Dinamika Asia Tenggara, 29 Juli 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Kemenlu Malaysia Kecam Provokasi Zionis di Masjid Al-Aqsa.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti;

• Pertemuan Presiden RI dan Cina Hasilkan Delapan Kesepakatan
• Perdana Menteri Kamboja Dukung Hasil Pemilu
• Ekonomi ASEAN Bertengger di Posisi Lima Besar Dunia
• Ketua Parlemen Vietnam Ingin Perluas Kerja Sama Penuh dengan Iran
• Singapura perintahkan adik PM koreksi tulisan di Facebook
• Presiden Filipina tiba di Malaysia untuk lawatan kenegaraan tiga hari
• Ombudsman Thailand minta Mahkamah Konstitusi tunda pemilihan PM baru

Kemenlu Malaysia Kecam Provokasi Zionis di Masjid Al-Aqsa

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengutuk keras aksi provokatif Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis dan pemukim Israel di Masjid Al-Aqsa.

Pada hari Kamis dan Jumat, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim pendudukan Israel, Itamar Ben Gvir menyerbu Masjid Al-Aqsa dari pintu masuk Bab al-Magharaba, di bawah perlindungan ketat pasukan keamanan Israel

Langkah ini dilakukan rezim Zionis berusaha untuk membagi Masjid Al-Aqsa dengan cara apa pun yang memungkinkan.

Menanggapi serangan dan kejahatan Israel, kelompok perlawanan Palestina telah menargetkan pemukiman Zionis di sekitar perbatasan Jalur Gaza dan utara wilayah pendudukan dengan roket beberapa kali.

Kelompok perlawanan telah menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah garis merah mereka dan gangguan apa pun terhadapnya akan ditanggapi dengan tanggapan yang tegas dan keras.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam statemen yang dikeluarkan hari Jumat (28/7/2023) menganggap serangan ini sebagai penistaan yang jelas terhadap Masjid Al-Aqsa.

Kemenlu Malaysia meyakini aksi provokatif Itamar Ben Gvir Bersama sejumlah pejabat dan pemukim Zionis sebagai bentuk agresi untuk mengubah status sejarah dan hukum Al Quds, terutama Masjid Al Aqsa.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menyerukan supaya masyarakat internasional meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan agresifnya guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Pertemuan Presiden RI dan Cina Hasilkan Delapan Kesepakatan

Pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, serta masing-masing delegasi di Kota Chengdu, pada Kamis, menghasilkan delapan kesepakatan.

Situs Antara melaporkan, Menteri Luar Negeri RI Retno L. Marsudi dalam keterangan pers yang disaksikan melalui tayangan video akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis mengatakan, "Pertama, plan of action dari MoU kesehatan,"

Menlu Retno merinci delapan kesepakatan dari kedua negara yang dihasilkan, yakni pertama, Action Plan atau rencana aksi kerja sama bidang kesehatan, dan kesepakatan kedua meliputi protokol pembukaan akses pasar produk pertanian untuk komoditas tepung porang

Selanjutnya, kesepakatan ketiga meliputi protokol pembukaan akses pasar produk pertanian untuk komoditas bubuk tabasheer dari Indonesia ke Tiongkok, dan kesepakatan keempat meliputi riset dan pengembangan industri pemuliaan tanaman (plant breeding) dan budidaya laut.

Kemudian kesepakatan kelima, yakni RI dan Tiongkok menyepakati kerja sama transfer pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan kesepakatan keenam, kedua negara menyepakati Nota Kesepahaman tentang peningkatan kerja sama Indonesia-Tiongkok "Two Countries, Twin Parks".

Kesepakatan ketujuh, yakni nota kesepahaman tentang kerja sama ekonomi dan teknis, dan kesepakatan kedelapan, nota kesepahaman tentang pendidikan bahasa Mandarin.

Menlu Retno juga menyampaikan adanya hasil kerja (deriverables) berupa komitmen investasi yang akan disampaikan langsung Presiden Jokowi.

"Di luar itu, ada deriverables berupa komitmen investasi yang detailnya akan disampaikan besok, setelah pertemuan bisnis," kata Menlu.

Presiden Jokowi diagendakan menghadiri sejumlah pertemuan bisnis dengan para investor RRT dan menghadiri pembukaan FISU University Games pada kunjungan hari kedua di Chengdu, Tiongkok

Perdana Menteri Kamboja Dukung Hasil Pemilu

Perdana menteri Kamboja seraya mendukung hasil pemilu parlemen negara ini, mengancam mereka yang mengganggu suasana pemilihan dengan tindakan hukum.

Rakyat Kamboja Minggu (23/7/2023) berpartisipasi dalam pemilu parlemen dan menyalurkan suara mereka di tempat pemungutan suara. Dalam pemilu kali ini kandidat dari 18 partai berpartisipasi.

Menurut berbagai laporan, Partai Rakyat Kamboja yang dipimpina perdana menteri negara ini berhasil meraih 120 kursi dari 125 kursi parlemen.

