Dinamika Asia Tenggara, 6 Agustus 2021

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan ini diwarnai sejumlah isu penting seperti, Indonesia: Menkominfo paparkan program "smart city" di Indonesia dalam forum G20.

Selain itu, masih ada isu lain seperti, Muhyiddin Tolak Mundur dari Jabatan PM Malaysia, Menlu Brunei ditunjuk sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Singapura tambah kamera pengintai jadi 200.000 lebih, COVID naik, Filipina perpanjang jam malam di Manila, PM Thailand dituntut mundur saat COVID-19 melonjak.

Menkominfo paparkan program "smart city" di Indonesia dalam forum G20

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memaparkan pengembangan program smart city di Indonesia dalam sesi kedua Pertemuan Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital secara virtual dari Jakarta, Kamis (05/08).

Menkominfo mendorong negara anggota G20 mengembangkan program smart city untuk menciptakan kota-kota yang mampu membantu masyarakat hidup lebih berkelanjutan dan produktif.

“Terdapat enam pilar yang menjadi dasar pelaksanaan program pengembangan smart city di Indonesia yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart environment, dan smart living," ujar Johnny dalam siaran pers dikutip Jumat.

Dia mengatakan dengan mencakup enam aspek tersebut, kota-kota yang dipersiapkan untuk smart city diharapkan menjadi tempat yang cerdas untuk membantu keberlanjutan produktivitas masyarakat.

Menurut Johnny, inisiatif dari smart city di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital nasional.

Enam pilar itu dinilai dapat menjadi titik awal mendiskusikan pengembangan smart city pada tahun depan, karena melengkapi warisan yang dibawa oleh kepresidenan G20 sebelumnya tentang mobilitas cerdas dan tata kelola kota cerdas yang efektif.

Menkominfo menjelaskan Indonesia telah menginisiasi gerakan smart city sejak tahun 2017. Pada tahun 2020, Pemerintah telah menyusun rencana induk smart city untuk 100 kota di Indonesia dan kabupaten di seluruh Indonesia.

“Tahun ini kami terus memfasilitasi penciptaan dari 48 Master plan smart city di daerah pariwisata super prioritas (DPSP), seperti di Bali dan Labuan Bajo NTT serta calon ibu kota negara baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan,” ujar Johnny.

Menurut dia, isu inovasi smart city sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat dalam ekonomi digital. Inisiatif pelaksanaan smart city di Indonesia, kata dia, merupakan bagian dari agenda transformasi digital nasional yang lebih luas.

Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan dukungan yang kuat antar negara-negara anggota G20 agar penerapan inovasi dan smart city bisa berlangsung dengan baik.

“Dukungan dan dorongan dari sesama negara anggota G20 sangat dibutuhkan untuk melakukan dialog yang lebih intensif dan inovatif tentang smart cities di Indonesia dan negara G20,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Johnny mengapresiasi dua dokumen rujukan yaitu G20 Smart Mobility Practices yang dihasilkan oleh Presidensi G20 Arab Saudi pada tahun 2020 dan G20 Practices of Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities yang dikeluarkan oleh Presidensi G20 Italia.

Dalam masa presidensi tahun depan, Menkominfo menyatakan kesiapan untuk melanjutkan kinerja baik atas implementasi smart city yang sudah terlaksana selama ini.

“Praktik inovasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi upaya dari negara-negara anggota G20 dalam meningkatkan implementasi smart city . Untuk membangun praktik-praktik ini, Indonesia bersedia melanjutkan karya-karya terbaiknya dalam pengembangan smart city yang dibawa oleh presidensi sebelumnya untuk presidensi berikutnya,” tutur dia.

Dalam Pertemuan Menteri Digital G20 secara virtual, Menkominfo didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dan Staf Khusus Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi. Selain itu, juga hadir Direktur Pemberdayaan Informatika Bonifasius Pudjanto dan Plt. Direktur Ekonomi Digital I Nyoman Adhiarna.

Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital yang untuk pertama kalinya diadakan dalam format hibrid, di mana kegiatan fisik diadakan di Trieste, Italia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri negara-negara G20 yang membawahi sektor digital, komunikasi, ataupun informatika serta perwakilan berbagai organisasi internasional.

Muhyiddin Tolak Mundur dari Jabatan PM Malaysia

Muhyiddin Yassin menolak mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri Malaysia, karena merasa didukung mayoritas suara di parlemen negara ini.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengklaim masih mendapat dukungan mayoritas parlemen dan menentang seruan oposisi pemerintah untuk mengundurkan diri.

