Guardian Council Iran Tekankan Pembatalan UU Diskriminatif atas Muslim di India

Dalam sebuah surat kepada Mahkamah Agung India, seorang anggota Dewan Garda Konstitusi Iran meminta agar ketentuan hukum yang diatur dalam konstitusi India diberlakukan untuk memungkinkan pencabutan hukum diskriminatif terhadap umat Islam.

Menurut laporan IRNA, Hadi Tahan Nazif, anggota ahli hukum Dewan Garda Konstitusi Iran dalam surat yang dikirimkan kepada Sharad Arvind Bobde, Ketua Mahkamah Agung India menulis, "Beberapa berita dan gambar yang dikirim dari India ke komunitas internasional saat ini adalah gambar kekerasan dan pencabutan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup."

Tahan Naziv menekankan bahwa pemerintah India tidak diragukan lagi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah perang agama seraya menjelaskan, "Citra yang ada dalam pikiran rakyat India tidak lain adalah kedamaian dan kehidupan damai para pengikut berbagai agama dan kelompok."

Anggota Dewan Garda Konstitusi Iran mencatat dalam surat itu, undang-undang reformasi kewarganegaraan yang diadopsi pada Desember 2019 tampaknya memuat pasal-pasal diskriminatif terhadap umat Islam, termasuk bertentangan dengan hak atas persamaan dan kewarganegaraan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk butir 1, 2 dan 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, butir 2 dan 26 Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, serta Pasal 14 dan 15 Konstitusi India yang secara tegas menegaskan hak warga negara atas kesetaraan.

Di bawah Undang-Undang Reformasi Kewarganegaraan India, pencari suaka dari Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan di India yang memasuki negara itu tanpa dokumen yang sah sebelum 2015 dapat memperoleh kewarganegaraan India, tetapi hukum tersebut tidak berlaku untuk Muslim.

Sementara itu, umat Hindu ekstremis menyerang umat Islam, menghancurkan masjid-masjid di timur laut New Delhi dan menargetkan lingkungan Muslim dengan bom bensin.