Para Terpidana Dilegalkan Menduduki Jabatan di Kabinet Netanyahu

Parlemen rezim Zionis (Knesset) mengesahkan sebuah undang-undang kontroversial dan melegalkan kriminal menjabat di kabinet Netanyahu yang tengah dibentuk.

Berkuasanya kubu sayap kanan ekstrim dan agamis di rezim Zionis membangkitkan kekhawatiran yang besar baik di dalam dan di antara elit politik serta militer rezim ini, dan juga memperlebar friksi internal.

Koran Yediot Aharonot Selasa (27/12/2022) di laporannya menyebutkan bahwa Knesst Senin malam di sebuah sidang panjang akhirnya menyetujui permintaan mitra Benjamin Netanyahu.

Di laporan ini disebutkan, pengesahan undang-undang ini membuat Aryeh Deri, ketua Partai Shas untuk menjabat menteri di kabinet Netanyahu meski ia terjerat kasus korupsi.

Deri Januari lalu telah dijatuhi hukuman percobaan setelah mengaku melakukan kejahatan pajak.

Menurut laporan ini, undang-undang juga mengizinkan penunjukan menteri kedua dalam sebuah kementerian, jadi Bezalel Smotrich, ketua partai radikal " Zionisme Agama", dapat memiliki menteri kedua dalam Kementerian Perang Israel dengan wewenang yang signifikan.

Sebelumnya, kanal 12 televisi Zionis terkait hal ini melaporkan, dengan terpilihnya Yariv Levin sebagai ketua sementara Knesset, dua komite diperkirakan akan bersidang, di komite pertama Pasal 6 undang-undang yang melarang penunjukan terpidana dan dihukum penjara sebagai menteri, akan ditinjau kembali. (MF)