Mengapa Oslo Jadi Peringatan Historis bagi Lebanon?

Pars Today – Walid Jumblatt, mantan pemimpin Partai Sosialis Progresif Lebanon mengatakan: Tampaknya kita terjebak dalam siklus "negosiasi untuk negosiasi" dan proses aneh ini perlu diakhiri; ia juga memperingatkan tentang pengulangan pengalaman "Oslo" dalam negosiasi Lebanon dengan rezim Zionis.

Pertanyaan pentingnya adalah, peringatan dan kekhawatiran pribadi seperti Walid Jumblatt tentang konsekuensi siklus negosiasi dengan rezim Zionis, disebabkan oleh alasan apa?

Salah satu alasannya adalah adanya pengalaman historis tentang konsekuensi negosiasi yang melelahkan dengan rezim Zionis dan sebelumnya warga Palestina telah mengalami konsekuensinya di Oslo. Jumblatt juga dalam hal ini merujuk pada proses Oslo dan menuntut agar pejabat pemerintah Lebanon mengambil pelajaran darinya. Perjanjian Oslo pada tahun 1993 ditandatangani oleh warga Palestina dan rezim Zionis. Zionis dalam 12 putaran negosiasi rahasia selama dua tahun dengan Organisasi Pembebasan Palestina beberapa kali mengubah syarat dan tuntutan mereka dan akhirnya dari dalam Perjanjian Oslo kepentingan Israel terpenuhi tanpa terpenuhinya kepentingan Palestina termasuk negara merdeka dan masih juga 33 tahun setelahnya, rezim Zionis tidak bersedia mengakui negara Palestina yang merdeka. Oleh karena itu, Walid Jumblatt dengan memperingatkan tentang perubahan negosiasi Lebanon dan rezim Zionis menjadi negosiasi seperti proses Oslo, menekankan: "Oslo adalah proses negosiasi untuk menetapkan dan mencapai hak-hak, tetapi para diplomat menyaksikan bahwa proses negosiasi justru disertai dengan pendudukan yang lebih banyak. Dengan setiap putaran negosiasi lebih banyak wilayah yang hilang dan wajah kawasan berubah." Karena itu Jumblatt, tidak menganggap negosiasi Lebanon saat ini dengan Zionis sebagai pemenuhan kepentingan negara ini dan bahkan menganggapnya sebagai ancaman serius.

Alasan lainnya juga adalah bahwa Zionis sekarang pada dasarnya memanfaatkan negosiasi untuk pendudukan. Rezim Zionis dalam dua tahun terakhir telah menduduki bagian-bagian dari geografi Lebanon. Rezim ini berupaya melalui negosiasi untuk memberikan legitimasi pada pendudukan geografi Lebanon, masalah yang juga disebutkan oleh Jumblatt. Oleh karena itu, jika Lebanon memasuki jalur di mana negosiasi alih-alih mencapai "hasil", berubah menjadi alat untuk "memantapkan status quo" dan kemajuan pihak lawan, pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa pun selain kehilangan kedaulatan dan tanahnya.

Alasan ketiga juga adalah bahwa Zionis pada dasarnya tidak menganggap diri mereka berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan. Masalah ini juga telah terbukti dalam hal Perjanjian Oslo. Sementara dalam Perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mengakui rezim Zionis, tetapi rezim tidak hanya tidak mengakui Palestina melainkan pada tahun 2014 menghentikan selamanya pelaksanaan Perjanjian Oslo dan mengumumkan bahwa mereka sama sekali tidak percaya pada pembentukan negara Palestina yang merdeka dan tidak bersedia bernegosiasi tentangnya.

Alasan keempat juga kembali pada pihak Lebanon. Meskipun negosiasi antara Beirut dan Tel Aviv berlanjut, tetapi belum jelas apa tujuan pemerintah Lebanon dari kelanjutan negosiasi dengan Zionis. Pemerintah Lebanon tidak memiliki peta jalan yang jelas untuk negosiasi dengan rezim Zionis. Tidak adanya tujuan yang jelas dan hanya mempertimbangkan tujuan umum yaitu mengakhiri perang, menyebabkan rezim Zionis terus-menerus mengubah tuntutannya dan para pihak hanya memasuki siklus negosiasi yang berulang.

Dalam kondisi seperti itu, hasil akhir negosiasi akan menjadi "pelemahan kedaulatan secara bertahap" Lebanon, masalah yang menurut istilah Jumblatt, akan mengakibatkan Lebanon menjadi versi dari Palestina. (MF)