Araghchi: AS dan Bahrain Eksploitasi DK PBB untuk Justifikasi Agresi

Pars Today - Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam sebuah surat yang mengkritik rancangan resolusi sepihak dan provokatif yang diajukan AS dan Bahrain mengenai situasi Selat Hormuz, menekankan tanggung jawab komunitas internasional untuk mencegah para agresor menyalahgunakan Dewan Keamanan sebagai instrumen untuk membenarkan tindakan ilegal mereka.

Dilansir Pars Today, 8 Mei 2026, Sayid Abbas Araghchi, dalam suratnya kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, Duta Besar dan Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Fu Cong (yang juga menjabat Ketua Bulanan DK PBB), serta negara-negara anggota PBB, menyatakan bahwa situasi saat ini di Selat Hormuz secara langsung dan semata-mata disebabkan oleh perang agresif, tidak beralasan, dan ilegal AS dan rezim Zionis terhadap Iran.

Ia menulis, "Tujuan sebenarnya dari rancangan resolusi AS dan Bahrain adalah untuk mendistorsi fakta di lapangan dan membenarkan tindakan ilegal AS, baik masa lalu maupun saat ini, terhadap Iran di Teluk Persia dan Selat Hormuz, wilayah yang berjarak ribuan mil dari pantai AS."

Araghchi menambahkan, "Komunitas internasional tidak boleh membiarkan Dewan Keamanan dieksploitasi oleh para agresor atau berubah menjadi alat untuk melegitimasi tindakan ilegal mereka."

Ia menegaskan, "Kewaspadaan maksimum diperlukan untuk mencegah segala upaya mendistorsi aturan dan prinsip hukum internasional yang mapan dengan cara apa pun yang dapat membenarkan agresi atau penggunaan kekerasan ilegal."

Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa para pemrakarsa rancangan resolusi ini, dengan menyajikan narasi yang selektif dan bias, justru menyalahgunakan hukum internasional sambil mengabaikan pelanggaran serius hukum internasional oleh AS sendiri. Rancangan resolusi ini juga mengabaikan pelanggaran berulang gencatan senjata oleh AS, termasuk blokade laut ilegal, serta serangan terhadap dan penyitaan kapal-kapal Iran.

Araghchi secara diplomatis tetapi keras menyerang upaya AS dan Bahrain di DK PBB. Menurutnya, resolusi yang diajukan bukan untuk menyelesaikan krisis, tetapi untuk membenarkan kejahatan perang AS. Ia mengingatkan bahwa DK PBB adalah pilar perdamaian dunia, bukan panggung bagi agresor untuk mencuci tangan. Jika resolusi ini lolos, itu bukan kemenangan diplomasi; itu kegagalan moral Dewan Keamanan.(Sail)