Muhyiddin mengaku akan menggelar pemilihan sela untuk memastikan legitimasinya sebagai perdana menteri ketika parlemen kembali bersidang pada September mendatang.

"Saya telah memberi tahu raja bahwa saya telah menerima sejumlah pernyataan dari anggota parlemen yang meyakinkan saya bahwa saya masih memiliki kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen saat ini," kata Muhyiddin dalam pidato yang disiarkan televisi Malaysia pada Rabu (4/8/2021).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk kesetiaan terhadap partainya, UMNO, yang menolak keputusan pemerintah pusat terkait status darurat Covid-19.

"Setelah mempertimbangkan pendirian dan keputusan partai, sebagai anggota UMNO yang patuh dan setia kepada partai, saya mengundurkan diri dari Kabinet Menteri Pemerintahan Federal," kata Shamsul dilansir Malay Mail hari Selasa.

Pengunduran diri Shamsul menjadi tantangan terbaru bagi pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang terus diguncang protes beberapa waktu belakangan karena dianggap oleh pihak oposisi gagal dalam penanganan Covid-19.

Menlu Brunei ditunjuk sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar

Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof ditunjuk sebagai utusan khusus (special envoy) oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar.

 Penunjukan Menlu Brunei sebagai utusan khusus telah disepakati dalam komunike bersama (joint communique) pertemuan ke-54 para menlu ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) yang berlangsung secara virtual, Senin (2/8). Proses pengesahan komunike tersebut memakan waktu hingga dua hari karena terdapat isu yang tertunda, terutama terkait paragraf khusus tentang Myanmar.

 “Ini adalah kesepakatan ASEAN, semua anggota ASEAN tanpa kecuali […] ASEAN kompak dengan dukungan terhadap Dato’ Erywan sebagai special envoy,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R Suryodipuro saat menyampaikan keterangan pers secara virtual tentang isu tersebut.

Pada AMM kali ini, ASEAN mendesak Myanmar untuk segera menyetujui penunjukan utusan khusus serta pelaksanaan Konsensus Lima Poin yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada April lalu, tetapi penerapannya masih terkendala hingga kini.

Menurut Sidharto, adanya komitmen konkret bahwa utusan khusus akan dapat segera memulai kerjanya dengan alur waktu yang jelas dan diberi akses penuh untuk berdialog dengan semua pihak berkonflik di Myanmar, menjadi kemajuan baru dalam upaya ASEAN meredakan krisis di negara tersebut.

Utusan khusus juga dijadwalkan untuk memberikan laporan pada pertemuan tingkat menlu ASEAN pada September mendatang.

“Ke depannya, Myanmar harus bekerja sama dalam konteks ASEAN. Karena bagaimanapun juga kesuksesan special envoy akan menjadi keberhasilan Myanmar untuk keluar dari krisis, yang sudah berlapis-lapis meliputi ekonomi, politik, dan (diperburuk dengan) COVID-19,” kata Sidharto.

“Jadi kita semua menghendaki bahwa special envoy ini akan sukses,” ujar Sidharto, yang menjelaskan bahwa upaya ASEAN untuk memperoleh komitmen dari Myanmar membutuhkan proses panjang dan diskusi yang alot.

Selain penunjukan utusan khusus, ASEAN juga menyepakati perlunya AHA Centre untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar, sesuai Konsensus Lima Poin yang telah disepakati oleh ASEAN.

Konsensus tersebut terdiri dari pertama, segera dihentikannya kekerasan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat; ketiga, utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Selanjutnya keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; dan kelima, utusan khusus serta delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Singapura tambah kamera pengintai jadi 200.000 lebih

Otoritas Singapura berencana memiliki lebih dari 200.000 kamera pengintai pada setidaknya 2030, dua kali lipat lebih dari jumlah kamera saat ini, kata Menteri Dalam Negeri K Shanmugam pada Selasa (3/8).

Dengan luas lahan di atas 700 km persegi, Singapura memiliki Undang-Undang yang ketat dan sistem pengawas yang mencakup lebih dari 90.000 kamera pengintai yang sudah terpasang di seluruh negara kota tersebut.

"Kamera pengintai yang dipasang oleh pemerintah baik di Singapura atau di negara lainnya, terkadang dikritik sebagai pelanggaran privasi," kata Shanmugan, yang juga merupakan menteri hukum, kepada parlemen.