Sementara itu, data menunjukkan partisipasi 84 persen pemilih di Kamboja.

Laporan Televisi NHK Rabu (26/7/2023) menyebutkan, menanggapi beberapa keraguan tentang pemilu negara ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menegaskan legalitas dan validitas hasil pemilu.

Seraya merujuk pada seruan partai oposisi untuk memberikan suara rusak atau boikot pemilu, Hun Sen mengonfirmasi langkah hukum terhadap orang-orang ini.

Jubir Kemlu Cina hari Senin seraya menyambut hasil pemilu, mengucapkan selamat kepada Partai Rakyat Kamboja.

Pemerintah Amerika seraya merilis statemen mengkritik pemilu Kamboja. Dalam statemen ini, Washington merencakanan langkah-langkah anti-pemerintah Kamboja termasuk pembatasan penerbitan visa.

Ekonomi ASEAN Bertengger di Posisi Lima Besar Dunia

Asisten Deputi Kerja Sama Regional dan Sub-Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Netty Muharni mengatakan bahwa saat ini ekonomi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berada di posisi lima besar dunia.

Situs Antara melaporkan, Netty Muharni dalam acara “ASEAN sebagai Epicentrum of Growth: Menuju ASEAN yang Inklusif dan Terintegrasi di bawah Keketuaan Indonesia” di Jakarta, Selasa mengatakan,“Saat ini ASEAN berada di lima besar ekonomi dunia. US, China, India, Jerman, lalu ASEAN,” kata

Netty menegaskan perekonomian ASEAN meningkat sangat signifikan sejak ASEAN didirikan pada tahun 1967.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita ASEAN pada 2021 sebesar 5.248 dolar, naik 4.201,2 persen dibandingkan tahun 1967 yaitu 122 dolar; investasi asing langsung (FDI) pada 2021 mencapai 168,2 miliar dolar, naik 5.433 persen dibanding tahun 1967 yaitu 3,04 miliar dolar.

Sedangkan untuk total perdagangan, ASEAN mencapai 2.591 miliar dolar pada 2021, naik 25.810 persen dibanding tahun 1967 yaitu 10 miliar dolar.

Jumlah populasi penduduk ASEAN dari 185 juta orang pada 1967, naik 264,2 persen menjadi 673,8 juta orang pada 2021. Pengguna internet pada tahun 1967 adalah nol persen, dan pada tahun 2021 naik menjadi 61,4 persen.

Netty mengatakan perubahan ASEAN saat ini merupakan gabungan dari pengaruh ASEAN dan dari masing-masing negara anggota ASEAN.

“Karena negara ASEAN memang saling belajar. ASEAN merupakan semacam media pembelajaran bagi negara anggotanya dalam kerja sama, dalam hal ini kerja sama perdagangan,” lanjut Netty.

Netty menyebutkan bahwa keberadaan ASEAN membantu negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan daya saing masing-masing.

Netty juga mengatakan bahwa rata-rata pencapaian implementasi Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) Blueprint 2025 untuk ASEAN sebesar 73 persen.

“Artinya semua inisiatif yang diimplementasikan di ASEAN sudah mencapai 73 persen menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam,” ujar Netty.

AEC Blueprint 2025 bertujuan untuk mewujudkan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, pengembangan ekonomi yang merata dan kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global.

Sementara itu, Netty mengatakan bahwa negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) akan diluncurkan pada pertemuan Dewan AEC (AEC Council) ke-23 pada September nanti.

Ketua Parlemen Vietnam Ingin Perluas Kerja Sama Penuh dengan Iran

Ketua parlemen Vietnam Vuong Dinh Hue menuntut perluasan kerja sama penuh dengan Republik Islam Iran.

Menurut laporan IRNA Selasa (25/7/2023) Vuong Dinh Hue dalam pertemuannya dengan Dubes Iran di Vietnam Ali Akbar Nazari menyatakan, negaranya ingin mengembangkan hubungan dan kerja sama menyeluruh dengan Iran, termasuk komunikasi resmi pemerintah, partai, hubungan rakyat-rakyat, dan kami tertarik untuk memanfaatkan pengalaman Iran dalam pemerintahan dan pembangunan bangsa.

Vuong Dinh Hue memuji muqawama Iran melawan berbagai tantangan dan mengundang anggota parlemen Iran untuk menghadiri Konferensi Dunia anggota muda parlemen ke-9 yang akan digelar bulan September di Hanoi.

Sementara itu, Ali Akbar Nazari dalam pertemuan ini seraya menekankan perluasan hubungan kedua negara di berbagai sektor, menyerahkan undangan resmi Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf kepada Vuong Dinh Hue untuk berkunjung ke Tehran.

Singapura perintahkan adik PM koreksi tulisan di Facebook

Pemerintah Singapura pada Selasa (25/7) memerintahkan Lee Hsien Yang, adik laki-laki Perdana Menteri Lee Hsien Loong,  mengoreksi tulisan pada akunnya di Facebook yang dinilai berisi berita palsu

Berita palsu yang dimaksud pemerintah tersebut menyangkut kontroversi terkait para menteri kabinet yang menyewa properti milik negara.

