Transformasi Asia Barat, 26 Maret 2022
(last modified Sat, 26 Mar 2022 10:37:39 GMT )
Mar 26, 2022 17:37 Asia/Jakarta
  • Sekjen Hizbullah Sayid Hasan Nasrullah
    Sekjen Hizbullah Sayid Hasan Nasrullah

Dinamika di negara-negara Asia Barat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya Beredar Rumor Pasukan Hizbullah Ada di Ukraina, Ini Tanggapan Nasrullah.

Selain itu masih ada isu lainnya seperti Bashar Assad Kunjungi Uni Emirat Arab, Rakyat Irak Tuntut Pemutusan Hubungan dengan Al Saud, Bahas Krisis Ukraina, Menlu Arab Saudi Kontak Sejawatnya dari Rusia, Pejabat Qatar: Memangnya Negara Kami Brankas Barat ! Aramco Dihajar Rudal Yaman, UEA Umumkan Situasi Darurat, Artileri Arab Saudi Serang Saada di Yaman, Mantan Perwira Israel Akui Keberadaan Mossad di Kurdistan Irak

Beredar Rumor Pasukan Hizbullah Ada di Ukraina, Ini Tanggapan Nasrullah

Sekjen Hizbullah Lebanon, Sayid Hassan Nasrullah membantah rumor beberapa media tentang kehadiran pasukan Hizbullah di Ukraina.

Perang di Ukraina

Selama beberapa hari terakhir, beberapa media pro-Barat menyebarkan desas-desus tak berdasar yang mengklaim kehadiran pasukan Hizbullah Lebanon di Ukraina untuk mendukung Rusia.

Sayid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Jumat (18/3/2022) malam mengatakan tidak ada ahli atau petempur Hizbullah di Ukraina, dan meminta pemerintah Lebanon membuat pusat manajemen krisis, karena dampak perang Ukraina telah mencapai Lebanon dan kawasan.

Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina sejak 24 Februari untuk mendukung Republik Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri merdeka dari Ukraina.

Rusia mengklaim operasi militer dilakukan bukanlah awal dari perang, tetapi upaya untuk mencegah perang dunia.

Presiden Rusia Vladimir Putin hari Jumat menyatakan bahwa tujuan operasi di Ukraina untuk membebaskan wilayah negara berbahasa Rusia dari genosida.

Donetsk dan Luhansk di wilayah timur Ukraina yang didominasi etnis Rusia mendeklarasikan otonominya dari pemerintah pusat Ukraina pada tahun 2014 menyusul kudeta dukungan Barat terhadap pemerintah Kiev.

Bashar Assad Kunjungi Uni Emirat Arab

Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan kunjungan perdana ke Uni Emirat Arab (UEA) sejak hubungan Damaskus dan negara-negara Arab di pesisir Teluk Persia retak dengan dimulainya kerusuhan di Suriah.

Kantor berita resmi Suriah SANA Jumat (18/3/2022) malam melaporkan kunjungan Presiden Suriah Bashar Assad ke UEA, yang menandai upaya kedua negara memulai pemulihan hubungan bilateral.

Kunjungan Bashar al-Asad ke UEA

Selama beberapa tahun terakhir, UEA berusaha untuk menghidupkan kembali hubungan dengan Suriah.

UEA awalnya bertindak melawan pemerintah Suriah selama krisis yang meletus tahun 2011, tetapi kemudian pada Desember 2018, UEA membuka kembali kedutaannya di Damaskus.

Menurut SANA, Bashar al-Assad bertemu dengan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum di Dubai pada hari Jumat selama kunjungan ke UEA.

Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum menyambut baik kunjungan Bashar al-Assad dan delegasi pendampingnya ke UEA untuk menjalin hubungan persaudaraan antara kedua negara, dan menyatakan harapan untuk pembentukan keamanan dan perdamaian di seluruh Suriah.

Selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas pengembangan hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi, investasi, dan perdagangan.

Sementara itu, kantor berita resmi UEA, WAM melaporkan bahwa Bashar al-Assad telah bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Kunjungan presiden Suriah ke UEA dilakukan beberapa bulan setelah kunjungan Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al Nahyan ke Damaskus.

Menteri luar negeri UEA bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Damaskus November lalu.

Ia juga menyampaikan undangan dari Putra Mahkota UEA kepada Bashar al-Assad untuk mengunjungi UEA.

Krisis di Suriah dimulai pada tahun 2011 dengan serangan besar-besaran oleh kelompok teroris yang didukung oleh Arab Saudi, Amerika Serikat dan sekutu mereka untuk mengubah perimbangan kekuatan regional demi mendukung rezim Zionis.

