Iran-Rusia Membicarakan Pelanggaran JCPOA oleh Amerika

Sergei Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia hari Selasa (11/7) dalam konferensi pers di Tehran menegaskan pentingnya semua pihak menaati secara keseluruhan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) seraya mengatakan, "Tidak ada mekanisme alternatif bagi JCPOA."

Ryabkov seraya menyinggung sebagian pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat Amerika terkait Rencana Aksi Bersama Komprehensif menambahkan, "Moskow menolak setiap upaya untuk merevisi atau menafsirkan baru JCPOA. Karena kesepakatan ini sudah seimbang dan positif."

Wakil Menlu Rusia ini juga menyebut sanksi baru anti Iran di masa kepresidenan Donald Trump dan menegaskan, "Sangsi ini bertentangan dengan JCPOA dan langkah Amerika membuat kesepakatan ini secara prinsip labil dan lemah."

Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) merupakan kesepakatan dalam kerangka resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB yang memiliki persyaratan hukum dan internasional. Masalah ini dipandang penting oleh semua pihak JCPOA, yakni Uni Eropa, Rusia dan Cina. Isi butir 26 dan 29 JCPOA menyebut semua pihak harus komitmen untuk melaksanakannya dan Amerika tidak dikecualikan terkait perjanjian ini.

Sayid Abbas Araghchi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran urusan Hukum dan Internasional serta penanggung jawab tindak lanjut JCPOA di Kemenlu Iran hari Selasa (11/7) di sela-sela pertemuan dengan Sergei Ryabkov, Wakil Menlu Rusia di Tehran mengatakan, "Sebelum penyelenggaraan putaran baru komisi bersama JCPOA pada 21 Juli di Wina, penting bagi Iran dan Rusia untuk bersama-sama mengkaji sejumlah masalah."

Sebelumnya, lembaga Carnegie dalam masalah JCPOA telah menyinggung empat skenario:

"Skenario pertama adalah pembatalan kesepakatan nuklir yang tampaknya telah dipinggirkan. Skenario kedua, tekanan terhadap Iran dan pihak-pihak lain untuk melakukan perundingan baru dan merevisi JCPOA. Skenario ketiga adalah menerapkan langkah-langkah yang merusak pelaksanaan JCPOA yang berujung pada kondisi saat ini. Sementara skenario keempat, Trump menerima JCPOA seiring dengan kondisi yang kondusif bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk kembali ke pasar Iran."

Tampaknya di antara skenario yang disebutkan di masa Trump, opsi eskalasi langkah-langkah sepihak guna melemahkan JCPOA dan penerapan sanksi non nuklir yang dipilih. Terbukti dari ratifikasi terbaru Senat Amerika dan penyusunan draf sanksi baru terhadap Iran. Langkah-langkah Amerika terkait upaya merusak JCPOA mungkin dianggap sebagai keputusan sepihak Amerika, tapi substansinya adalah menghambat pelaksanaan sebuah  perjanjian internasional dan Amerika harus menjawab dampaknya. Karena Amerika terpaksa harus memperhatikan masalah bagaimana menarik semua pihak sepakat dengannya terhadap Iran.

Oleh karenanya Amerika harus yakin terlebih dahulu seberapa besar dukungan Uni Eropa, Rusia dan Cina atas langkah yang diambilnya. Di sisi lain, terealisasinya tujuan ini juga masih membutuhkan kesepakatan politik di dalam Amerika sendiri. Padahal, kondisi Trump sendiri belum stabil terkait masalah pemilu presiden.

Dengan demikian, Amerika menghadapi masalah serius penolakan internasional terkait langkah-langkah yang diambilnya dan opsi sanksi bukan masalah yang mudah, bahkan sangat mungkin menyebabkan Amerika terisolasi. Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa juga menekankan bahwa JCPOA milik masyarakat internasional, seraya mengatakan, "JCPOA bukan kesepakatan yang disusun untuk dua negara, sehingga dapat mengubahnya."

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi negara menyinggung tidak komitmen Amerika dalam pelaksanaan JCPOA meminta Dewan Pengawas JCPOA teliti dan melaksanakan seluruh kewajibannya, seraya menjelaskan, "Dalam penerimaan JCPOA, kami telah menyebutkan syarat-syarat transparan secara tertulis, dimana Dewan Pengawas JCPOA harus mengawasi agar syarat-syarat ini ditaati."

Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah Amerika sebagai salah satu pihak penanda tangan JCPOA melanggar kesepakatan ini, kelanjutan JCPOA sebagai dokumen internasional yang melazimkan pelaksanaan seluruh kewajiban dari semua anggota. Bila ada yang melanggar, maka akan membahayakan kesepakatan ini.