Statemen UE terhadap Iran; Pengulangan Standar Ganda HAM Barat
https://parstoday.ir/id/news/iran-i85630-statemen_ue_terhadap_iran_pengulangan_standar_ganda_ham_barat
Klaim hak asasi manusia Barat terhadap Iran terus berlanjut ketika Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, termasuk Perancis dan Inggris, menduduki puncak daftar pelanggar hak asasi manusia.
(last modified 2025-11-29T10:00:05+00:00 )
Sep 26, 2020 16:48 Asia/Jakarta
  • Dewan Hak Asasi Manusia PBB
    Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Klaim hak asasi manusia Barat terhadap Iran terus berlanjut ketika Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, termasuk Perancis dan Inggris, menduduki puncak daftar pelanggar hak asasi manusia.

Dalam nada yang sama, anggota Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bias yang menuduh Iran melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Jumat (25/09/2020).

Gerakan ini bisa memiliki dua tujuan.

Uni Eropa dan Republik Islam Iran

Tujuan pertama adalah menggunakan isu HAM sebagai instrumen tekanan politik.

Tujuan kedua, penekanannya pada keselarasan politik UE dengan Amerika Serikat. Penyelarasan ini dalam bentuk sikap dan statemen politik Eropa tentang isu-isu seperti hak asasi manusia, dan yang sudah terbukti sebelum ini tentang kemampuan rudal Iran dan peran regionalnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Saeed Khatibzadeh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan bahwa setiap penyalahgunaan mekanisme hak asasi manusia dan campur tangan dalam urusan dalam negeri Iran tidak dapat diterima. Jubir Kemenlu Iran menekankan bahwa ini bukanlah perkembangan baru di beberapa negara Eropa dan bagaimana mereka bersikap tidak peduli dan bahkan diam dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia besar mereka dan sekutunya. Mereka bersaing dalam menjual senjata miliaran dolar untuk membunuh orang Yaman yang tidak berdaya ke Arab Saudi dan beberapa diktator regional.

Para pengklaim pembela hak asasi manusia ini mengeluarkan pernyataan melawan negara lain, termasuk tindakan keras terhadap pengunjuk rasa, pembunuhan orang kulit hitam, dan penghinaan terhadap nilai-nilai agama dan kesucian, penganiayaan terhadap Muslim dan penindasan terhadap para migran di dalam perbatasan Uni Eropa dipandang sebagai penegakan hukum dan kebebasan berekspresi.

Catatan hak asasi manusia Uni Eropa, seperti Amerika Serikat, tidak memiliki tempat untuk membela diri. Karena citra hak asasi manusia di Eropa, dan terutama dalam konteks penindasan berdarah terhadap protes rakyat, penuh dengan perilaku anti-kemanusiaan.

Standar ganda hak asasi manusia Eropa akhirnya mengangkat suara Amnesty International. Dalam laporan yang diterbitkan tahun lalu, Amnesty International mengkritik Uni Eropa, di beberapa negara Eropa lebih memilih diam ketika menghadapi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Di bagian lain dari laporannya, "Tindakan umum UE terkait Arab Saudi hampir tidak jelas, sementara penentangan di negara itu sangat tertekan. Menjaga hubungan dengan Kerajaan Arab Saudi lebih diutamakan daripada masalah hak asasi manusia di negara tersebut."

Standar ganda ini ini menunjukkan bahwa mereka yang di balik rencana dan penyampai pernyataan ini entah bagaimana berusaha menyembunyikan wajah asli mereka dengan menuduh Iran melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan Uni Eropa sebenarnya adalah pengulangan klaim palsu yang tercemar motif politik yang tidak lebih dari proyeksi dan penipuan politik. Dalam pernyataan anti-Iran dari Uni Eropa di Dewan Hak Asasi Manusia, dalam distorsi yang jelas, pelaksanaan tindakan peradilan sesuai dengan hukum pidana oleh pengadilan yang kompeten di negara lain itu disebut pelanggaran hak asasi manusia.

Saeed Khatibzadeh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran

Bagaimanapun juga, Republik Islam Iran akan terus melindungi dan mempromosikan hak-hak warganya sesuai dengan prinsip-prinsip progresif Islam dan Konstitusi, terlepas dari inversi dan spekulasi ini. Sebagaimana yang dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, "Pengembangan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat nasional, regional dan internasional dalam kerangka kewajiban agama dan kepatuhan terhadap Konstitusi, hukum domestik dan perjanjian internasional, merupakan salah satu prioritas permanen Republik Islam Iran dan dalam praktiknya berkomitmen untuk mematuhinya."