Perpanjangan Embargo Senjata Iran Melanggar Resolusi PBB

Wakil Tetap Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi mengatakan upaya rezim Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata Iran bertentangan dengan resolusi 2231 Dewan Keamanan.

Surat kabar The Washington Post baru-baru ini melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sedang mencari cara untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.

Dia sedang menyusun sebuah proposal atas dasar "argumentasi hukum" bahwa Washington tetap masih berstatus sebagai anggota Kelompok 5+1 meskipun telah keluar dari perjanjian nuklir JCPOA.

Jika Dewan Keamanan menolak memperpanjang embargo senjata Iran, AS dengan alasan sebagai salah satu anggota JCPOA, akan menerapkan sanksi yang lebih keras terhadap Iran dan mengembalikan semua sanksi yang berlaku sebelum JCPOA dicapai.

Embargo senjata Iran akan berakhir pada 20 Oktober 2020 berdasarkan perjanjian nuklir JCPOA dan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Takht-Ravanchi kepada kantor berita IRNA, Rabu (29/4/2020) menuturkan klaim AS sebagai anggota JCPOA merupakan sebuah lelucon bersejarah dan tidak dapat diterima.

Amerika, lanjutnya, dengan keluar dari JCPOA telah melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan dan juga melanggar komitmen perjanjian nuklir.

Dia mengingatkan anggota Dewan Keamanan bahwa setiap langkah untuk menolak penghapusan embargo senjata Iran adalah bertentangan dengan resolusi 2231.

Di bagian lain, Takht-Ravanchi menilai kehadiran militer AS di wilayah Asia Barat sebagai sumber ketegangan.

"Para pejabat AS mengetahui bahwa sikap arogan dan ancaman tidak akan membuat rakyat Iran takut," ujarnya.

"AS menyulut perpecahan di kawasan dan menjual senjata mematikan dengan nilai miliaran dolar. Keamanan regional harus diciptakan oleh negara-negara di kawasan dan ini menguntungkan semua. Oleh karena itu, AS harus segera keluar dari kawasan ini," pungkasnya. (RM)