Pars Today

Ada sejumlah hal penting terkait transformasi di Asia Barat selama sepekan lalu, termasuk kelanjutan pembangungan ribuan pemukim Zionis di Tepi Barat.

Rezim Zionis Israel mengumumkan akan membangun 5.623 unit rumah dan pemukiman baru di Tepi Barat. Ini merupakan kelanjutan dari strategi aneksasi dan pendudukan atas tanah Palestina, yang telah dikecam oleh dunia.

Rezim ilegal Zionis menduduki tanah Palestina dengan dukungan Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pendudukan wilayah Palestina kian hari diperluas.

Israel menyita tanah rakyat Palestina, menghancurkan rumah-rumahnya dan mengusir penghuninya. Setelah itu, Tel Aviv mendirikan pemukiman-pemukiman baru untuk warga Zionis, yang datang dari berbagai negara dunia.

Setelah pendudukan Tepi Barat dan kota al-Quds oleh Israel pada tahun 1967, lebih dari 450 pemukiman Zionis dibangun di daerah ini, dan sekitar 650.000 warga Zionis tinggal di pemukiman ilegal ini.

Baru-baru ini, sebagai kelanjutan dari kebijakan ini, Dewan Tinggi Perencanaan dan Pembangunan yang berafiliasi dengan militer Israel menyetujui pembangunan 5.623 unit rumah ilegal di Tepi Barat.

Keputusan untuk membangun unit-unit rumah baru diambil saat Dewan Keamanan PBB pada Desember 2016 telah mengesahkan resolusi 2334 yang mengecam pembangunan pemukiman Zionis dan menyerukan agar dihentikan.

Baru-baru ini, dalam sebuah laporan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta kabinet rezim Zionis untuk menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemukiman Zionis. Dia menyatakan bahwa semua pemukiman di Tepi Barat pendudukan, termasuk al-Quds Timur, adalah ilegal.

Namun, setelah kecaman Guterres, rezim Zionis justru memutuskan untuk membangun 5.623 unit rumah baru. Negara-negara yang menormalkan hubungan dengan rezim Zionis juga mengutuk keputusan Israel itu.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan bahwa pembangunan pemukiman ilegal yang telah melampaui 13.000 unit rumah sejak awal tahun dan mencetak rekor baru, secara serius telah merusak fondasi perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa rezim Zionis harus segera menghentikan rencananya untuk membangun pemukiman baru yang melanggar hak-hak warga Palestina.

Tampaknya ada tiga faktor yang menjadi alasan penekanan rezim Zionis terhadap kelanjutan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal. Faktor pertama adalah pembangunan pemukiman adalah strategi terpenting rezim ini terhadap Palestina.

Kabinet-kabinet rezim pendudukan al-Quds di semua periode memiliki kebijaakan serupa. Mereka mengejar dan melanjutkan pembangunan pemukiman baru tanpa menghiraukan kecaman dari pihak manapun, bahkan tidak peduli terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

Faktor kedua terkait dengan kebijakan-kebijakan kekuatan besar. Meskipun kekuatan-kekuatan besar seperti Eropa dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinan tentang kelanjutan pembangunan pemukiman Zionis, namun mereka tidak mengambil tindakan serius untuk menghentikan kejahatan itu. Jadi, kelanjutan pembangunan pemukiman Zionis dilakukan dengan lampu hijau kekuatan-kekuatan Barat.

Faktor ketiga terkait dengan kondisi saat ini di tanah pendudukan. Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu dan kabinetnya berada di bawah tekanan internal yang parah, dan selama 25 minggu berturut-turut, ratusan ribu warga Israel memprotes kebijakan kabinetnya.

Selain itu, perang yang dilakukan oleh kabinet Netanyahu terhadap Palestina tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, Netanyahu setuju untuk membangun pemukiman baru untuk menutupi kegagalan militer Israel, memulihkan keamanan di Tel Aviv dan untuk memuaskan warga Zionis. 

