Velayati: NATO tak Akan Dibiarkan Dirikan Pangkalan di Timteng
-
Velayati dan Nouri Maliki
Penasihat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar untuk urusan internasional mengatakan, Amerika Serikat tidak boleh dibiarkan menempatkan pasukan di timur sungai Eufrat, Suriah. Menurutnya, poros perlawanan juga tidak akan membiarkan NATO mendirikan pangkalan di Timur Tengah.
Ali Akbar Velayati, Penasihat Rahbar untuk urusan internasional yang tengah berada di Baghdad untuk menghadiri konferensi Dewan Persatuan Islam Irak, Sabtu (17/2) dalam pertemuannya dengan Nouri Maliki, Wakil Presiden Irak, menyinggung proyek disintegrasi dan perpecahan Amerika di kawasan.
Velayati menuturkan, poros perlawanan harus mencegah penempatan bertahap pasukan Amerika di timur sungai Eufrat, Suriah.
Ia juga menegaskan bahwa Iran akan berdiri bersama rakyat dan pemerintah Irak hingga akhir. Pasca kemenangan front perlawanan dalam menghadapi kelompok teroris Daesh, katanya, kita harus lebih waspada dari sebelumnya dalam menjaga situasi kawasan.
Penasihat Rahbar itu menjelaskan, seluruh faksi politik bertanggung jawab untuk melindungi posisi ulama Syiah, Sunni dan pemuka agama lainnya di Irak.
Velayati berharap, pemilu mendatang di Irak akan memperkokoh keamanan dan stabilitas negara ini.
Sementara itu, Nouri Maliki, Wapres Irak dalam pertemuan tersebut menyampaikan analisanya terkait strategi dan masa depan poros perlawanan di kawasan. Menurutnya, sekarang Amerika sedang berusaha untuk kembali menduduki Irak.
Maliki mengatakan, pemerintah Irak seperti juga anggota poros perlawanan lainnya, percaya bahwa kita tidak boleh membiarkan Amerika menempatkan pasukannya di timur sungai Eufrat, Suriah.
"Pendirian pangkalan militer Amerika di Suriah akan membangkitkan kembali gelombang terorisme dan memperkuat gerakan-gerakan Takfiri yang tujuan aslinya melemahkan poros perlawanan, terutama Iran," ujarnya.
Wapres Irak menambahkan, rakyat Irak tidak akan membiarkan Amerika kembali menempatkan pasukannya di negara ini. Rakyat Irak meski harus menanggung kemiskinan, tidak akan bersedia menjual kemerdekaan dan kedaulatan nasionalnya. (HS)
