Amerika Tinjauan dari Dalam, 10 April 2021

Dinamika di Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai dengan beberapa isu penting seperti, kehadiran para pebisnis senjata di lingkaran dekat Biden, dan sikap Pentagon soal nasib pasukan Amerika di Irak.

Selain itu, masih ada perkembangan lain di Amerika seperti tanggapan Gedung Putih mengenai perundingan Komisi Bersama JCPOA di Wina, dan AS meminta Rusia memberikan klarifikasi soal mobilisasi pasukan di dekat Ukraina.

Pebisnis Senjata Duduki Posisi Penting di Pemerintahan Biden

Surat kabar Amerika dalam sebuah laporan menulis, banyak dari anggota tim keamanan nasional pemerintahan Biden terkait dengan industri senjata. Menurut laporan The New York Times, Kamis (8/4/2021), lebih dari 12 anggota pemerintahan Biden termasuk penasihat seniornya di Dewan Keamanan Nasional AS, memiliki hubungan dengan Pusat Keamanan Amerika Baru (CNAS).

CNAS menerima lebih banyak dana dari perusahaan-perusahaan pertahanan ketimbang lembaga lain antara tahun 2014 hingga 2019.

Misalnya, Lloyd Austin, yang ditunjuk oleh Biden sebagai menteri pertahanan, adalah seorang anggota Dewan Perusahaan Raytheon, salah satu kontraktor militer Amerika yang terbesar di dunia. Wakil Menteri Pertahanan AS, Kathleen Hicks juga merupakan anggota Pusat Kajian Strategis dan Internasional, yang didanai oleh Northrop Grumman, Boeing, dan Lockheed Martin.

Antony Blinken sebelum diangkat sebagai menteri luar negeri AS, juga merupakan konsultan di sebuah perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan swasta. Di akhir laporannya, The New York Times menyebut anggaran pertahanan AS sebagai "konyol" dan meminta Biden untuk memangkasnya.

Statemen Bersama dengan Irak bukan Berarti Penarikan Militer AS

Juru bicara Departemen Pertahanan AS (Pentagon) menyebut statemen bersama negaranya dengan Irak bukan berarti penarikan pasukan Amerika. Seperti dilaporkan televisi APTN, John Kirby kepada wartawan saat menjawab pertanyaan apakah statemen itu bermakna tiba waktunya untuk memangkas jumlah pasukan AS di Irak, mengatakan apa yang kami lihat dalam pernyataan tersebut adalah pengesahan kembali partisipasi kami dengan Irak serta urgensitas misi menumpas Daesh.

"Tidak ada kesepakatan terkait jadwal pasti atau jumlah tertentu pasukan yang harus ditarik, dan statemen ini sekedar menegaskan kembali apa yang kami yakini tentang misi tersebut," kata Kirby.

Klaim ini disampaikan ketika jubir Kemenlu Irak,  Ahmad al-Sahaf pada Rabu (7/4/2021) sore setelah berakhirnya dialog strategis Baghdad-Washington, menekankan babak ketiga dialog ini fokus pada isu keamanan, perang melawan terorisme, ekonomi, energi, isu politik serta kerja sama pendidikan dan kebudayaan.

Al-Sahaf menjelaskan, kehadiran pasukan AS setelah dialog ini akan dibatasi di bidang konsultasi dan pelatihan, dan pasukan asing akan ditarik dari Irak berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

"Pasukan asing yang masih ditempatkan di Irak akan berada di pangkalan yang dikontrol oleh Irak. Baghdad dan Washington mencapai kesepakatan bahwa pasukan tempur tidak akan ditempatkan di Irak," tegasnya.

Sementara itu, deputi menteri luar negeri AS mengatakan pemerintah Irak dalam perundingan strategis hari Rabu, tidak meminta Washington untuk menarik pasukan kami. Joey Hood dalam wawancara dengan situs al-Hurra, mengklaim bahwa Amerika Serikat tidak memiliki pangkalan militer di Irak.

Gedung Putih Komentari Perundingan Komisi Bersama JCPOA di Wina

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan agenda utama dari perundingan Wina menyangkut masalah penghapusan sanksi dan langkah-langkah Iran di bidang nuklir. "Iran duduk di meja perundingan karena sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Obama-Biden," katanya dalam konferensi pers di Gedung Putih, Selasa (6/4/2021) seperti dikutip IRNA.

Klaim itu disampaikan dalam menjawab pertanyaan wartawan tentang perundingan untuk menghidupkan kembali JCPOA yang sedang berlangsung di Wina, Austria.

Psaki menolak memberikan penilaian tentang perundingan itu, dan mengatakan pertemuan itu terjadi di Wina dengan mitra dan sekutu kami di Eropa. "Kami tetap percaya bahwa jalur diplomatik adalah jalan yang benar ke depan dan akan membawa manfaat bagi semua pihak," tambahnya.

Saat ditanya apakah AS merasa puas dengan perundingan sensitif hari ini (Selasa kemarin) atau tidak, Psaki menuturkan, "Hari ini adalah hari pertama perundingan dan kita harus melihat apa yang dirasakan oleh tim negosiator kami."

Komisi Bersama JCPOA pada Selasa kemarin, mengadakan pembicaraan putaran pertama selama satu jam di kota Wina, dengan dihadiri perwakilan dari Iran dan Kelompok 4+1 (Rusia, Cina, Prancis, Inggris, plus Jerman).

Sementara itu, empat senator AS dari kubu Republik dalam suratnya kepada Presiden Joe Biden, mengungkapkan penentangan mereka atas potensi Washington mencabut sanksi terhadap Iran dan kembali ke JCPOA. Mereka juga meminta Gedung Putih untuk berkoordinasi dengan DPR untuk menentukan langkah selanjutnya.

Jim Inhofe, Marco Rubio, Pat Toomey, dan Todd Young dalam suratnya itu, menyebut JCPOA sebagai kesepakatan yang melemahkan keamanan nasional AS dan memperingatkan bahwa Washington tidak boleh mencabut sanksi yang menjadi alat untuk menekan Iran sebagai imbalan kembali ke JCPOA.

AS Minta Rusia Beri Klarifikasi Soal Mobilisasi Pasukan di Dekat Ukraina

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, negaranya telah meminta Rusia untuk menjelaskan alasan memobilisasi pasukannya di dekat perbatasan Ukraina.

Ned Price, seperti dilansir Sputniknews, Selasa (6/4/2021), menuturkan dalam jumpa pers bahwa Washington akan prihatin dengan upaya Moskow untuk mengintimidasi Ukraina baik itu terjadi di wilayah Rusia atau di dalam Ukraina.

Menurutnya, provokasi Rusia merusak target untuk mengurangi ketegangan yang dicapai dalam kesepakatan Juli tahun lalu, yang dimediasi oleh Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE).

"Kami meminta Rusia untuk menjelaskan provokasi ini," imbuhnya. Gerakan itu, kata Price, didahului oleh pelanggaran gencatan senjata Juli 2020 yang menewaskan empat tentara Ukraina dan melukai empat lainnya. "Kami meminta Rusia untuk menahan diri dari tindakan eskalasi," tambahnya.

"AS mendukung Ukraina dan sedang mendiskusikan situasi di kawasan dengan sekutu kami di NATO," ungkapnya. (RM)