Mahathir Mohamad: PBB Harus Direformasi

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad Jumat (28/9) di sidang Majelis Umum PBB seraya mengisyaratkan gejolak politik, ekonomi dan sosial di dunia, menuntut reformasi mendasar di tubuh PBB.

IRNA melaporkan, Mahathir Mohamad mengkritik langkah Israel terhadap rakyat Palestina, pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar, rintangan perdagangan anti negara-negara miskin, ketidakadilan dan sikap kekuatan dunia yang tidak bertanggung jawab. "Kini dunia dilanda gejolak politik, ekonomi dan sosial," tambah Mahathir.

Seraya menjelaskan bahwa tidak ada yang memperhatikan pelanggaran hukum internasional di bumi pendudukan oleh Israel, Mahathir menambahkan, sejumlah negara memberi hadiah kepada Israel dengan sengaja mengakui secara resmi Baitul Maqdis sebagai ibukota rezim penjajah Palestina.

Kepada para pemimpin dunia di sidang Majelis Umum PBB, Mahathir mengatakan, "Ijinkanlah rakyat Palestina kembali ke tanah airnya."

Perdana menteri Palestina juga mengkritik aksi penumpasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar dan mengatakan, muslim di negara bagian Rakhine mengalami pembantaian massal.

Sejak 25 Agustus 2017 hingga kini, menyusul gelombang baru penumpasan dan pembantaian militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, lebih dari enam ribu orang tewas dan delapan ribu lainnya terluka serta lebih dari satu juta etnis Muslim ini terpaksa mengungsi ke Bangladesh. (MF)