertanyakan tujuan utama dari nota kesepahaman tersebut. Jika salah satu pihak dalam suatu kesepakatan secara bersamaan menggunakan tekanan militer, tekanan politik, dan langkah-langkah koersif terhadap pihak lainnya, maka tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu kesepahaman yang berkelanjutan.

Menurut pandangan Teheran, Nota Kesepahaman Islamabad belum sepenuhnya berakhir, tetapi berada dalam kondisi yang hanya dapat dipulihkan apabila Amerika Serikat mengubah perilakunya dan kembali melaksanakan seluruh komitmennya. Iran juga menegaskan bahwa keamanan Selat Hormuz seharusnya dijamin oleh negara-negara pesisir melalui mekanisme regional, bukan melalui kehadiran kekuatan dari luar kawasan yang justru dipandang sebagai salah satu penyebab utama ketidakstabilan.

Atas dasar itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa suatu kesepakatan hanya dapat bertahan apabila prinsip "komitmen dibalas dengan komitmen" dihormati. Menurut pandangan diplomasi Iran, apabila satu pihak secara sepihak melanggar isi perjanjian, tetapi pada saat yang sama tetap menuntut pelaksanaan penuh kewajiban dari pihak lainnya, maka hasilnya tidak lain adalah semakin dalamnya krisis perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, Teheran tetap menegaskan komitmennya untuk melanjutkan jalur diplomasi, namun menganggap bahwa pemulihan Nota Kesepahaman Islamabad hanya dapat terwujud apabila Amerika Serikat menghentikan pelanggaran komitmennya dan melaksanakan seluruh kewajibannya. Menurut Iran, syarat tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mencegah memburuknya krisis dan mengembalikan stabilitas di kawasan.