"Klaim-klaim ini melupakan dua poin dasar bahwa sebagian besar orang ingin hidup di lingkungan yang aman dan nyaman," ucapnya.

Singapura yang memiliki sekitar 5,7 juta penduduk merupakan salah satu negara teraman di dunia, menurut jajak pendapat Gallup 2019.

COVID naik, Filipina perpanjang jam malam di Manila

Filipina akan memperpanjang jam malam di Ibu Kota Manila di tengah pengetatan pembatasan yang diterapkan di negara Asia Tenggara itu untuk memerangi potensi lonjakan kasus varian Delta COVID-19, kata seorang pejabat pemerintah, Senin.

Metropolitan Manila, yang sudah dikenai pembatasan enam jam mulai pukul 22.00 waktu setempat, akan memajukan jam malam itu dua jam menjadi mulai pukul 20.00, kata ketua badan pengatur daerah Manila Benjamin Abalos.

"Kami hanya meminta selama dua pekan. Ini akan menghentikan penyebaran virus untuk sementara. Yang penting adalah rumah sakit kita tidak penuh," kata Abalos dalam sebuah pengarahan.

Pihak berwenang telah mengerahkan personel kepolisian ke pos-pos pemeriksaan karantina di Metropolitan Manila, tempat perjalanan masuk dan keluar akan dibatasi.

Wilayah Metropolitan Manila, yang berpenduduk lebih dari 13 juta orang, akan menjalani lockdown (penguncian) ketat dari 6 Agustus hingga 20 Agustus, kata juru bicara kepresidenan Filipina Harry Roque, Jumat (30/7).

Kasus COVID-19 di Filipina melebihi 8.000 per hari dari Jumat hingga Senin. Penghitungan pada Minggu (1/8) mencatat 8.735 kasus infeksi corona, tertinggi sejak 28 Mei.

Di Provinsi Cebu, banyak pasien COVID-19 membanjiri fasilitas kesehatan.

"Dua dari 15 rumah sakit di Kota Cebu berada pada "tingkat kritis," kata anggota dewan kota Cebu, David Tumulak, kepada media lokal.

Lonjakan kasus COVID-19 yang didorong oleh varian Delta telah mengguncang beberapa bagian Asia, termasuk negara-negara yang sebelumnya relatif berhasil menahan penyebaran virus tersebut.

Hanya 200 kasus varian Delta yang terdeteksi di komunitas, dan 17 di antaranya masih aktif, kata Wakil Menteri Kesehatan Filipina Maria Rosario Vergeire. Namun, kapasitas pengujian genom di negara itu terbatas.

Penerapan karantina yang ketat dapat membantu membatasi jumlah kasus COVID-19 aktif menjadi sekitar 25.000 pada akhir September, kata juru bicara kepresidenan Harry Roque dalam sebuah pengarahan terpisah pada Senin.

PM Thailand dituntut mundur saat COVID-19 melonjak

Pengunjuk rasa di Thailand berkonvoi di jalan-jalan dengan mobil dan motor pada Minggu untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Chan-ocha dianggap gagal menangani wabah ketika negara itu berjuang melawan lonjakan tertinggi kasus COVID-19 selama pandemi.

Di Bangkok, pengendara mobil membunyikan klakson dan pengendara motor memberi salam tiga jari --simbol perlawanan yang terinspirasi dari film "The Hunger Games-- ketika melintasi jalan sejauh 20 km dari Monumen Demokrasi di pusat ibu kota ke Bandara Internasional Don Muang.

"Kami nyaris tak bisa mencari nafkah sekarang, semua anggota keluarga kami terkena dampaknya," kata Chai, pengunjuk rasa berusia 47 tahun yang enggan menyebut nama lengkapnya, dari dalam mobil.

"Pemerintah gagal memberi vaksin tepat waktu dan banyak dari kami yang belum divaksin," kata dia.

"Jika kami tidak turun ke jalan menyampaikan seruan, pemerintah akan mengabaikan kami."

Protes serupa juga digelar di provinsi-provinsi lain.

Negara di Asia Tenggara itu berencana memvaksinasi 50 juta orang hingga akhir 2021.

Sejauh ini baru 5,8 persen dari 66 juta lebih penduduknya yang sudah divaksin lengkap, sementara warga yang baru menerima satu dosis mencapai 21 persen.

Pada Minggu, Thailand melaporkan 18.027 kasus baru dan 133 kematian akibat COVID-19, sehingga totalnya menjadi 615.314 kasus dan 4.990 kematian.