Upaya AS Mencari Dukungan untuk Menekan Iran
Amerika Serikat mengerahkan semua upayanya untuk menekan Iran dengan alasan melanggar kesepakatan nuklir JCPOA. Mereka selalu mencari cara baru untuk mencapai ambisinya.
Dalam hal ini, Dewan Gubernur IAEA akan menggelar sidang luar biasa pada hari Rabu (10/7/2019) untuk membahas isu nuklir Iran atas permintaan AS.
Iran telah mengambil langkah kedua untuk mengurangi komitmen kesepakatan nuklir setelah Eropa tidak memenuhi janji-janjinya. Tehran meningkatkan pengayaan uranium dengan kemurnian di atas 3,67 persen. Negara ini mengancam akan mengambil langkah ketiga jika pihak lain tidak memenuhi komitmen kesepakatan.
Iran mengambil langkah pertama pada 1 Juli dengan mengumumkan bahwa cadangan uraniumnya yang diperkaya telah melebihi 300 kilogram.
Langkah Iran ini sebenarnya merupakan respon terhadap negara-negara anggota JCPOA yang tidak memenuhi komitmennya. Ini tidak berarti Iran telah keluar atau melanggar kesepakatan nuklir, tetapi merupakan bagian dari hak-haknya yang tertuang pada pasal 26 dan 36 JCPOA.
Jadi, tujuan AS meminta pertemuan darurat Dewan Gubernur IAEA hanya untuk menciptakan panggung politik agar bisa menyuarakan tuntutan yang tidak terkait dengan JCPOA.
Juru bicara Badan Energi Atom Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi mengatakan tanggung jawab Dewan Gubernur adalah menangani masalah perlindungan (safeguards), maka dari itu keputusan Iran melewati batas 3,67 persen pengayaan uranium, tidak punya batasan dari sisi perlindungan dan protokol, ini terkait dengan JCPOA.
Sementara itu, jurnalis sekaligus pakar kebijakan luar negeri AS, Barbara Slavin menuturkan, Washington meminta Dewan Gubernur IAEA mengusut pelanggaran JCPOA, padahal mereka sudah keluar dari kesepakatan itu, hal ini menunjukkan kebijakan kontradiktif dan ambigu.
Menurut Slavin, tidak jelas apa sebenarnya yang akan dibahas dalam sidang tersebut, yang pasti ingin mengumumkan bahwa semua pihak harus mematuhi kesepakatan nuklir JCPOA.
Yang jelas, mustahil untuk mempertahankan kesepakatan nuklir jika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya. Iran sudah bersikap transparan dan jujur dalam hal ini, dan sekarang menjadi tugas negara-negara lain anggota JCPOA untuk mengambil langkah serius demi menyelamatkan kesepakatan ini.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, Tehran berhak mengambil langkah-langkah hukum dalam kerangka kesepakatan nuklir untuk melindungi kepentingannya dari terorisme ekonomi AS.
Menlu Iran dalam sebuah tweet menulis, "Uni Eropa dan tiga negara Eropa tidak memenuhi kewajiban mereka, termasuk setelah AS keluar dari JCPOA. Di IAEA, mereka paling tidak memberikan dukungan politik kepada Tehran yang mengambil langkah-langkah sesuai dengan pasal 36 JCPOA."
Menurut Zarif, tiga negara Eropa tidak punya alasan untuk menolak mengambil sikap politik yang kuat demi mempertahankan JCPOA dan melawan unilateralisme AS. (RM)
