Posisi Iran soal Status Perjanjian Nuklir JCPOA

JCPOA adalah sebuah perjanjian multilateral yang mengharuskan kedua belah pihak memenuhi kewajibannya, dan tidak perlu negosiasi ulang atau mengajukan tuntutan sepihak untuk menghidupkan kembali perjanjian ini.

Wakil Tetap Iran untuk Organisasi-organisasi Internasional yang berbasis di Wina, Kazem Gharibabadi mengatakan perjanjian nuklir JCPOA tidak akan dinegosiasikan ulang dan jika dihidupkan kembali, tidak memerlukan dokumen baru.

“Satu-satunya mandat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) adalah mengawasi dan memverifikasi tindakan yang terkait dengan nuklir dan memberikan laporan terbaru yang realistis. Membuat penilaian apapun tentang bagaimana kewajiban ini dilaksanakan jelas di luar mandat IAEA dan harus dihindari,” tegas Gharibabadi pada hari Kamis (17/12/2020).

Menurutnya, IAEA telah memainkan perannya selama perundingan JCPOA. Kewajiban anggota dan tugas IAEA telah ditetapkan secara jelas dan disetujui, dan masing-masing pihak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan perjanjian.

Hal itu ditegaskan Gharibabadi untuk menjawab pernyataan Dirjen IAEA, Rafael Grossi dalam wawancaranya dengan Reuters tentang cara-cara memulihkan kembali kewajiban Iran dalam JCPOA.

Grossi mengklaim bahwa menghidupkan kembali JCPOA di masa kepresidenan Joe Biden, akan membutuhkan sebuah perjanjian baru karena situasinya telah berubah secara dramatis.

Namun, Gharibabadi telah bertemu dengan dirjen IAEA pada Jumat malam untuk mengonfirmasi pernyataannya kepada Reuters. “Rafael Grossi dalam wawancaranya dengan Reuters, sama sekali tidak menyinggung perlunya sebuah perjanjian baru dan ia hanya berbicara hal-hal yang terkait dengan IAEA,” ungkap Gharibabadi.   

Iran memilih mengurangi komitmen JCPOA setelah Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dan Uni Eropa juga tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Analis masalah politik, Sayid Jalal Sadatiyan menuturkan, “Eropa dan Amerika telah menyandera implementasi JCPOA karena ketidakmampuan dan sikap arogan mereka, bukan Iran. Menurut berbagai laporan IAEA, Iran telah memenuhi kewajibannya.”

Republik Islam Iran pada 8 Mei 2019 memutuskan untuk menangguhkan pemenuhan kewajibannya berdasarkan pasal 26 dan 36 JCPOA dalam sebuah langkah lima tahap. Keputusan ini diambil satu tahun setelah AS secara sepihak keluar dari JCPOA dan juga terbukti bahwa negara-negara Eropa tidak mampu memenuhi kepentingan Iran sebagaimana diatur oleh perjanjian tersebut.

Meski demikian, Tehran menekankan bahwa pihaknya siap untuk memulihkan kembali kewajibannya jika sanksi-sanksi dicabut.

Saat ini media-media Barat sengaja melancarkan perang urat saraf dengan tujuan; pertama mengesankan bahwa IAEA tidak melakukan inspeksi yang cukup terhadap pelaksanaan JCPOA. Padahal, faktanya adalah IAEA dan Iran menjalin kerja sama yang erat. Kedua, Barat ingin memaksakan kondisi baru bagi Iran melalui tangan IAEA.

Perlu dicatat bahwa Presiden Donald Trump dulu berjanji akan memaksa Iran duduk kembali di meja perundingan untuk mencapai sebuah “kesepakatan yang lebih baik.” Saat ini masa jabatan Trump akan segera berakhir dan ia gagal dalam mewujudkan tujuan tersebut. (RM)