Hizbullah Lebanon Kecam Resolusi Baru Parlemen Eropa terhadap Suriah
Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon menilai resolusi Parlemen Eropa mengenai pengungsi Suriah di negara ini sebagai tindakan kurang ajar dan buruk.
Krisis Suriah yang dimulai pada tahun 2011 menyebabkan negara ini porak-poranda, dan lebih dari 11 juta warga Suriah mengungsi di dalam dan luar negeri.
Lebanon, Yordania, dan Turki menjadi tiga negara yang menampung jumlah pengungsi terbesar dari Suriah.
Namun, kepulangan pengungsi Suriah membutuhkan dukungan internasional, termasuk negara-negara Eropa, serta PBB, karena platform kepulangan pengungsi Suriah ke negara ini harus disediakan.
Sementara itu, Parlemen Eropa dengan suara bulat pada hari Rabu menyetujuibahwa pengungsi Suriah yang berada di Lebanon harus tetap tinggal di negara ini.
Dengan kata lain, alih-alih membantu kepulangan pengungsi Suriah, Eropa menuntut agar mereka tidak kembali ke negaranya, yang membuat marah otoritas Lebanon.
Menurut laporan jaringan Almanar hari Minggu (16/7/2023), Hashem Safieddine, Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah di Lebanon menilai tindakan Parlemen Eropa ini sebagai intervensi dalam urusan Lebanon.
"Tindakan orang Eropa ini termasuk intervensi kurang ajar dalam urusan Lebanon dan memaksakan beberapa masalah pada bangsa Lebanon," ujar Safieddine.
"Tindakan orang Eropa ini terjadi sementara orang Eropa sendiri, bersama dengan Amerika dan Takfiri, telah membawa masalah dan malapetaka ini ke Lebanon, Suriah, Irak, dan kawasan. Oleh karena itu, mereka harus mengurus urusan mereka sendiri," tegasnya.
Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon memandang rekomendasi parlemen Eropa tidak sah, dan menambahkan, "Prinsip percaya pada kedaulatan Lebanon adalah tanah air dan martabat. Gaya berbicara Erpa kepada orang-orang Lebanon ini harus diubah,".
Sebelumnya, Essam Sharafuddin, Menteri Urusan Imigran Pemerintah Lebanon mengecam tindakan Parlemen Eropa terkait perlunya terus ada pengungsi Suriah di Lebanon, dan menilai keputusan lembaga Eropa tersebut sama dengan menempatkan Lebanon sebagai salah satu koloni Uni Eropa dan meminta Parlemen Eropa meminta maaf kepada Lebanon atas tindakan tersebut.(PH)
