Dinamika Asia Tenggara, 19 Februari 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Malaysia Kecam Permukiman ilegal Zionis di Wilayah Palestina

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti;

• Menkeu RI: Indonesia Perkuat Kerja Sama ASEAN Atasi Tantangan Pasca Pandemi
• Tanggapi Patroli Laut Cina, Presiden Filipina: Sejengkal Tanah Tidak akan Dilepas !
• PM Thailand Akan Bubarkan Parlemen Sebelum Masa Jabatannya Berakhir
• Ledakan Bom Guncang Stasiun Kereta Myanmar, 3 Orang Tewas-9 Luka

Malaysia Kecam Permukiman ilegal Zionis di Wilayah Palestina

Malaysia mengutuk dan menolak keputusan rezim Zionis untuk melegalkan sembilan pos dan permukiman ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat.

Dalam keterangan pers dikeluarkan di Putrajaya, Jumat, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebutkan, keputusan dan keberadaan permukiman ilegal dan juga ekspansi Israel jelas melanggar hukum internasional dan kemanusiaan, termasuk terhadap Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang dan banyak resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB), khususnya Resolusi 2334 (2016).

DK PBB memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan penghormatan ketaatan terhadap resolusi-resolusinya. Tepi Barat, termasuk Quds Timur secara internasional dikenali sebagai wilayah Palestina.

Ekspansi permukiman ilegal Israel berarti lebih banyak lagi tanah Palestina yang dirampas secara ilegal. Legalisasi terhadap permukiman ilegal tersebut adalah upaya yang jelas untuk menjadikan pendudukan Israel secara permanen.

Komunitas internasional tidak boleh membiarkan itu, dan DK PBB harus meminta rezim Israel untuk membatalkan keputusannya dan membongkar aktivitas permukiman ilegal tersebut.

Keterangan itu juga menyebutkan bahwa Malaysia teguh berdiri pada komitmennya untuk mendukung Palestina dan perjuangan mereka melawan pendudukan ilegal Israel yang terus berlanjut, penindasan sistematik dan kebijakan apartheid di wilayah Palestina.

Rakyat Palestina memiliki hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri dengan Negara Palestina berdaulat dan merdeka, berdasarkan pada perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Quds Timur sebagai ibu kotanya.

Menkeu RI: Indonesia Perkuat Kerja Sama ASEAN Atasi Tantangan Pasca Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani menyatakan Pemerintah Indonesia akan terus berupaya memperkuat kerja sama kawasan regional ASEAN untuk mengatasi tantangan yang mencakup regional dan global di tengah kondisi pemulihan dunia pasca pandemi.

Sri Mulyani dalam wawancara bersama Nikkei Asia seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu mengatakan, "Penguatan dilakukan dengan keketuaan Indonesia pada forum ASEAN,".

Maka dari itu, ia menyebutkan mengembang keketuaan pada forum ASEAN menjadi salah satu fokus pada tahun ini.

Pada jalur keuangan, Indonesia mengusung tiga inisiatif, yaitu terkait pemulihan-membangun kembali (recovery-rebuilding), ekonomi digital (digital economy), dan keberlanjutan (sustainability). Dengan inisiatif ini, Indonesia turut mendorong transisi dari sektor keuangan untuk mendukung keberlanjutan dari implementasi ekonomi hijau.

Melalui keketuaan Indonesia, ASEAN akan terus berupaya menjadi kawasan yang stabil, kuat, inklusif, serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan.

Selain keketuaan ASEAN, Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan ibu kota negara (IKN) menjadi salah satu prioritas Indonesia pada tahun 2023.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan keberhasilan pembangunan IKN melalui kombinasi pendanaan yang berasal dari publik atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 20 persen dan sisanya diharapkan berasal dari kerja sama pemerintah dengan sektor swasta.

Untuk itu, pemerintah juga berusaha menciptakan lingkungan investasi yang mendukung untuk menarik minat para investor, seperti memberikan insentif perpajakan, jaminan kepastian dan keamanan, penyederhanaan proses pengadaan, hingga memperkenalkan solusi pembiayaan yang inovatif.

Tanggapi Patroli Laut Cina, Presiden Filipina: Sejengkal Tanah Tidak akan Dilepas !

Menyusul meningkatnya ketegangan maritim antara Manila dan Beijing di Laut Cina Selatan, Presiden Filipina mengatakan, "Filipina tidak akan kehilangan satu jengkal pun tanahnya."

Pada Selasa lalu, Duta Besar Cina di Manila dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Filipina untuk menyampaikan protes kekhawatirannya tentang gangguan patroli pantai Cina terhadap kapal Penjaga Pantai Filipina, serta nelayan negara ini di perairan Laut Cina Selatan.

Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Filipina mengklaim bahwa kapal patroli pantai Cina mengganggu penglihatan tentara yang ditempatkan di geladak kapal Penjaga Pantai Filipina dengan melemparkan sinar laser.

