Prakarsa Iran Diterima Komisi Perempuan PBB

Sidang ke-62 komisi perempuan PBB menerima prakarsa Republik Islam Iran mengenai kebijakan menghindari tindakan ekonomi, keuangan, dan perdagangan sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB terhadap negara-negara berkembang.

Poin ini memicu penentangan keras dari AS dan Uni Eropa, tetapi didukung Kuba, Cina, Pakistan, Nikaragua, dan kelompok negara-negara Afrika.

Pertemuan komisi perempuan PBB ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 22 Maret 2019, dengan mengusung tema "Jaminan Sosial, Layanan Publik, dan Infrastruktur Berkelanjutan", yang diadakan di Markas Besar PBB di New York.

Dukungan investasi dalam perlindungan sosial, layanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung produktivitas pekerjaan perempuan, termasuk dalam perekonomian informal, dan memastikan bahwa investasi ini tidak dirusak oleh pemotongan anggaran dan penghematan, komitmen multilateral untuk kesetaraan gender, akses terhadap layanan sosial untuk wanita dan anak perempuan dari segala usia, termasuk cakupan untuk perawatan kesehatan dan pensiun menjadi bagian dari dokumen akhir pertemuan komisi perempuan PBB.

Selain itu, menekankan pada penguatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dan organisasi perempuan dalam dialog politik dan pengambilan keputusan tentang sistem perlindungan sosial, layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan.(PH)