Pengamat Indonesia: Sanksi AS terhadap Menlu Iran, Ceroboh !

Pengamat Timur tengah dari Indonesia, Salman Nasution menilai langkah kementerian keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif sebagai langkah ceroboh dan keliru.

Selengkapnya simak wawancara jurnalis IRIB dengan staf ahli DPR RI dan pengamat Timur Tengah, Salan Nasution berikut ini:

Bagaimana tanggapan Anda mengenai keputusan kementerian keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif ?

Saya kira ini keputusan keliru, jika memang AS serius untuk berunding dengan Iran. Sebab langkah ini akan menutup semua pintu untuk berunding dengan Iran.

Saya  kira memang zarif dalam banyak hal sudah diingatkan oleh AS sejak berkunjung ke PBB yang dibatasi secara ketat oleh pemerintah AS. Tapi tetap saja, Menlu Iran bisa menerobos itu melalui wawancaranya dengan media-media AS.

Keputusan AS menjatuhkan sanksi terhadap menteri luar negeri Iran memicu perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat Timur Tengah dari Indonesia.

Tampaknya, Zarif secara personal dianggap oleh AS susah diajak bernegosiasi dalam tanda petik "sesuai kepentingan AS. Sehingga AS merasa tidak ada gunanya menjalin komunikasi dengan Zarif. Sebab Zarif ini sama seperti perpanjangan tangan pemerintah Iran.

Jadi saya kira AS dengan mengambil sikap semacam ini telah menutup semua peluang untuk adanya diplomasi lebih jauh.

Sebenarnya, bagaimana sih menurut aturan internasional berkaitan dengan sanksi suatu negara kepada negara lain, sebagaimana yang menimpa menlu Iran ?

Agak aneh saya kira menjatuhkan sanksi terhadap person-person yang saya kira tidak memiliki kualifikasi kejahatan ekstrem seperti melakukan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM dan lainnya. Dalam konteks Zarif saya kira tidak ada alasan yang kuat bagai negara manapun untuk menjatuhkan sanksi terhadap menteri luar negeri Iran.

Kalau alasan AS menjatuhkan sanksi terhadap Zarif karena mempropagandakan hal-hal negative mengenai Iran, saya kira keliru. Zarif lama di AS, bahkan menempuh studinya di sana dan memiliki interaksi yang luas tidak hanya dengan diplomat saja, tapi juga masyarakatnya, termasuk kalangan akademisi AS

Bagaimana pandangan publik internasional terhadap sanksi seperti ini ?

PBB menyesalkan langkah AS ini. Di dalam negeri AS sendiri muncul kritik luas terhadap keputusan pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada menlu Iran. Lawan-lawan penting Trump seeprti Biden jelas menunjukkan reaksi kerasnya. Bahkan ia menegaskan akan melanjutkan JCPOA jika terpilih sebagai presiden AS dalam pilpres mendatang. Mereka menilai apa yang dilakukan pemerintahan Trump  sebagai kecerobohan politik. Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan di AS tidak satu, tapi karena kebetulan yang berkuasa adalah rezim Trump, maka kondisinya seperti yang terjadi saat ini.

Apa motif pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap menlu Iran ?

Tampaknya, supaya Zarif tidak memiliki akses terhadap AS. Sebab waktu berkunjung ke AS saja meskipun dikunci tapi tetap bisa menyelinap ke sana kemari. Ini yang menurut saya ingin ditutup terutama menjelang pemilu supaya media hanya satu suara saja demi kepentingan mengamankan Trump.

AS selama ini mengklaim sebagai kampiun demokrasi  dan pengusung kebebasan berpendapat, tapi faktanya justru membatasi pihak lain, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap menlu Iran. Bagaimana Anda melihat masalah ini ?

Sebagaimana dikatakan Zarif sendiri bhwa apa yang dilakukan AS adalah tekanan maksimum terhadap Iran. Jelas sekali ini bertentangan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Tapi tampaknya AS tidak memperdulikannya yang penting bisa menekan Iran supaya tujuannya tercapai.

Dengan mempertimbangkan langkah Iran sebelumnya yang mencapai kesepakatan dengan 6 kekuatan dunia, dan menghasilkan JCPOA, bagaimana tanggapan anda berhubungan dengan sanksi terhadap Menlu Iran oleh pemerintah AS ?

AS sejak awal bertujuan membuat Iran mengamini kebijakannya. Kini AS melancarkan tekanan maksimum terhadap Iran untuk menekan negara ini. Pihak Eropa meminta Iran tidak melakukan langkah lanjutan dengan melonggarkan pengayaan uraniumnya. Tapi di sisi lain tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi JCPOA. Oleh karena itu wajar jika Iran mengambil langkah lanjutan pelonggaran komitmennya ini sebagai bentuk tekanan terhadap pihak lain.

Pertanyaan terakhir, beberapa analis menilai sanksi AS terhadap menlu Iran ini untuk menekan Tehran supaya mau berunding di bawah tekanan Washington. Bagaimana menurut Anda ?

Faktanya Iran tidak mau mengikuti dikte AS. Sanksi AS meluas tidak hanya terhadap Iran. Di sisi lain kebutuhan negara-negara dunia tidak bisa dipenuhi oleh AS. Artinya, mereka akan tetap berhubungan dengan Iran. Banyak negara yang tidak mengamini sanksi AS terhadap Iran, karena tuntutan kebutuhan nasionalnya masing-masing.

Apakah langkah bisa dilihat sebagai kesalahan analisis yang akan menyebabkan pamor AS semakin menurun ?

Saya melihat orang-orang dekat Trump justru menggiringnya semakin terdesak. Contohnya ketika AS mengklaim kapal USS Boxer menembak jatuh drone Iran tidak didukung fakta yang memadai. Iran bisa menjawabnya dengan menayangkan video bantahan. Jelas sekali pamor AS mulai mengecil, terutama di Timur Tengah. (PH)