Dinamika Asia Tenggara, 22 Januari 2021

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai pertemuan tingkat menteri ASEAN di Malaysia yang membahas ekonomi digital.

Selain itu, Malaysia akan memberlakukan lockdown hingga Februari, Ketua DPR RI menyatakan negaranya tetap mendukung Palestina, Indonesia memimpin satgas koridor perjalanan negara-negara anggota ASEAN di masa pandemik Covid-19, dan Duterte melanjutkan pembelian vaksin sinovac meskipun ditentang senat Filipina.

Pertemuan Menteri ASEAN di Malaysia Bahas Ekonomi Digital

Penguatan kerja sama antarnegara anggota ASEAN menuju pengembangan ekosistem digital menjadi fokus utama pertemuan tingkat menteri negara anggota ASEAN di Malaysia yang berlangsung hari Kamis (21/1/2021).

Pertemuan yang mengusung tema "ASEAN A Digitally Connected Community" ini bertujuan untuk memperluas kerja sama negara-negara anggota ASEAN dengan mitranya terutama Jepang, Cina, Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, India dan International Telecommunication Union (ITU).

Selain itu untuk mengembangkan sumber daya manusia dan mengeksplorasi teknologi baru yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan seluruh negara ASEAN dalam menghadapi risiko di dunia maya yang dapat dilihat melalui peluncuran ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM 2025) pada 22 Januari 2021.

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin dalam pidato pembukaannya mengatakan, teknologi telah berkembang dengan pesat, begitu pula munculnya ancaman dunia maya baru dan tantangan baru.

Dia mengatakan negara anggota ASEAN tidak dapat lagi beroperasi dan bekerja secara terisolasi.

"Malaysia bergerak menuju tujuan keamanan ini dengan rencana dan strategi yang komprehensif untuk menyediakan dunia maya yang aman, tepercaya, dan tangguh, sekaligus mendorong kemakmuran ekonomi demi kesejahteraan semua negara anggota ASEAN," kata Muhyiddin.

Ia menambahkan Malaysia senantiasa ingin membagi keahlian dan pengalamannya dengan seluruh negara anggota ASEAN.

Pertemuan virtual tersebut berfungsi sebagai sarana pertukaran pandangan dan kebijakan terkait penggunaan spektrum untuk keperluan telekomunikasi maupun untuk hal-hal yang terkait dengan industri telekomunikasi di kawasan Asia Tenggara.

Malaysia akan Lockdown hingga Februari

Pemerintah Malaysia akan memberlakukan Perintah Pengendalian Pergerakan (MCO) yang juga kerap disebut lockdown, di seluruh wilayahnya, kecuali Sarawak, di tengah lonjakan kasus virus Corona (Covid-19).

Seperti dilansir The Star dan Channel News Asia, MCO ini akan diberlakukan mulai Jumat (22/1/2021) pekan ini hingga awal Februari.Menteri Senior Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang juga menjabat Menteri Pertahanan mengumumkan bahwa MCO akan diberlakukan di enam negara bagian, termasuk Kedah, Perak, Pahang, Terengganu, Perlis dan Negeri Sembilan.

MCO, yang juga berarti lockdown sebagian ini, akan berlaku efektif mulai 22 Januari pukul 00.01 waktu setempat hingga 4 Februari mendatang.

Dalam konferensi pers, Ismail Sabri menyatakan bahwa keputusan memberlakukan MCO diambil menyusul kenaikan jumlah kasus positif Corona di wilayah-wilayah tersebut.

"Mengikuti saran dari Kementerian Kesehatan, kita telah memutuskan untuk memberlakukan MCO di negara-negara bagian ini hingga 4 Februari," ucap Ismail Sabri dalam pengumumannya.

Indonesia Tetap Dukung Rakyat Palestina

Ketua DPR Republik Indonesia kembali menekankan dukungan negara ini terhadap bangsa Palestina hingga seluruh hak bangsa tertindas ini direbut kembali.

Puan Maharani di sidang virtual ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen pendukung Palestina di Tehran dengan tema "Quds Mempersatukan Kita Lawan Normalisasi Hubungan", mengatakan, Undang-Undang Dasar Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di seluruh dunia dan mengutuknya.

"Indonesia berulang kali mengumumkan penentangannya terhadap pembangunan distrik Zionis dan menekakan urgensitas bangsa Palestina merebut kembali haknya, serta berusaha lebih keras menyelesaikan isu Palestina dan mengakhiri penjajahan serta mendukung bangsa Palestina," papar Maharani.

