Pars Today

Pertemuan tripartit menteri luar negeri (Menlu) Mesir, Yordania dan Prancis di Kairo, ibu kota Mesir pada hari Sabtu (30/3/2024) digelar untuk membahas perkembangan terkini perang di Jalur Gaza dan membicarakan gencatan senjata di wilayah Palestina yang diblokade tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Mesir Sameh Shoukry, Menlu Yordania Ayman Safadi dan Menlu Prancis Stéphane Séjourné berkonsultasi mengenai  Gaza dan membahas dampak perang di wilayah ini.

Menlu Mesir, Yordania dan Prancis menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan pertukaran tahanan serta menyatakan penolakan mereka terhadap serangan militer apa pun di Rafah, yang menampung 1,5 juta pengungsi Palestina. Mereka mengutuk semua serangan dan agresi dan memperingatkan tentang konsekuensi buruk dari situasi kemanusiaan, kelaparan dan runtuhnya sistem kesehatan di Gaza.

Menlu Mesir, Yordania dan Prancis lebih lanjut menolak segala upaya untuk menggusur dan mengusir warga Palestina secara paksa. Mereka juga menekankan kepastian penerapan solusi "dua negara" berdasarkan resolusi PBB, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan secara terintegrasi dan layak huni berdasarkan perbatasan tahun 1967.

Pengumuman posisi Prancis sebagai negara terpenting kedua Uni Eropa bersama Mesir dan Yordania, yang merupakan tetangga-tentangga Palestina yang diduduki, sehubungan dengan situasi di Gaza dan penekanan atas penolakan mereka terhadap serangan terhadap Rafah di selatan Gaza dan permintaan untuk gencatan senjata segera dalam perang Gaza, mencerminkan tuntutan global dalam konteks ini.

Sementara perang di Gaza mendekati akhir bulan keenamnya, para pemimpin rezim Zionis, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, masih menekankan posisi perang mereka dan bahkan menyabotase perundingan gencatan senjata untuk mencapai tujuan mereka dengan cara apapun, yaitu menyerang Rafah dengan klaim menghancurkan kelompok-kelompok perlawanan Palestina, khususnya Hamas.

Israel, dengan lampu hijau dari Amerika Serikat (AS) sebagai pendukung terpentingnya, yang telah memberikan bantuan politik, ekonomi, militer dan senjata yang luas kepada Tel Aviv dalam beberapa bulan terakhir, secara terbuka terlibat dalam genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza.

Selain melakukan pengepungan, dan serangan sehari-hari dari darat, laut dan udara terhadap penduduk Gaza, rezim Zionis tidak menghormati hukum dan peraturan apapun bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar mengenai masyarakat Gaza.

Salah satu aspek dari pendekatan anti-kemanusiaan yang dilakukan Israel adalah kelaparan yang disengaja terhadap masyarakat Gaza. Sebelumnya, setidaknya seperempat penduduk Gaza menderita kelaparan dan berada di ambang kelaparan, dan kini situasi tersebut menjadi jauh lebih buruk dan banyak anak-anak yang meninggal karena kelaparan.

Ini adalah masalah yang bahkan Washington harus mengakuinya. Terkait hal ini, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Jumat (29/3/2024) bahwa sebagian wilayah Gaza bagian utara kemungkinan besar akan dilanda kelaparan.

Pejabat senior Amerika, yang tidak ingin disebutkan namanya ini menuturkan, "Dapat dikatakan bahwa risiko kelaparan di selatan dan tengah Gaza tinggi, namun hal itu belum terjadi". Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa kelaparan mungkin terjadi setidaknya di beberapa wilayah di Gaza utara.

Organisasi-organisasi yang terkait dengan PBB telah memperingatkan bahwa mungkin akan terjadi kelaparan di bagian utara Gaza pada bulan depan dan akan menyebar ke bagian lain di wilayah tersebut pada bulan Juli. Dalam situasi ini, Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, menyebut kurangnya keamanan, tidak adanya kerja sama dengan Israel, kurangnya truk dan bahan bakar sebagai tantangan besar dalam proses pendistribusian bantuan kemanusiaan di Gaza.

Pada saat yang sama, memburuknya situasi di Gaza dan berlanjutnya serangan rezim Zionis di wilayah yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi ini telah menyebabkan meningkatnya permintaan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan dan dibukanya jalan-jalan untuk distribusi bantuan kemanusiaan.

Terkait hal ini, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) memperingatkan akan terjadinya kelaparan di seluruh Gaza dan menyerukan tekanan terhadap rezim Zionis untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional mengenai masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Para hakim Mahkamah Internasional dengan suara bulat telah memerintahkan Israel untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dan efektif untuk memastikan segera tibanya bahan-bahan makanan pokok bagi warga Palestina di Gaza. Pengadilan ini meminta rezim Zionis untuk menjamin bahwa tentara Israel tidak melanggar hak-hak warga Palestina di Gaza.

Pengadilan Den Haag juga mewajibkan Tel Aviv untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah penyeberangan darat ke Gaza dan meminta rezim ini untuk tetap membuka penyeberangan tersebut sampai kapanpun diperlukan.

Namun, Komisaris Jenderal UNRWA mengungkapkan bahwa Israel telah menginformasikan jika pihaknya tidak akan setuju untuk mengirimkan konvoi bantuan ke Gaza utara.

UNRWA baru-baru ini melaporkan bahwa tindakan Israel yang mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza akan menempatkan sistem kemanusiaan di zona yang dilanda perang ini pada risiko yang lebih besar dan menyebabkan konsekuensi serius pada tingkat kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Mengingat desakan para pemimpin rezim Zionis untuk melanjutkan perang di Gaza, maka sudah menjadi tugas masyarakat internasional serta sekutu dan mitra rezim ini, khususnya Amerika Serikat, untuk menekan Tel Aviv agar menerima putusan hakim Mahkamah Internasional agar masyarakat Gaza dapat keluar dari situasi bencana yang terjadi saat ini. (RA)