Rakyat Irak Tuntut Pemutusan Hubungan dengan Al Saud

Sejumlah warga Irak menggelar unjuk rasa menuntut pemutusan hubungan negaranya dengan Arab Saudi.

Departemen Dalam Negeri Arab Saudi pekan lalu sabagai kelanjutan dari pelanggaran HAM negara ini, mengkonfirmasi pelaksanaan hukuman mati terhadap 81 orang dalam waktu satu hari.

Beberapa jam setelah pengumuman Departemen Dalam Negeri Arab Saudi terkait eksekusi 81 orang di negara ini, media oposisi Riyadh menyatakan bahwa 41 orang di antara terpidana mati tersebut adalah warga Syiah.

Menurut laporan Televisi al-Anwar, warga Irak Senin (21/3/2022) di aksinya menuntut pemutusan hubungan dengan Riyadh karena eksekusi 41 warga Syiah dan juga meminta boikot produk Arab Saudi dan invenstasi pedagang negara tersebut di Irak.

Warga Irak menilai kejahatan ini sangat mengerikan dan menekankan, kejahatan seperti ini sangat memalukan. Al Saudi sampai saat ini berulang kali melakukan kejahatan seperti ini.

Langkah pejabat Arab Saudi mengeksekusi 41 pemuda Syiah anggota gerakan protes damai di negara ini menuai kecaman luas di luar Arab Saudi.

Bahas Krisis Ukraina, Menlu Arab Saudi Kontak Sejawatnya dari Rusia

Berbagai media melaporkan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov membahas prospek mediasi Riyadh untuk menyelesaikan krisis Ukraina.

Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan

Seperti dilaporkan IRNA Selasa (22/3/2022) dini hari, menlu Arab Saudi di kontak ini menekankan sikap Riyadh yang mendukung proses untuk menyelesaikan krisis Ukraina melalui jalur damai dan negosiasi.

Ini adalah kontak telepon kedua antara Bin Farhan dan Lavrov selama dua pekan terakhir.

Sepertinya Arab Saudi berusaha memainkan peran mediator di isu Ukraina antara Moskow dan Kiev, dan Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman sebelumnya melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Putin di kontak telepon dengan Bin Salman, seraya mengkritik represi Barat terhadap negaranya, menyebut politisasi isu energi di tingkat global yang dimanfaatkan AS dan Barat untuk menekan rivalnya tidak dapat diterima.

Rusia selama beberapa bulan lalu seraya memperingatkan ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Eropa Timur, mengajukan usulan jaminan keamanan kepada AS dan NATO, tapi ditolak.

Bersamaan dengan permintaan berulang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan sikap negara ini bersedia menerima bantuan beberapa juta dolar dari Barat, serangan militer Rusia ke Ukraina dimulai sejak 24 Februari 2022 atas instruksi langsung Presiden Putin.

Konflik di Ukraina masih terus berlanjut dan saat ini telah memasuki hari ke-27.

Di sisi lain, gelombang respon global atas peristiwa ini masih terus berlanjut, dan represi diplomatik dan ancaman serta sanksi internasional terhadap Rusia terus meningkat.

Pejabat Qatar: Memangnya Negara Kami Brankas Barat !

Mantan Menteri Luar Negeri Qatar menyinggung ramainya kunjungan pejabat Barat ke negara-negara Teluk Persia untuk menegosiasikan penyaluran energi ke Eropa akibat krisis Ukraina.

Hamad bin Jassim Al Thani, Selasa (22/3/2022) mengatakan, "Seolah-olah kami adalah brankas negara-negara Barat yang bisa dibuka di masa-masa sulit."

Menurutnya, saat ini tengah terjadi krisis energi, dan kebutuhan yang sangat mendesak negara-negara Eropa atas minyak dari negara-negara Timur Tengah, akibat perang Rusia-Ukraina.

Di akun Twitternya, mantan Menlu Qatar menulis, "Kita punya banyak pengalaman, kita tahu Barat melupakan negara-negara kita, Barat tidak berinteraksi dengan kita berdasarkan kesetaraan, juga tidak berdasarkan kepentingan bersama, Barat hanya ingat kita ketika sangat membutuhkan. Seolah-olah negara-negara kita adalah brankas yang bisa dibuka saat dibutuhkan. Di sini mereka harus tahu bahwa kita juga punya kepentingan, dan tidak boleh mengancam kepentingan itu, karenanya hal ini harus diwujudkan berdasarkan kepentingan timbal balik."