Ketua DPR Indonesia menekankan upaya pencapaian rekonsiliasi antar faksi Palestina dan segala bentuk kesepakatan dengan Palestina harus bersifat menyeluruh

Di akhir sidang virtual ditekankan, rezim Zionis tidak dapat selamanya eksis di wilayah sensitif, strategis dan Islam ini serta dalam waktu dekat Quds dan seluruh wilayah pendudukan akan kembali ke pangkuan Islam.

Indonesia Pimpin Satgas Koridor Perjalanan ASEAN di Masa Pandemi

Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk memimpin satuan tugas guna membahas Kerangka Pengaturan Koridor Perjalanan ASEAN (ATCAF) beserta prosedur operasinya demi membantu pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Situs Antara hari Kamis (21/1/2021) melaporkan, keputusan itu disepakati oleh para menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan AMM Retreat yang berlangsung secara virtual.

Pengaturan koridor perjalanan antarnegara Asia Tenggara pertama kali diusulkan Indonesia dalam KTT ke-36 ASEAN, pada Juni 2020 untuk mengatasi masalah yang dipicu pandemi virus Corona terutama ekonomi, sehingga diharapkan kegiatan ekonomi dapat hidup kembali tanpa mengorbankan aspek kesehatan.

Inisiatif Indonesia tersebut disambut baik oleh seluruh negara anggota dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi, yang menyebut bahwa koridor perjalanan menjadi salah satu upaya untuk memastikan pasar Asia Tenggara tetap terbuka selama pandemi.  Lim meyakini Pengaturan Koridor Perjalanan ASEAN akan segera terwujud setelah dicapai kesepakatan perjalanan khusus oleh negara-negara anggotanya.

Menlu Indonesia memandang satuan tugas ini dapat difungsikan untuk mengoordinasi dan memfasilitasi operasionalisasi koridor perjalanan di kawasan.

Selain menyepakati pengaturan koridor perjalanan, ASEAN telah menghimpun dana tanggapan terhadap Covid-19 (ASEAN COVID-19 Response Fund) yang hingga kini jumlah komitmennya mencapai hampir 13,6 juta dolar AS  atau sekitar Rp190,7 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu upaya perhimpunan tersebut melawan pandemi virus Corona.

Ditentang Senat Filipina, Duterte Tetap Lanjutkan Pembelian Vaksin Sinovac

Presiden Rodrigo Filipina Duterte menyatakan akan tetap melanjutkan pembelian vaksin corona buatan perusahaan farmasi China, Sinovac BioTech untuk vaksinasi terhadap 70 juta penduduk pada tahun ini, meskipun menghadapi penentangan dari Senat negaranya.

Duterte menyatakan proses pembelian vaksin yang ditugaskan kepada Ketua Pengadaan Vaksin Corona Filipina, Jenderal (Purn) Carlito Galvez, akan tetap berjalan. Namun, Senat Filipina mendesak supaya pemerintah membuka proses pengadaan, karena dikhawatirkan rawan terjadi korupsi. Akan tetapi, Duterte menolaknya dengan alasan penyelidikan oleh Senat justru bisa menghambat pengadaan vaksin.

Duterte menyatakan vaksin Sinovac digunakan di Thailand, Malaysia, Indonesia, Turki, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Brasil. Sejauh ini belum ada laporan kematian akibat vaksinasi menggunakan vaksin Sinovac.

Pemerintah Filipina saat ini membeli vaksin Covid-19 dari produsen lain. Yaitu Novavax, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, serta Institut Gamaleya dari Rusia.

Meskipun demikian, Presiden Filipina menyatakan tidak akan melarang penduduknya menggunakan vaksin corona buatan Pfizer-BioNTech, meski ada kejadian 33 lansia di Norwegia yang meninggal usai disuntik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina menyetujui izin penggunaan darurat bagi vaksin Pfizer-BioNTech.

Pada Senin (18/1) kemarin, pemerintah Norwegia menyatakan tidak akan mengubah kebijakan dan tetap menggunakan vaksin corona dari Pfizer-BioNTech. Keputusan itu diambil setelah 33 lansia penghuni panti jompo meninggal tidak lama usai disuntik vaksin Pfizer.

Menurut kajian sementara, kematian 33 lansia itu diduga tidak terkait langsung dengan vaksinasi, atau disebabkan oleh faktor penyakit bawaan dan kondisi kesehatan penerima vaksin.(PH)