Nasib Sanksi AS terhadap Iran di Era Biden

Menteri Luar Negeri AS dalam pernyataannya baru-baru ini mengklaim tidak akan memberikan izin untuk pencairan uang Iran yang diblokir di Korea Selatan, selama Tehran tidak mematuhi komitmennya terhadap JCPOA.

Menanggapi statemen Anthony Blinken tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut langkah AS memblokir transfer uang Iran di Korea Selatan mengulangi kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump yang tidak akan membuahkan hasil baru.

Setelah masuk ke Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden menyatakan setuju dengan diplomasi, karena kebijakan tekanan maksimum Donald Trump terhadap Iran tidak berhasil.

Sikap ini berulang kali dinyatakan oleh anggota tim kebijakan luar negeri pemerintahan Biden, tetapi dalam praktiknya sejauh ini Amerika Serikat justru mengulangi langkah Trump sebelumnya

Pernyataan terbaru Blinken tentang pembekuan dana Iran di Korea Selatan dan mencegah transfernya yang akan dipergunakan untuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien khusus, menunjukkan berlanjutnya jalur tekanan maksimum AS kepada bangsa Iran.

Menghadapi kondisi demikian, Iran dengan perlawanan cerdas dan strategisnya dalam empat tahun terakhir terus berjuang menghadapi berbagai tekanan sanksi dengan caranya sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Nasser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Iran mengatakan bahwa Korea Selatan tidak memiliki kemauan independen untuk menyelesaikan masalah dana Iran. Bank Sentral Iran telah menetapkan rencananya untuk memenuhi kebutuhan devisa negara tersebut, terlepas dari apapun sumber daya yang diblokir di Korea Selatan dan negara lain yang telah dilakukan.

Ketika kebijakan tekanan maksimum Trump berlanjut, pemerintahan Biden sedang mengejar tujuan AS terhadap Iran yang telah dikejar oleh berbagai pemerintah AS dengan cara yang berbeda selama 42 tahun terakhir, tetapi Iran tidak pernah mundur dari prinsip dan kepentingannya.

Kini, pesan utama dan definitif Iran terhadap kembalinya AS ke JCPOA adalah pencabutan sanksi yang efektif, karena kembali ke diplomasi tidak akan mungkin tanpa mengembalikan AS ke JCPOA  yang disertai pencabutan sanksi.

Amerika Serikat telah meninggalkan JCPOA dan sekarang tidak memiliki persyaratan yang sama dengan Iran untuk membahas pihak mana yang harus mengambil langkah pertama.

Amerika Serikat tidak punya pilihan selain mencabut sanksi terhadap Iran guna kembali ke JCPOA. Dalam hal ini, Abbas Araghchi, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran kepada Sputnik mengatakan bahwa kehadiran AS pada pertemuan anggota JCPOA harus dimulai dengan langkah pencabutan sanksi terhadap Iran, dan kembalinya AS ke JCPOA tidak memerlukan pertemuan apapun. 

Suara tunggal di Iran dalam masalah ini menunjukkan kemauan kuat tentang prinsip-prinsip dan kepentingan nasional Republik Islam, dan Iran tidak akan terjebak dalam kontradiksi antarpejabat Amerika dan tekanan politik mereka untuk masuk ke dalam diplomasi dengan Tehran.(PH)