Deklarasi Tehran Akui Perlawanan Hak Legal Palestina

Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam ke-13 (PUIC) di Tehran, ditutup pada hari Rabu (17/1/2018) dengan menerbitkan sebuah deklarasi.

Para peserta mengapresiasi Republik Islam Iran selaku tuan rumah, dan mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat yang mengumumkan al-Quds sebagai Ibukota rezim Zionis Israel.

Deklarasi Tehran menganggap pengakuan tersebut sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional serta bentuk agresi penuh terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Para peserta menyatakan dukungannya untuk mengatasi tantangan yang terus dihadapi rakyat Palestina. Selama hak bangsa Palestina, khususnya hak untuk kembali dan mendirikan sebuah negara merdeka Palestina dengan Ibukota al-Quds al-Sharif belum terwujud, maka perlawanan dalam segala bentuk adalah hak legal rakyat Palestina.

Di bagian lain, Deklarasi PUIC mengungkapkan keprihatinan atas memburuknya situasi kemanusiaan di Yaman, dan menekankan perlunya untuk fokus pada solusi politik serta memfasilitasi dan mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan di seluruh Yaman.

Deklarasi mengecam seluruh pelanggaran HAM berat di Provinsi Rakhine, Myanmar, dan mendesak pemerintah Myanmar untuk secara penuh menghormati hak asasi manusia dan menjamin kebebasan fundamental semua individu tanpa diskriminasi rasial atau agama.

Pernyataan tersebut juga meminta negara-negara anggota OKI untuk membangun sistem ekonomi baru yang berbasis pada solidaritas Islam dan mendukung terbentuknya platform untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, keuangan dan perbankan.

Para peserta konferensi mengutuk ucapan rasis Presiden AS terhadap negara-negara kulit berwarna dan mengaitkan Islam dengan terorisme global.

Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam ke-14 (PUIC) akan diselenggarakan di Maroko. (RM)