Larijani: Referendum Pemisahan Kurdistan dari Irak Ciptakan Krisis Baru

Ketua Parlemen Republik Islam Iran mengatakan bahwa penyelenggaraan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak akan menciptakan krisis-krisis baru.

Referendum pemisahan Kurdistan dari Irak dimulai pada Senin pagi, 25 September 2017 di tengah-tengah tekanan dari pemerintah pusat dan negara-negara asing.

Ali Larijani mengatakan hal itu kepada wartawan di Tehran, ibukota Iran pada Selasa (26/9/2017).

Ia menambahkan, referendum pemisahan Kurdistan dari Irak yang digelar ketika krisis yang disebabkan oleh kelompok teroris takfiri Daesh (ISIS) belum selesai, amat disesalkan.

"Ketika berbagai kelompok Irak termasuk Kurdi berkunjung ke Republik Islam Iran, kepada mereka telah dikatakan dengan jelas bahwa referendum akan menciptakan ketegangan baru, sebab krisis terorisme belum selesai," jelasnya.

Larijani lebih lanjut menuturkan, sejak terbentuknya struktur demokrasi di Irak, sejumlah negara regional melakukan tindakan yang merusak.

"Negara-negara ini mendukung kelompok-kelompok teroris di Irak, dan para teroris juga menduduki sebagian wilayah di negara ini," ujarnya.

Ketua Parlemen Iran menjelaskan, ketika terjadi serangan Daesh ke Irak, tidak ada negara manapun yang membantu Irak, dan Iran lah yang selalu bersama pemerintah dan rakyat negara ini serta bersama wilayah Kurdistan Irak.

Ia menegaskan, Iran tidak akan pernah mendukung pembagian wilayah Irak dan negara-negara lainnya di kawasan.

"Pembagian kawasan adalah keinginan dan kebijakan rezim Zionis (Israel)," tuturnya.

Larijani mengatakan, Iran berada di samping pemerintah dan rakyat Irak dan tidak akan pernah menganggap perilaku para pejabat Kurdistan sebagai maslahat bagi diri mereka dan kawasan. (RA)