Laporan Khusus Pemilu Parlemen Iran (5)

Pemilu di Iran digelar dengan mekanisme khusus mulai dari pendaftaran kandidat hingga uji kelayakan para kandidat serta penentuannya oleh lembaga yang berwenang.

Keputusan terkait kelayakan calon wakil rakyat di parlemen, presiden atau Dewan Pakar Kepemimpinan (Majles-e Khobregan) sebuah tugas sangat penting karena urusan negara dan nasib bangsa tidak dapat diserahkan kepada sembarang orang tanpa mempertimbangkan perilaku, akhlak, ideologi, keilmuan dan kelayakannya. Salah satu tahap pemilu ini adalah penentuan kelayakan kandidat oleh Dewan Garda Konstitusi (Majles e Negahban).

Dewan Garda Konstitusi sejatinya mata negara di pemilu. Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei saat bertemu dengan anggota Dewan Garda Konstitusi dan staf pengawas mengatakan," Otentikasi tugas Dewan Garda Konstitusi dan dengan tegas mereka harus menentukan kelayakan. Begitu juga tugas Departemen Dalam Negeri. Siapa saja yang mencalonkan diri untuk memasuki sebuah medan yang syaratnya memungkinkan bagi medan tersebut, dan Anda penanggung jawab jalur ini, maka wajar jika kalian harus menentukan kelayakan calon tersebut. Ini bukan hanya tugas khusus Dewan Garda Konstitusi, tapi tugas kita semua."

Rahbar juga menekankan, tolok ukur bagi pengambilan keputusan Dewan Garda Konstitusi adalah undang-undang dan kriterium serta kepentingan ideologi dilarang dalam hal ini.

Rahbar di arahan lainnya menjelang peringatan ke-33 kemenangan Revolusi Islam Iran menekankan, "Dewan Garda Konstitusi dari sisi hukum harus menentukan kelayakan kandidat, tapi kami senantiasa katakan bahwa tingkat kelayakan harus rasional dan jangan menaikannya di mana hanya sekelompok kecil yang lolos uji kelayakan. Mungkin ada yang protes akan hasil uji kelayakan Dewan Garda Konstitusi dan protesnya benar, namun ketika sebuah lembaga resmi yang bertanggung jawab mengambil keputusan, semua pihak harus menerimanya. Uji kelayakan para kandidat dan lolosnya mereka dari filter hukum juga diakui oleh demokrasi dunia dan ini adalah tugas legal mereka."

Rahbar terkait hal ini menjelaskan, pengawasan Dewan Garda Konstitusi di pemilu sebuah persetujuan dan efektif serta pengawasan ini bagian dari hak manusia dan ini haru dijaga.

Rahbar menjelaskan, Dewan Garda Konstitusi dengan amanah penuh dan berdasarkan prinsip hukum menentukan kandidat yang lolos uji kelayakan dan dan mencoret siapa yang tidak layak. Mereka yang dicoret,yakni mereka tidak sesuai dengan ketentuan ini. Jika Dewan Garda Konstitusi di masalah ini mencapai kesimpulan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka mereka harus bergerak dengan tegas. Tidak ada yang boleh mencegah langkah sah yang sesui dengan hukum. Di semua urusan, khususnya di hal-hal seperti ini yang dihadapkan pada ideologi, empati dan beragam suara, diperlukan sebuah ketegasan.

Rahbar terkait hal ini mengatakan, "Saya merekomendasikan semua pihak untuk mengikuti alur kebenaran ini. Berhati-harilah ketika kita menyeru dunia Islam untuk bersatu, musuh jangan sampai berhasil memecah belah barisan Republik Islam Iran. Syarat kemenangan adalah berbagai kubu di Republik Islam tetap saling menghormati dan tetap bersama. Di Republik Islam, pemilu adalah pemilu yang lebih baik bukan persaingan pemilu. Perseteruan dan persaingan ini milik demokrasi Barat yang tidak memandang Tuhan dan agama. Apa yang dilakukan sebagian kelompok bukan demi Republik Islam. Di sini, dibutuhkan pemilu yang lebih baik.

Di pemerintah Republik Islam selama 40 tahun terakhir digelar pemilu secara teratur dan demi menjaga undang-undang  serta seluruh pejabat negara dipilih baik langsung atau tidak. Kini bangsa Iran dengan bangga siap melanjutkan jalan ini dan siap berpartisipasi. Pemilu kali ini akan digelar 2 Isfand atau 21 Februari 2020. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pemilu menjadi faktor persatuan dan kekuatan nasional Iran. (MF)