Aksi Protes Zionis terhadap Netanyahu Masuki Pekan ke-25

Ribuan pemukim Zionis kembali turun ke jalan untuk memprotes rancangan undang-undang reformasi yudisial pemerintah Netanyahu.

Selama 25 pekan berturut-turut, ratusan ribu orang Zionis yang tersebar di puluhan kota dari wilayah utara ke selatan termasuk Tel Aviv, Haifa, Quds dan berbagai kota lainnya, melancarkan aksi unjuk rasa menentang kabinet sayap kanan ekstrem yang dipimpin Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu.

Ratusan ribu pemukim Zionis hari Sabtu (25/6/2023) kembali turun ke jalan untuk memprotes prakarsa reformasi yudisial yang diusung kabinet Netanyahu.

Para kepala oposisi rezim Zionis menganggap reformasi yudisial kabinet Netanyahu bertujuan untuk melemahkan sistem peradilan, dan upaya Netanyahu untuk mencegah persidangannya atas tiga kasus korupsi dan penyuapan.

Mereka percaya bahwa tindakan tersebut akan menyeret Israel menuju konflik dan perang saudara, serta mendorong keruntuhan secara bertahap.

Al-Azhar Mesir Kecam Penistaan Al-Quran oleh Pemukim Zionis

Al-Azhar Mesir mengecam keras penghinaan para pemukim Zionis terhadap Al-Qur'an.

Pada hari Jumat, 23 Juni, para pemukim Zionis membakar salinan Al-Qur'an di salah satu masjid kota Orif di selatan kota Nablus, yang terletak di Tepi Barat Sungai Yordan, dalam aksi berbahaya dan menegangkan terhadap tempat suci Islam.

Al-Azhar Mesir  hari Minggu (25/6/2023) mengeluarkan pernyataan mengutuk penistaan Al-Qur'an oleh pemukim Zionis selama serangan terhadap masjid di Tepi Barat Sungai Yordan untuk melakukan kejahatan paling keji terhadap warga Palestina.

Sebelumnya, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dalam sebuah pernyataan mengutuk penistaan masjid dan Al-Qur'an oleh para pemukim Zionis di Nablus dan menekankan,"Ini adalah kejahatan biadab dan sebagai eskalasi perang agama lembaga-lembaga Zionis melawan rakyat Palestina,".

"Penistaan Al-Qur'an adalah konsekuensi dari serangan terhadap rakyat Palestina dan mengobarkan api perlawanan," tegasnya.

Penistaan Al-Qur'an merupakan kelanjutan dari kebijakan Yahudisasi Quds dan kota-kota lain di wilayah pendudukan, serta kelanjutan dari kejahatan yang dilakukan oleh Zionis terhadap Palestina. 

Pasukan Suriah Bombardir Gudang Senjata Teroris di Idlib

Kementerian Pertahanan Suriah mengumumkan aksi pemboman terhadap pangkalan, serta gudang senjata dan amunisi kelompok teroris di provinsi Idlib.

Menurut kantor berita resmi Suriah (SANA); Kementerian Pertahanan Suriah dalam sebuah pernyataan hari Minggu (25/6/2023) mengatakan bahwa operasi penumpasan teroris dilancarkan sebagai tanggapan atas aksi beberapa hari terakhir kelompok teroris yang menyerang wilayah provinsi Hama dan Latakia, yang menyebabkan sejumlah warga sipil tewas dan terluka, serta menyebabkan kerusakan parah pada properti dan warga negara.

Dalam operasi ini, tempat persembunyian, pangkalan militer, gudang senjata dan amunisi kelompok teroris di provinsi Idlib  dibom dan dihancurkan.

Pasukan Suriah dan Rusia melancarkan serangan gabungan di pinggiran Idlib.

Dalam operasi gabungan tentara Suriah dan Rusia, lebih dari 30 posisi kelompok teroris menjadi sasaran di sumbu Jabal al-Zawiyah di pinggiran Idlib.

