Iran Peringatkan Investor Teknologi di Kawasan  Teluk Persia

Pars Today - Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran, memperingatkan pemerintah negara-negara kawasan bahwa mereka akan menghadapi respons dan “tindakan paksa” Iran jika menyediakan fasilitas atau sumber daya bagi perusahaan kecerdasan buatan (AI) yang, menurutnya, “terlibat dalam pembunuhan anak-anak kami”.

Menurut laporan Pars Today, Senin, 19 Oktober 2026, Ghalibaf menyampaikan pernyataan tersebut melalui unggahan di platform X. Dengan merujuk pada rencana pembentukan “lembaga pengelolaan data  Teluk Persia”, ia meminta pemerintah, dana investasi, dan perusahaan di kawasan agar tidak menyediakan sumber daya apa pun kepada perusahaan AI atau data yang membantu agresi militer atau terlibat dalam pembunuhan anak-anak.

Ia menegaskan, “Tidak ada pendanaan, saham, tanah, ataupun energi.” Ia juga memperingatkan, “Siapa pun yang membantu mereka akan menghadapi tindakan paksa dari kami.”

Peringatan Ghalibaf tidak dapat dipandang sekadar sebagai pernyataan diplomatik biasa, melainkan sebagai cerminan perubahan strategis dalam sifat ancaman terhadap keamanan nasional Iran. Perang di Gaza menunjukkan bahwa AI telah beralih dari teknologi pendukung menjadi perangkat operasional dalam peperangan.

Sejumlah laporan dan film dokumenter, termasuk dokumenter NAZA, mengungkap perincian mengenai peran sistem AI dalam mengidentifikasi dan menentukan sasaran orang-orang yang kemudian menjadi korban serangan udara. Kisah yang disajikan dalam film tersebut menggambarkan bagaimana penyadapan massal jaringan komunikasi di Gaza dipadukan dengan teknologi AI untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan dibunuh.

Salah satu contohnya adalah pelacakan data telepon seluler untuk menyadap percakapan anak-anak dengan ayah mereka, kemudian mengubah data tersebut menjadi sasaran. Dari sudut pandang Iran, hal ini berarti perusahaan penyedia infrastruktur data dan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai pihak “sipil” atau “netral”, melainkan turut berperan dalam rantai pembunuhan warga sipil dan, dalam istilah Ghalibaf, anak-anak.

Dalam konteks tersebut, negara-negara kawasan dalam beberapa tahun terakhir secara besar-besaran mengalihkan modal dari sektor minyak ke pembangunan infrastruktur data, pusat komputasi awan, dan kapasitas komputasi AI. Uni Emirat Arab (UEA) telah berkomitmen menanamkan investasi besar di sektor ini, sementara Arab Saudi juga meningkatkan kapasitas pusat datanya berkali-kali lipat. Sebagian infrastruktur tersebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan Israel atau Amerika Serikat.

Salah satu contoh penting adalah kerja sama antara G42, kelompok teknologi asal UEA, dan Rafael, perusahaan pertahanan Israel, untuk mengembangkan solusi AI dan data berskala besar.

Peringatan Ghalibaf secara khusus menyoroti titik pertemuan tersebut: uang, tanah, energi, dan kepemilikan saham dari kawasan dapat diubah menjadi kapasitas komputasi yang pada akhirnya digunakan untuk melawan Iran.

Dampak pertama dari peringatan ini adalah meluasnya tanggung jawab hukum dan keamanan perusahaan teknologi serta investor regional hingga ke tingkat internasional.

Dengan menyebut “pendanaan, saham, tanah, dan energi”, Ghalibaf memperluas cakupan pihak yang menjadi sasaran peringatan, dari perusahaan itu sendiri hingga seluruh rantai pasoknya. Artinya, menurut perspektif Tehran, dana investasi atau pemerintah regional yang menanamkan modal pada perusahaan AI dengan penggunaan ganda, baik militer maupun sipil, dapat dipandang sebagai bagian dari ancaman yang sama.

Dampak kedua adalah munculnya perpecahan dalam ekosistem teknologi kawasan. Negara-negara  Teluk Persia yang sedang membangun kembali perekonomiannya dengan menarik investasi dan teknologi Barat kini menghadapi kalkulasi keamanan baru: melanjutkan kerja sama teknologi dengan perusahaan yang dituduh terlibat dalam pembunuhan anak-anak dapat menimbulkan biaya keamanan dan infrastruktur yang besar.

Pernyataan Ghalibaf mengenai “lembaga pengelolaan data  Teluk Persia” dan “tindakan paksa” bukan sekadar ancaman verbal, tetapi juga dapat dianalisis dalam kerangka doktrin militer dan keamanan Iran yang telah diumumkan.

Pejabat senior keamanan Iran, termasuk Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, secara terbuka menyatakan bahwa jika Amerika Serikat atau Israel melancarkan serangan baru, kabel internet bawah laut, pusat data, dan fasilitas AI terkait AS di kawasan yang nilainya melebihi 2 triliun dolar AS akan menjadi sasaran.

Rezaei mengatakan bahwa jika perang pecah, banyak kabel, pusat data, dan fasilitas AI tersebut akan dihancurkan. Ancaman ini juga disebut memiliki preseden operasional. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pada Maret 2026, drone Iran menyerang dua pusat data Amazon di UEA, sementara sebuah fasilitas di Bahrain juga mengalami kerusakan akibat ledakan.

Secara strategis, respons Iran kemungkinan akan berlangsung dalam beberapa lapisan dan memiliki cakupan luas. Strategi Tehran dalam perang berikutnya bertumpu pada tiga poros: memperluas wilayah geografis konflik, memperpanjang durasinya, serta meningkatkan biaya dan dampaknya bagi kawasan maupun dunia internasional.

Artinya, Iran tidak akan membatasi responsnya pada pangkalan militer AS atau Israel, tetapi juga akan menempatkan infrastruktur ekonomi dan teknologi vital milik sekutu regional Washington dalam lingkup ancaman.

Dalam hal ini, Saeed Khatibzadeh, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, mengatakan bahwa jika perang kembali terjadi, Iran tidak hanya akan menghukum pihak yang melakukan agresi, tetapi juga mengubah perimbangan yang ada agar situasi tidak kembali ke kondisi sebelum rangkaian perkembangan tersebut.

Karena itu, peringatan Ghalibaf perlu dipahami dalam kerangka strategi pencegahan berbasis teknologi. Sebelum serangan dari Amerika Serikat dan Israel terjadi, Tehran sedang menetapkan garis merah baru untuk meningkatkan biaya yang harus ditanggung negara-negara kawasan jika bekerja sama dengan infrastruktur AI yang terhubung dengan mesin perang AS dan Israel.

Jika peringatan ini diabaikan, tindakan paksa yang diumumkan Iran dapat mencakup serangan siber dan drone terhadap pusat data, penargetan kabel bawah laut, hingga gangguan terhadap perekonomian digital kawasan. Skenario tersebut berpotensi membawa seluruh arsitektur keamanan  Teluk Persia ke tahap baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.(Sail)