Dinamika Asia Tenggara, 12 Maret 2022

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap krisis Ukraina.

Selain itu, Malaysia menolak menjatuhkan sanksi kepada Rusia, ratusan pengungsi Rohingya terdampar di Aceh, Turki mengirim helikopter militer ke Filipina dan warga Thailand dihukum penjara dua tahun karena dianggap menghina kerajaan.

 

 

Indonesia Serukan Gencatan Senjata Perang Ukraina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan diakhirinya perang antara Rusia dan Ukraina, dan memperingatkan ancaman krisis pengungsi.

Mengutip data Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Jokowi menuturkan sudah ada 1,2 juta orang dari Ukraina mengungsi ke negara lain karena peperangan.

Menurut UNHCR, sudah 1,2 juta orang harus mengungsi ke negara lain karena perang di Ukraina.

Apabila krisis berlanjut niscaya akan terjadi “krisis pengungsi terbesar sepanjang abad”. Inilah yang harus kita sama-sama cegah agar jangan sampai terjadi.

Jokowi juga menyayangkan kegagalan Rusia dan Ukraina menyepakati gencatan senjata meski sudah tiga kali menggelar negosiasi sejak invasi Moskow berlangsung pada 24 Februari lalu.

Menurut Jokowi, kegagalan gencatan senjata tidak hanya mendorong eskalasi konflik bersenjata tetapi juga memicu bertambahnya korban jiwa terutama dari warga sipil.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan sikap dan komitmen PBNU terhadap perdamaian dunia. Ia menyerukan gencatan senjata terkait invasi Rusia terhadap Ukraina.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan pengurus Nahdlatul Ulama Wilayah Mataraman di Kantor PCNU Kabupaten Kediri.

Saat ini PBNU telah menjadwalkan pertemuan dengan duta besar Rusia dan Ukraina, untuk membahas perang yang terjadi. Seruan gencatan senjata itu akan disampaikan dalam pertemuan tersebut.

"Telah dijadwalkan pertemuan dengan Duta Besar Rusia dan Ukraina membahas perang dan gencatan senjata," imbuh Yahya.

Yahya menambahkan, PBNU juga mengajak negara-negara lain untuk menyerukan gencatan senjata bagi negara Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berperang.

NU sebagai organisasi masyarakat turut serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Menurutnya, masalah antara Ukraina dengan Rusia diharapkan bisa diselesaikan dengan duduk bersama.

"Semua perbedaan, pertentangan, bicarakan secara damai," pungkas Yahya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan bahwa perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina belakangan ini bukan masalah agama.

Ia lantas meminta umat Islam Indonesia tak terpengaruh dan terprovokasi terhadap pelbagai propaganda yang marak belakangan ini.

"Mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak terpengaruh oleh provokasi dan propaganda kedua belah pihak yang berusaha mencari dukungan politik internasional. Peperangan Rusia-Ukraina bukanlah karena masalah agama," kata Haedar dalam keterangan resminya Jumat (4/2).

Haedar meminta masyarakat dan umat Islam tetap menjaga kerukunan dan persatuan. Ia juga meminta agar umat Islam tidak menyebarkan informasi tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

 

 

Malaysia Tolak Jatuhkan Sanksi kepada Rusia

Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan negaranya tidak akan menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Rusia.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato Sri Saifuddin Abdullah hari Selasa (8/3/2022) mengatakan, "Malaysia sebagai sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, menyerukan gencatan senjata menyikapi kelanjutan perang di Ukraina,".

Mengenai sanksi terhadap Rusia, Menteri Luar Negeri Malaysia menekankan, "Jika ada kebutuhan untuk sanksi ini, masalah ini akan diterapkan oleh PBB."

Saifuddin Abdullah juga mengingatkan, "Masalahnya, jika sanksi ini tidak diterapkan dengan baik dan benar, maka akan berdampak pada orang-orang yang tidak bersalah,".

Sebelumnya, kementerian luar negeri Malaysia menyerukan semua pihak untuk segera mengurangi eskalasi permusuhan dalam konflik Rusia-Ukraina guna mencegah bertambahnya korban jiwa dan kehancuran.

Malaysia sangat prihatin atas eskalasi konflik yang berpotensi untuk berubah menjadi krisis kemanusiaan.

Dilansir dari Bernama dan The Star, Sabtu (5/3/2022), pemerintah Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (5/3), bahwa Malaysia menyerukan akses kemanusiaan segera, aman, dan tanpa hambatan, termasuk lintas garis konflik, untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau semua yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan.

"Malaysia meminta semua pihak untuk menahan diri, melakukan dialog dan segera mencari semua cara yang mungkin untuk menyelesaikan perselisihan secara damai," kata Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Presiden AS, Joe Biden hari Selasa mengumumkan larangan impor minyak, gas, dan energi Rusia  pada saat beberapa sekutu Eropanya mungkin tidak dapat mengambil tindakan serupa.

Biden mengklaim bahwa Amerika Serikat, bekerja sama dengan Eropa, sedang mencari solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap energi Rusia.

