Langgar MoU Islambad, Iran Adukan AS kepada Dewan Keamanan PBB

Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggapi pelanggaran Nota Kesepahaman Islamabad oleh Amerika Serikat, dengan menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB.

Menurut Pars Today, mengutip IRNA, berikut adalah teks lengkap surat Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB terkait pelanggaran Nota Kesepahaman Islamabad oleh Amerika Serikat.

Menindaklanjuti instruksi dari pemerintah saya, saya bermaksud menyampaikan hal-hal berikut kepada Yang Mulia serta para anggota Dewan Keamanan.

Tindakan agresi Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap Republik Islam Iran, yang dilakukan tanpa adanya provokasi sebelumnya, dimulai pada 28 Februari 2026. Menurut teks ini, tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta norma imperatif internasional mengenai larangan agresi, dan mencakup kejahatan perang serta berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menyusul perkembangan tersebut, Nota Kesepahaman Islamabad yang terdiri atas 14 butir ditandatangani oleh Presiden Republik Islam Iran dan Presiden Amerika Serikat pada 17 Juni 2026. Nota kesepahaman ini sejak awal disusun bukan atas dasar saling percaya—yang pada hakikatnya memang tidak ada, melainkan berdasarkan prinsip yang jelas, yaitu "komitmen sebagai balasan atas komitmen" (commitment for commitment), dengan tujuan membuka peluang nyata bagi diplomasi dan membentuk kerangka penyelesaian damai atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan melalui komitmen timbal balik kedua belah pihak.

Namun, Amerika Serikat, hampir sejak awal dan segera setelah penandatanganan nota kesepahaman tersebut hingga saat ini, tidak hanya gagal memenuhi komitmen-komitmennya, tetapi juga secara aktif dan sistematis telah melemahkan dasar serta pilar-pilar utama nota kesepahaman tersebut.

Serangan militer yang berulang terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Iran, pencabutan secara tidak sah izin penjualan minyak Iran, upaya mendorong pembentukan jalur pelayaran alternatif di Selat Hormuz yang bertentangan dengan pengaturan yang telah disepakati, serta berlanjutnya dukungan terhadap agresi rezim Israel terhadap Lebanon, menurut teks ini, merupakan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran mendasar dan nyata terhadap komitmen Amerika Serikat.

Pola pelanggaran komitmen yang sistematis ini, menurut surat tersebut, paling jelas terlihat dalam sikap Amerika Serikat terhadap Butir 5 Nota Kesepahaman. Butir ini secara tegas mengakui tanggung jawab Republik Islam Iran dalam menetapkan pengaturan bagi pelayaran yang aman di Selat Hormuz.

Namun demikian, menurut surat tersebut, Amerika Serikat secara nyata telah melanggar butir tersebut dengan secara sepihak menentang pengaturan yang telah disepakati dan berupaya memaksakan jalur pelayaran alternatif. Tindakan-tindakan sepihak ini, disertai berlanjutnya tindakan yang disebut sebagai agresi terhadap Iran, dinilai sebagai pelanggaran mendasar terhadap Nota Kesepahaman serta kerangka yang telah disepakati.

Surat itu juga menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang disebut dilakukan secara sengaja, terencana, dan terus-menerus tersebut merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional, serta semakin memperlihatkan pengabaian penuh Amerika Serikat terhadap kewajiban-kewajiban hukumnya berdasarkan hukum internasional.

Lebih lanjut disebutkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan sekadar persoalan yang tertulis di atas kertas, melainkan telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Menurut surat itu, korban jiwa yang timbul akibat tindakan-tindakan tersebut—yang disebut sebagai konsekuensi langsung dari penggunaan kekuatan secara melawan hukum oleh Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran—telah menambah jumlah korban tewas dalam perang tersebut.

Sehubungan dengan memburuknya situasi ini, Republik Islam Iran mengingatkan kembali tanggung jawab yang diembankan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Piagam PBB, khususnya dalam menangani tindakan agresi, pelanggaran terhadap perdamaian, serta ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Republik Islam Iran dengan tegas mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar, tanpa penundaan, melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Piagam PBB serta mengambil langkah-langkah yang segera, efektif, dan tegas untuk menghentikan tindakan yang disebut sebagai agresi ilegal dan berkelanjutan oleh Amerika Serikat, mencegah eskalasi lebih lanjut, serta menjamin pertanggungjawaban penuh Amerika Serikat atas tindakan agresi, pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan kejahatan serius yang, menurut surat tersebut, ditimbulkan olehnya.

Surat tersebut juga menyatakan bahwa kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengambil langkah yang tepat waktu, efektif, dan tegas sebagai respons terhadap pelanggaran-pelanggaran yang disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB telah mendorong Amerika Serikat untuk terus melanjutkan dan meningkatkan penggunaan kekuatan yang disebut sebagai melawan hukum terhadap Republik Islam Iran. Menurut surat itu, keadaan tersebut telah melemahkan kewibawaan Dewan Keamanan serta membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Pada bagian penutup, Republik Islam Iran kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh dan sepenuhnya atas seluruh konsekuensi yang timbul dari penggunaan kekuatan yang disebut sebagai melawan hukum, serta atas ancaman serius yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Republik Islam Iran juga menegaskan bahwa negara tersebut akan dengan tegas melindungi kepentingan nasionalnya, menjaga kedaulatannya, dan mempertahankan keutuhan wilayahnya terhadap segala bentuk agresi.