Sejumlah pulau di Laut Cina Selatan menjadi sengketa antara Cina dan sejumlah negara di kawasan Asia tenggara, termasuk Filipina.

Reuters melaporkan, Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dalam pidatonya pada Sabtu (18/2/2023) malam mengatakan,"Kita telah menyaksikan ketegangan geopolitik yang parah yang tidak sesuai dengan cita-cita perdamaian dan mengancam keamanan dan stabilitas Filipina, kawasan dan dunia."

"Kami akan terus mempertahankan integritas dan kedaulatan teritorial sesuai dengan konstitusi kami dan hukum internasional, dan kami akan bekerja dengan tetangga kami untuk memastikan keamanan rakyat negara ini," tegasnya.

PM Thailand Akan Bubarkan Parlemen Sebelum Masa Jabatannya Berakhir

Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-ocha (68), bakal membubarkan parlemen sebelum masa jabatannya berakhir. Pemerintahan Prayuth akan berakhir pada bulan depan.

Dilansir Reuters, Jumat (17/2/2023), Prayuth tidak mengungkap kapan pastinya pembubaran tersebut. Namun menurut timeline konstitusi, pemilihan umum harus diadakan paling lambat bulan Mei mendatang.

Pembubaran parlemen lebih awal ini dapat menguntungkan Prayuth, yang bulan lalu bergabung dengan partai Persatuan Bangsa Thailand (UTN) yang baru, karena akan memungkinkan lebih banyak anggota untuk direkrut. Di bawah aturan pemilu, pembubaran dini akan mengurangi periode minimum keanggotaan partai untuk kandidat pemilu dari 90 hari menjadi 30 hari.

Partainya memiliki banyak keuntungan dan berada di urutan keenam dalam jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu dengan dukungan hanya dari 4,8% responden. Pheu Thai berada di puncak dengan 23,4%.

Prayuth mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, menjanjikan pemerintahannya hanya sementara. Dia menjabat sebagai perdana menteri junta dan tetap menjadi perdana menteri setelah pemilu 2019.

Sebagai informasi, pemungutan suara pada Mei nanti diperkirakan menjadi pertarungan sengit memperebutkan jabatan perdana menteri, di mana dua mantan panglima angkatan darat melawan keluarga miliarder Shinawatra.

Dalam survei baru-baru ini, Prayuth kalah melawan Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai. Paetongtarn merupakan putri dari Thaksin Shinawatra berusia 36 tahun dan keponakan Yingluck Shinawatra, keduanya mantan perdana menteri yang mengasingkan diri.

Selain berhadapan dengan Paetongtarn, Prayuth diperkirakan juga akan melawan mentor militernya yang berusia 77 tahun, Prawit Wongsuwan, wakil perdana menteri dan pemimpin politik veteran dari resimen tentara royalis yang sama.

Ledakan Bom Guncang Stasiun Kereta Myanmar, 3 Orang Tewas-9 Luka

Tiga orang tewas dan sembilan lainnya luka-luka dalam ledakan bom di sebuah stasiun kereta api di Myanmar selatan.

Dilansir kantor berita AFP, Selasa (14/2/2023), tim informasi junta militer Myanmar mengatakan dalam sebuah pernyataan, ledakan itu menghantam sebuah stasiun kereta di kota Nyaunglaybin di wilayah Bago, sekitar 150 kilometer sebelah utara pusat komersial Yangon pada Senin (13/2) sekitar pukul 12:20 waktu setempat.

Tim informasi junta pun merilis foto-foto yang menunjukkan puing-puing dan serpihan genteng mengotori peron.

Media lokal, mengutip warga, juga melaporkan tiga orang tewas dan sedikitnya sembilan orang luka-luka.

Pernyataan junta menyalahkan "Pasukan Pertahanan Rakyat" (PDF), kelompok anti-kudeta atas ledakan bom itu, tanpa memberikan bukti.

Militer Myanmar dan PDF telah saling menyalahkan atas sejumlah ledakan mematikan dalam beberapa bulan terakhir.

Sejauh ini tidak ada pernyataan dari PDF wilayah Bago atas serangan bom tersebut. Sebelumnya, kelompok itu mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang merusak jembatan di Nyaunglaybin pada 9 Februari.

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dua tahun lalu, dengan pemberontak anti-kudeta bentrok dengan pasukan junta di seluruh negeri.

Hampir setiap hari terjadi pembunuhan terhadap pejabat junta tingkat rendah atau pejuang anti-kudeta, dengan detail yang tidak jelas dan pembalasan sering terjadi dengan cepat.

Sebelumnya pada bulan Desember 2022, belasan orang terluka dalam ledakan di sebuah kapal feri di Yangon.

Pada bulan Oktober tahun lalu, setidaknya dua bom meledak di luar penjara di Yangon, menewaskan delapan orang dan melukai 18 orang lainnya.

Kepala junta Myanmar, Min Aung Hlaing baru-baru ini mengakui bahwa lebih dari sepertiga kota di negara itu tidak sepenuhnya berada di bawah kendali militer.