Hamad bin Jassim Al Thani

Ia menambahkan, "Negara-negara Eropa sekarang sangat membutuhkan sumber energi yang dapat memperkuat posisi politik, dan keamanan mereka. Kami juga perlu mewujudkan kepentingan timbal balik yang merupakan asas interaksi antarnegara. Kami membutuhkan penandatanganan segera untuk kesepakatan ini."  

Mantan Menlu Qatar menegaskan, "Barat lebih mengedepankan perdagangan dengan negara-negara kita tanpa kerangka hukum, sebagaimana juga terjadi hari ini. Akan tetapi sebuah kesepakatan perdagangan bebas dengan negara-negara Eropa, akan sangat mengurangi beban tarif yang berat bagi mereka saat kami mengekspor minyak dan produk terkait lainnya. Jika terwujud, hal ini akan sangat membantu perekonomian kita."

Aramco Dihajar Rudal Yaman, UEA Umumkan Situasi Darurat

Bersamaan dengan berlanjutnya kebakaran luas di fasilitas minyak Aramco, di Jeddah, Arab Saudi, pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan situasi darurat di negara itu.

Media Saudi, Sabtu (26/3/2022) dinihari mengabarkan berlanjutnya kebakaran di fasilitas minyak Aramco, di Jeddah, setelah diserang oleh pasukan Yaman.

Stasiun televisi Al Hadath menayangkan kebakaran luas di kilang minyak Aramco di Jeddah, yang menyebabkan kepulan asap tebal di sekitar lokasi serangan.

Beberapa sumber juga mengabarkan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menggelar rapat dengan jajaran komandan militer negara itu segera setelah serangan Yaman ke Aramco.

Menurut TV Al Hadath, angin kencang menyebabkan kobaran api semakin besar di fasilitas minyak Aramco di Jeddah, dan upaya pemadaman api masih pada tahap awal.

Setelah fasilitas minyak Aramco dihantam rudal dan drone pasukan Yaman, pemerintah UEA langsung meningkatkan level peringatan, dan kesiagaan di dalam negeri.

Diduga khawatir operasi pasukan Yaman, juga akan menyasar negaranya, pemerintah UEA menerapkan situasi darurat segera setelah serangan ke kilang minyak Aramco di Jeddah terjadi.

Artileri Arab Saudi Serang Saada di Yaman

Kejahatan Koalisi Arab Saudi terhadap rakyat tak berdaya Yaman masih terus berlanjut.

Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015 dan memblokade total negara miskin Arab ini dari darat, udara dan laut.

Perang yang dikobarkan Arab Saudi beserta sekutunya di Yaman sampai saat ini telah menewaskan lebih dari 16 ribu orang, melukai puluhan ribu lainnya dan memaksa jutaan warga Yaman mengungsi.

Seperti dilaporkan Televisi al-Masirah, Koalisi Saudi Senin (21/3/2022) menyerang berbagai wilayah Provinsi Saada dengan artileri.

Menyusul serangan besar-besaran artileri Koalisi Arab Saudi ke Saada, empat warga sipil dilaporkan mengalami luka-luka.

Menurut laporan media Yaman, wilayah al-Raqu dan Al Sheikh di Saada menjadi sasaran terberat artileri Arab Saudi.

Mantan Perwira Israel Akui Keberadaan Mossad di Kurdistan Irak

Seorang mantan perwira Direktorat Intelijen Militer Rezim Zionis Israel, Aman mengakui keberadaan markas Mossad di Wilayah Otonomi Kurdistan, Irak.

Yoni Ben Menachem, seperti dikutip situs Arabi 21, Sabtu (19/3/2022) menanggapi statemen-statemen yang membantah kehadiran Dinas Intelijen Israel, Mossad di kota Erbil, Wilayah Otonomi Kurdistan, Irak.

Ia menuturkan, "Kehadiran Mossad di Wilayah Kurdistan Irak, bukan hal baru, dan hubungan di antara keduanya sudah dimulai sejak pertengahan dekade tahun 50-an."

Sebelumnya Ketua Perhimpunan Ulama Muslimin di Provinsi Diyala, Irak, Jabbar Al Mamouri mengatakan, selain di kota Erbil, Mossad juga punya markas di lima provinsi Irak yang lain.

Ia menjelaskan, "Rakyat Irak tidak akan mempercayai upaya pejabat Erbil untuk membantah keberadaan markas Mossad, karena mereka tahu markas-markas ini sudah ada selama bertahun-tahun, dan penjualan minyak ke Israel, adalah bukti terkuat."

 

Tags