Kementerian Hukum Singapura menegaskan, tulisan yang dibuat Lee Hsien Yang beberapa waktu lalu adalah "pernyataan tidak benar".

Tulisan itu dianggap melanggar undang-undang konten daring, termasuk yang menyebutkan bahwa negara membayar biaya renovasi bungalo-bungalo besar karena disewa oleh dua menteri senior.

"Identitas para penyewa tidak ada hubungannya dengan keputusan pekerjaan yang dilakukan di properti tersebut," menurut pernyataan dari kementerian itu.

Pemerintah Singapura menyatakan kedua menteri itu tidak bersalah, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Lee Hsien Yang diperintahkan untuk membuat koreksi berdasarkan Undang-Undang Penipuan dan Berita Bohong  Daring (POFMA).

Ia kemudian membuat berita koreksi pada Selasa malam, tapi menambahkan dalam sebuah unggahan terpisah di Facabook: "Saya tetap yakin dengan apa yang saya katakan."

Lee Hsien Yang (65 tahun), selama ini memang dikenal tidak akur dengan kakaknya, sang perdana menteri, terkait sebuah rumah yang dimiliki mendiang ayah mereka yang juga pendiri Singapura modern, Lee Kuan Yew.

Singapura yang selama ini dikenal sebagai negara yang tenang secara politik, diguncang skandal dalam beberapa bulan terakhir.

Beberapa anggota DPR dari pihak yang berkuasa maupun yang beroposisi, termasuk ketua DPR, minggu lalu mengundurkan diri karena menjalin "hubungan tidak pantas".

Sementara itu, menteri perhubungan juga diperiksa oleh lembaga antikorupsi.

Presiden Filipina tiba di Malaysia untuk lawatan kenegaraan tiga hari

Presiden Ferdinand Marcos Jr hari ini mengawali kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke Malaysia yang juga kunjungan perdananya ke negeri jiran sebagai presiden Filipina.

Marcos dan Ibu Negara Filipina Louise Araneta-Marcos tiba di Kompleks Bunga Raya, Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Sepang, pada Selasa pukul 17.00 waktu setempat.

Dia bakal berada di Malaysia sampai 27 Juli mendatang

.

Marcos akan mendapat sambutan kenegaraan dari Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah di Istana Negara pada Rabu (26/7). Setelah itu dia beraudiensi dengan Raja Malaysia dan diikuti dengan jamuan kenegaraan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangannya menyebutkan bahwa Marcos akan bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Kedua kepala pemerintahan akan bertukar pandangan mengenai isu-isu bilateral, regional dan internasional, untuk kepentingan kedua negara.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut kunjungan menggarisbawahi hubungan persahabatan yang sudah terjalin lama dan dekat antara dua anggota ASEAN itu, termasuk melalui berbagai pertukaran tingkat tinggi seperti kunjungan resmi Anwar ke Manila pada Maret 2023.

Pada 2022, Filipina menjadi rekan dagang terbesar ke-15 secara global dan lima terbesar di antara anggota ASEAN, dengan total nilai perdagangan 41,45 miliar ringgit Malaysia (Rp136,3 triliun). Angka itu naik 20,1 persen dibandingkan 2021.

Ombudsman Thailand minta Mahkamah Konstitusi tunda pemilihan PM baru

Ombudsman Thailand pada Senin meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan parlemen menunda pemilihan perdana menteri yang baru dan mengatasi penolakan pencalonan ulang perdana menteri Pita Limjaroenrat, yang mengetuai Partai Move Forward (MFP).

Sekretaris Jenderal Kantor Ombudsman mengatakan telah menerima 17 pengaduan yang menyatakan keberatan dengan keputusan parlemen yang menolak pencalonan kembali Pita sebagai perdana menteri, menganggapnya sebagai pelanggaran hak konstitusional, seperti diberitakan oleh Bangkok Post.

Aduan tersebut disampaikan oleh anggota masyarakat dan parlemen.

Beberapa aduan meminta Mahkamah Konstitusi mengintervensi dan menunda pemungutan suara oleh parlemen untuk perdana menteri, yang rencananya dilaksanakan pada Kamis, sampai pengadilan dapat mengeluarkan keputusan tentang masalah tersebut.

Oleh sebab itu, ombudsman meminta Mahkamah Konstitusi menunda pemilihan perdana menteri, baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat, hingga keputusan dibuat, yang bertujuan untuk mencegah potensi kerusakan permanen di masa depan, menurut pernyataan sekjen kantor ombudsman Thailand.

Para anggota parlemen terpilih bersama 249 senator dijadwalkan untuk memilih perdana menteri Thailand ke-30.

Pita, yang memimpin koalisi delapan partai, gagal meraih 375 suara pada pemilihan putaran pertama pekan lalu.