Blunder Militer Turki di Irak
https://parstoday.ir/id/news/west_asia-i13957-blunder_militer_turki_di_irak
Menteri pertahanan Irak dalam wawancara dengan koran Hurriyet mengatakan militer Turki yang berada di wilayah Bashiqa, dekat Mosul, bertindak di luar kehendak pemerintah Baghdad, dan secapatnya harus meninggalkan wilayah Irak.
(last modified 2025-07-30T02:55:16+00:00 )
Jul 06, 2016 10:21 Asia/Jakarta
  • Blunder Militer Turki di Irak

Menteri pertahanan Irak dalam wawancara dengan koran Hurriyet mengatakan militer Turki yang berada di wilayah Bashiqa, dekat Mosul, bertindak di luar kehendak pemerintah Baghdad, dan secapatnya harus meninggalkan wilayah Irak.

Khaled Al-obaidi meminta Turki menghormati kedaulatan Irak. Ditegaskannya, kehadiran pasukan Turki di Bashiqa berpengaruh negatif terhadap operasi pembebasan provinsi Nineveh dari cengkeraman kelompok teroris Daesh.

 

Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi mengatakan, kebijakan Turki menimbulkan masalah bagi negara tetangga. Al-Abadi mengingatkan, intervensi Turki di Mosul akan memicu perang besar.

 

Pada 4 Desember 2015 lalu, puluhan tentara Turki memasuki kamp militer di Bashiqa dengan alasan melatih tentara Peshmerga, Kurdi. Pemerintah Baghdad berulangkali menyatakan bahwa aksi Turki tersebut terang-terangan melanggar kedaulatan wilayah Irak. Tapi Ankara tidak mau mendengarkan permintaan Baghdad supaya keluar dari wilayah Irak.

 

Pemerintah Turki mengklaim, pengiriman pasukan di sekitar Mosul untuk memerangi teroris Daesh. Padahal pemerintah Baghdad tidak pernah meminta bantuan kepada Ankara supaya membantu Irak menumpas teroris di negaranya sendiri.

 

Turki atas inisiatif sendiri menempatkan pasukannya di wilayah Bashiqa. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip hubungan negara bertetangga yang harmonis. Penempatan militer Turki ataupun negara lain di wilayah Irak untuk menumpas teroris Daesh harus mendapatkan izin dari pemerintah Baghdad. Ketika pemerintah Baghdad tidak menghendakinya, maka sepak terjang Turki di Irak jelas merupakan intervensi sekaligus pelanggaran terhadap kedaulatan teritorial negara Arab itu.

 

Pemberantasan terorisme di wilayah Irak harus dilakukan dalam kerangka kerja sama dengan pemerintah Baghdad. Oleh karena itu tindakan sepihak yang dilakukan pemerintah Ankara di negara tetangganya itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, dan terang-terangan melanggar kedaulatan negara lain.

 

Operasi penumpasan terorisme dan pembersihan provinsi Nineveh, terutama Mosul dari cengkeraman teroris Daesh saat ini dihambat oleh keberadaan pasukan Turki di kamp militer Bashiqa. Pemerintah Baghdad berulangkali menegaskan bahwa pemberantasan terorisme di Irak tidak membutuhkan pasukan asing. Sebab militer negara ini dibantu relawan rakyat mampu menyelesaikan urusan internal tersebut. Pengalaman pembebasan Fallujah membukukan keberhasilan kekuatan dalam negeri Irak membebaskan wilayah strategis itu.

 

Militer Irak, pasukan relawan rakyat, pasukan khusus penumpasan teroris, dan pasukan suku provinsi Al-Anbar bahu-membahu membebaskan kota Fallujah dari tangan Daesh, sekaligus melancarkan pukulan telak bagi para pendukung teroris. Fakta ini sekali lagi menunjukkan bahwa kehadiran pasukan Turki di Irak, alih-alih membantu menumpas Daesh sebagaimana diklaim Ankara, tapi justru menghambat pemberantasan teroris di Irak.(PH)