Presiden Rusia sebelumnya menyebut keputusan Barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Moskow sebagai deklarasi perang.

 

 

Ratusan Pengungsi Rohingya Terdampar di Aceh

Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di wilayah daratan Aceh.

Sebanyak 114 pengungsi Rohingya terdampar di Aceh. Mereka masuk ke Aceh pada Minggu (6/3) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

Panglima Laot Kabupaten Bireuen Baharuddin mengatakan, pihaknya terkejut dengan kedatangan pengungsi Rohingya tersebut. Sebab, mereka sebelumnya tidak terdeteksi oleh nelayan sekitar.

Kata dia, hanya masyarakat yang berada di bibir pantai Desa Alue Buya Pasie, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen yang saat itu melihat rombongan Rohingya sudah terdampar di daratan.

"Benar. Mereka masuk tanpa sepengetahuan kita. Kebetulan ada warga sekitar yang bantu saat mereka sudah di darat," kata Baharuddin hari Minggu (6/3).

Pihaknya sudah melaporkan kedatangan Rohingya tersebut ke aparat dan UNHCR.

Saat ini imigran Rohingya juga sudah mendapatkan bantuan makanan oleh masyarakat sekitar.

Pengungsi Rohingya itu terdiri dari 58 laki-laki dewasa, perempuan dewasa 21 orang dan 35 anak-anak .

Baharuddin mengatakan pengungsi Rohingya ini tidak mengetahui lokasi tujuan pengungsian. "Saat ditanya (tujuannya) mereka tidak tahu," katanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang perlindungan pengungsi mencakup kewajiban bagi Pemerintah Indonesia menyelamatkan pengungsi di kapal yang mengalami kesulitan di perairan dekat wilayah RI. Perpres itu pun menyebutkan keharusan pemerintah membantu mereka berlabuh.

Provisi ini telah diimplementasikan sebelumnya pada tahun 2018, 2020, dan yang terakhir pada bulan Juni 2021, ketika 81 orang pengungsi Rohingya diselamatkan dari perairan in Aceh Timur.

Kelompok Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas dari Myanmar yang kerap menjadi target persekusi dan diskriminasi. Akibatnya, banyak dari etnis minoritas Rohingya memutuskan kabur ke perbatasan dan luar negeri.

Sementara itu, warga Rohingya yang memutuskan tinggal di Myanmar tak diizinkan mendapatkan kewarganegaraan dan menjadi subjek kekerasan komunal.

 

 

Turki Kirim Helikopter Militer ke Filipina

Turki telah mengirimkan beberapa unit helikopter militer Atak T-129 ke Filipina.

Perusahaan Dirgantara Turkish hari Rabu (9/3/2022) mengkonfirmasi pengiriman beberapa unit helikopter Atak T-129 ke Filipina.

Helikopter ini diproduksi untuk tujuan serangan dan pengintaian taktis.

Media Turki melaporkan, dua helikopter T-129 diterbangkan dari Turki ke Filipina dengan dua pesawat kargo.

Turki telah berjanji untuk mengirimkan enam helikopter semacam itu berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dengan Filipina.

Helikopter Atak T-129 mampu membawa delapan rudal anti-tank jarak jauh Javelin buatan Turki dan 12 rudal terpadu.

Turki menghadapi krisis ekonomi yang parah yang menyebabkan pemerimntah Erdogan berupaya untuk mengatasinya, termasuk dengan meningkatkan penjualan senjata dan alutsisita ke negara lain dalam beberapa tahun terakhir.

Penjualan drone buatan Turki ke Republik Azerbaijan, dan Ukraina memicu protes dari Armenia dan Rusia.

 

Hina Kerajaan, Warga Thailand Dihukum Penjara Dua Tahun

Pengadilan Thailand menjatuhkan vonid hukuman dua tahun penjara kepada seorang pria, karena menghina monarki.

Reuters hari Sabtu (5/3/2022) melaporkan, seorang warga Thailand bernama Narin Kulpongsathorn dijatuhi hukuman dua tahun penjara, karena merusak potret Raja Maha Vajiralongkorn.

Pria berusia 33 tahun ini dinyatakan bersalah karena menempelkan stiker berlogo halaman Facebook satir politik pada potret besar raja Thailand di luar gedung Mahkamah Agung selama rapat umum politik pada September 2020.

Menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand, yang mewakili banyak warga Thailand yang didakwa dengan pelanggaran lese majeste, Narin dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu banding.

Thailand adalah negara yang memberlakukan undang-undang ketat mengenai "penghinaan kerajaan" dan mereka yang menghina raja, ratu, atau putra mahkota dengan cara apa pun menghadapi hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Setidaknya 137 orang telah dihukum karena menghina keluarga kerajaan dalam 16 bulan terakhir.

Undang-undang penghinaan kerajaan sempat memicu gelombang protes dari sebagian warga Thailand, terutama dilakukan kalangan muda negara Asia tenggara ini.(PH)