Kelompok teroris, yang sebagian besar berafiliasi dengan Jabhat al-Nusra, hadir di daerah de-eskalasi Suriah, termasuk Idlib, di barat laut negara ini.

Menurut perjanjian 2017 antara Iran, Rusia dan Turki sebagai penjamin perdamaian Astana, empat zona aman didirikan di Suriah.

Tiga wilayah berada di bawah kendali tentara Suriah pada tahun 2018. Tetapi wilayah keempat, yang meliputi provinsi Idlib di barat laut Suriah dan daerah serta sebagian provinsi Latakia, Hama dan Aleppo, masih berada di tangan kelompok teroris.

Hizbullah Tembak Drone Zionis

Hizbullah Lebanon berhasil menembak jatuh sebuah drone rezim Zionis yang memasuki zona udara Lebanon melalui wilayah selatan negara ini.

Seperti dilaporkan Televisi al-Manar, drone Zionis memasuki zona udara Lebanon melalui Wadi al-Izziyah di dekat Zibqin di selatan Lebanon di timur kota Tirus.

Menurut sumber ini, drone Zionis menerobos zona udara Lebanon melalui wilayah di dekat Zibqin di selatan Lebanon di timur kota Tirus.

Laporan ini tidak menyebutkan jenis drone yang ditembak jatuh tersebut.

Laman al-Ahed Lebanon menyebut penembakan jatuh drone ini karena kesiapan penuh, kewaspadaan dan kekuatan muqawama.

Sebelumnya Hizbullah memperingatkan rezim Zionis bahwa mereka tidak akan lagi diam menyaksikan pelanggaran udaranya oleh drone rezim ilegal ini.

Tahun lalu, setelah konflik atas ladang gas Lebanon, yang ingin dibor dan dieksploitasi secara sepihak oleh rezim Zionis, Hizbullah mengirim tiga drone dalam sebuah operasi ke ladang gas Karish yang dinyatakan berhasil, dan rezim Zionis tidak berhasil menghancurkan dan mengidentifikasi drone ini sebelum drone melancarkan misinya; Ini menunjukkan kekuatan drone Hizbullah.

Bulan lalu Kanal 12 Televisi Israel dalam laporannya memperingatkan Tel Aviv bahwa ancaman terhadap militer Israel meningkat, dan militer mungkin akan terpaksa merevisi seluruh programnya. 

Wakil Suriah Serahkan Surat Kepercayaan kepada Liga Arab

Perwakilan Suriah di Liga Arab menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal Liga Arab.

Suriah mendapatkan kembali kursinya di Liga Arab pada bulan Mei dengan persetujuan menteri luar negeri negara-negara anggota dalam pertemuan luar biasa yang diadakan untuk mempertimbangkan masalah tersebut.

Menurut laporan kantor berita Sputnik hari Senin, Hossam al-Din Ala, perwakilan Suriah di Liga Arab, menyerahkan surat kepercayaannya kepada Sekretaris Jenderal Liga Arab.

Sebelumnya, Kanaan Yaghi, Menteri Keuangan Suriah mengatakan bahwa kembalinya Suriah ke Liga Arab sebenarnya adalah keadaan normal hubungan Suriah dengan negara-negara Arab, dan penangguhan keanggotaannya di Liga Arab tidak biasa.

Ahmed Abul Ghait, Sekretaris Jenderal Liga Arab juga menyatakan harapan bahwa kembalinya Suriah ke Liga Arab akan menjadi awal untuk mengakhiri krisis dan kembalinya ke dunia Arab.

Puluhan Ribu Orang Palestina Tunaikan Salat Idul Adha di Masjid Al Aqsa

Puluhan ribu warga Palestina menunaikan shalat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa, meskipun ada pengetatan pengamanan oleh militer Zionis.

Menurut kantor berita Safa hari Rabu, pengurus Masjid Al-Aqsa sebelumnya menyerukan masyarakat Palestina untuk menunaikan shalat Idul Adha di tempat suci ini.

