Sidang Komisi Bersama JCPOA; Harapan dan Komitmen Timbal Balik

Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) sebuah kesepakatan multilateral yang tidak mungkin berlanjut tanpa pelaksanaan komitmen masing-masing pihak yang terlibat secara proporsional dan seimbang.

Sekaitan dengan ini, sidang komisi bersama JCPOA digelar Rabu (16/12/2020) di tingkat deputi dan dirjen politik kementerian luar negeri Iran dan Kelompok 4+1 melalui video konferensi. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekjen Layanan Aksi Eksternal Uni Eropa Helga Schmid.

Sayid Abbas Araqchi, deputi bidang politik Kemenlu Iran memimpin delegasi negara ini di sidang komisi bersama JCPOA.

Sidang komisi bersama JCPOA hari ini meski sebuah sidang rutin dan normal membahas proses implementasi kesepakatan nuklir dan kendala bagi pelaksanaan komitmen oleh pihak-pihak yang terlibat di kesepakatan ini, namun dari satu sisi, pertemuan ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya, karena pertemuan kali ini dipengaruhi oleh undang-undang langkah strategis untuk pencabutan sanksi.

Shahriar Heydari, wakil ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran hari Selasa (15/12/2020) saat diwawancarai Iranpress menekankan, Iran menunggu langkah praktis dan implementasi kesepakatan JCPOA oleh semua pihak dan oleh karena itu, undang-undang langkah strategis untuk pencabutan sanksi diajukan kepada pemerintah.

“Jika sidang JCPOA di Wina adalah perundingan untuk perundinga, maka hal ini tidak ada nilainya dan hanya pengulangan, namun jika sidang Wina dimaksudkan untuk sebuah langkah praktis oleh kelompok 4+1, maka hal ini dapat diterima Iran,” papar Heydari.

Mengingat sikap pihak seberanga yang tidak memenuhi janjinya di implementasi JCPOA, Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran setahun pasca keluarnya AS secara sepihak dari kesepakatan nuklir dan bersandar pada butir 26 dan 36 JCPOA, memutuskan untuk menangguhkan komitmen negara ini secara bertahap.

Keputusan ini dilaksanakan dalam lima tahap. Kini parlemen Iran selaras dengan keputusan Dewan Tinggi Keamanan Nasional, meratifikasi draf Langkah Strategis untuk mencabut Sanksi dan Melindungi hak bangsa Iran. Menurut draf ini, pemerintah berkewajiban dalam dua bulan setelah peratifikasian undang-undang ini untuk menghentikan dokumen protokol tambahan yang dilaksanakan Iran secara sukarela jika pihak seberang tidak menjalankan komitmennya.

Melihat pasang surut JCPOA, ini mengindikasikan bahwa Amerika merupakan pihak pertama yang merusak kesepakatan ini dan melalui aksi destruktifnya dengan keluar dari JCPOA dan melanggar komitmen internasional serta resolusi Dewan Keamanan, Washington berusaha mencegah kemajuan dan pencapaian teknologi nuklir damai oleh Iran.

Petinggi Amerika Serikat di bidang ini meluncurkan klaim tak berdasar terkait program nuklir Iran. Statemen presiden terpilih Amerika, Joe Biden meski sepertinya berbeda dengan kebijakan Trump, namun memiliki titik kesamaan. Biden Kamis (3 Desember 2020) dalam sebuah wawancara seraya mengulang klaim halusinasinya mengatakan, “Kami akan berpartisipasi melalui lobi sekutu dan mitra kami di perundingan dan kesepakatan selanjutnya untuk memperketat dan memperpanjang pembatasan nuklir Iran serta menggulirkan isu program nuklir Tehran.”

Sikap ini dan klaim berulang, pastinya tidak dapat mengubah kondisi dan fakta. Karena Iran selama tetap patuh terhadap komitmennya di JCPOA, selama pihak seberang bertindak secara transparan dan sesuai dengan komitmen. Statemen Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di sidang terbaru “Dialog Mediterania” terkait visi perundingan pemerintah Biden dengan Iran merupakan jawaban yang jelas di bidang ini.

Zarif mengatakan, “AS sampai saat ini belum menunjukkan ketulusannya dan pertama-tama Washington harus menunjukkan niat baiknya, baru kemudian Iran kembali ke komitmen penuhnya di JCPOA...Rencana parlemen telah disusun untuk mengembalikan AS dan Eropa ke komitmennya. Ketika mereka telah kembali ke komitmennya, tujuan dari draf ini akan teralisasi. Kemudian AS dapat kembali ke JCPOA.”