Larangan Aktivitas Lembaga Saudi di Malaysia

Kementerian Pertahanan Malaysia mengumumkan penjabutan ijin aktivitas "King Salman Center for International Peace" di Kuala Lumpur.

Kegiatan lembaga tersebut dimulai 14 bulan lalu di era pemerintahan mantan perdana menteri Najib Razak di Kuala Lumpur menyusul hubungan dekat Najib dengan Arab Saudi. Setelah mendapat bantuan dari rezim Al Saud, Razak juga memberikan sejumlah keistimewaan kepada Arab Saudi di antaranya pembentukan apa yang disebut "King Salman Center for International Peace" itu.

Meskipun kata "perdamaian" digunakan untuk pusat tersebut dalam rangka pengelabuhan publik, banyak kalangan politik dan agama di Malaysia yang memperingatkan konsekuensi aktivitas lembaga tersebut terhadap persatuan nasional dan kerukunan sosial dan agama. Dikarenakan salah satu tujuan terpenting dari pusat milik Arab Saudi itu adalah penyebaran Wahabisme, yang konsekuensi dan bahayanya sangat terlihat jelas di Pakistan.

Penyebaran sektarianisme dan kekerasan agama merupakan dampak terpenting dari doktrin-doktrin Wahabisme yang menyimpang dan diajarkan di pondok-pondok pesantren Pakistan. Sementara sektarianisme dan terorisme merupakan kelanjutan praktis dari Wahabisme yang kini menyeret Pakistan ke jurang krisis sosial.

Atas dasar tersebut, pemerintah Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir Mohammad dalam upaya menghadapi ekstremisme dan terorisme, mengambil langkah cerdas dengan melarang semua kegiatan budaya dan agama yang terkait dengan paham Wahabi dan pemerintah Arab Saudi.

Masalah ini sangat penting mengingat kekhawatiran soal relokasi anasir teroris yang berafiliasi dengan Daesh (ISIS) ke wilayah Asia Tenggara dan manajemen mereka oleh kelompok lokal yang tersambung langsung dengan rezim Al Saud.

Yusuf Ishaq, seorang analis politik mengatakan, "Al Saud, dengan tujuan lahiriyah meningkatkan hubungan ekonomi dan investasi, sedang berupaya menyebarkan ekstrimisme dan ideologi Wahabi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, masyarakat Malaysia menganggap tidak tepat kehadiran berlebihan pihak Arab Saudi di negara itu dan pengaruhnya dalam struktur pemerintah."

Di tempat lain, pemerintah Indonesia juga telah membubarkan gerakan Wahabi dan kelompok radikal yang didukung Arab Saudi, termasuk Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Hizbut Tahrir, yang keduanya adalah afiliasi dari kelompok teroris Daesh (ISIS). Membatasi ruang gerak Arab Saudi di Asia Tenggara telah banyak membantu dalam mengurangi tindak kekerasan berdarah di kawasan, termasuk Malaysia dan Indonesia.

Faisal Musa, dosen Universitas Nasional Malaysia mengatakan, "Wahabi dan pendukung mereka tidak akan punya posisi di Malaysia dan tidak akan mampu membodohi masyarakat dan pemerintah negara ini, karena sejarah sudah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin menghapus berbagai peristiwa yang tidak melayani kepentingan Wahabi."

Sikap logis dan berprinsip pemerintah Malaysia terhadap kegiatan Wahabi dan kelompok afiliasi Al Saud, menunjukkan bahwa pemerintah sepenuhnya sadar akan tujuan dan niat di balik kegiatan kelompok Wahabi di Malaysia.

Ini berarti bahwa Wahabi sedang kehilangan basis terbesar mereka di Asia Tenggara. Kejahatan para penguasa Saudi di Yaman di samping dukungan terhadap kelompok teroris Daesh (ISIS) yang hanya sebagian dari kejahatan rezim Al Saud terhadap umat Islam, telah memicu kemarahan dan kekecewaan dunia Islam, terutama umat Muslim di Malaysia, terhadap para kelompok Wahabi dan penguasa Arab Saudi.(MZ)