Sebelumnya, Khalid Tafesh, salah satu perwakilan Palestina menegaskan urgensi kehadiran umat Islam untuk menunaikan shalat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa demi menggagalkan rencana rezim Zionis yang berambisi mengambil kendali dan mengubahnya untuk kepentingan Israel.

Khalid Tafesh mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah simbol martabat dan kehormatan umat Islam dan masjid ini harus dilindungi dari kebijakan Yahudisasi rezim Zionis.

Sheikh Raed Salah, kepala Gerakan Islam di Wilayah Pendudukan Palestina, juga menyerukan supaya orang-orang Palestina berada di Masjid Al-Aqsa pada hari raya Idul Adha.

Pada Selasa pagi yang lalu, bersamaan dengan Hari Arafah ribuan warga Palestina, tua dan muda, pria dan wanita, anak-anak dan remaja menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa.

OKI akan Gelar Pertemuan Luar Biasa Bahas Kasus Pelecehan al-Quran

Sekretaris Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengumumkan diadakannya pertemuan luar biasa organisasi ini setelah adanya aksi penghinaan dan pelecehan al-Quran di Swedia.

Seorang pria keturunan Irak di Swedia melakukan pelecehan dan pembakaran al-Quran dengan dalih kebebasan berekspresi yang dilindungi di negara ini.

Salwan Momika (37) menginjak, merobek dan menyeka sepatutnya dengan lembaran al-Quran di depan Medborgarplasten, masjid terbesar di Stockholm ibukota Swedia pada Rabu siang.

Aksi tercela tersebut memicu protes dan kecaman global yang semakin meluas. Banyak negara dunia telah mengecam pelecehan terhadap Kitab Suci umat Islam ini

Menurut surat kabar Rai al-Youm, Sekretaris OKI mengumumkan bahwa pertemuan luar biasa organisasi ini akan diadakan minggu depan di kota Jeddah, Arab Saudi dengan tujuan membahas penghinaan terhadap al-Qur'an di Swedia.

"Pertemuan ini akan diselenggarakan atas undangan Arab Saudi selaku ketua berkala OKI," ujarnya seperti dilansir Rai al-Youm.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, Ahmad al-Sahaf, mengatakan bahwa pemerintah Baghad telah meminta otoritas Swedia untuk menyerahkan warga keturunan Irak yang menghina al-Quran di Swedia.

Arab Saudi Tolak Rezim Zionis Hadiri Pertemuan UNESCO di Riyadh

Arab Saudi tidak mengizinkan perwakilan rezim Zionis untuk menghadiri pertemuan UNESCO yang akan digelar di Riyadh.

Kantor berita Rusia Sputnik hari Sabtu (1/7/2023) melaporkan, Arab Saudi tidak mengizinkan perwakilan rezim Zionis untuk menghadiri pertemuan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), yang dijadwalkan akan diadakan di Riyadh pada bulan September.

Menurut laporan ini, Arab Saudi belum menandatangani dokumen yang mengizinkan perwakilan rezim Zionis untuk menghadiri pertemuan UNESCO bulan September di Riyadh.

Menurut laporan ini, para diplomat Barat dan pejabat senior rezim Zionis menyatakan bahwa Arab Saudi tidak secara khusus menyebutkan tidak ditandatanganinya dokumen tersebut, tetapi mereka dengan jelas menyatakan bahwa Israel adalah masalah utama.

Menurut laporan ini, Arab Saudi terus mewaspadai setiap langkah yang membuka jalan bagi normalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut laporan ini, jika Arab Saudi menyetujui kehadiran perwakilan Israel di Riyadh untuk berpartisipasi dalam pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO di Riyadh, maka hal ini akan menjadi pertama kalinya pejabat Zionis diizinkan secara resmi dan terbuka untuk memasuki Arab Saudi.

Sebelumnya, pertemuan UNESCO seharusnya diadakan di Rusia tahun lalu, namun karena ancaman dari beberapa negara anggota untuk memboikot acara ini, Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan UNESCO tersebut.