Pasukan Cadangan AU Israel Mogok, Krisis Berbahaya Ancam Israel

Menteri Perang rezim Zionis Israel Yoav Galant memperingatkan situasi kritis rezim ini karena intensifikasi protes internal warga Zionis dan pemogokan umum tentara dan pilot setelah desakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan afiliasinya untuk menyetujui rencana reformasi peradilan yang kontroversial.

Menurut situs berbahasa Ibrani Walla, Yoav Galant mengatakan rencana reformasi peradilan harus ditunda karena situasinya menjadi mengkhawatirkan setelah gelombang pengunduran diri pasukan cadangan.

Media Zionis melaporkan bahwa 1.140 pilot dan pasukan cadangan Angkatan Udara (AU) Israel menangguhkan aktivitas mereka sejak Jumat (21/7/2023) sebagai protes atas proses reformasi peradilan yang terus berlanjut.

Para perwira Zionis mengirimkan permintaan mereka dalam bentuk pesan tertulis dengan nama dan tanda tangan mereka kepada para komandan militer Israel.

Sumber media berbahasa Ibrani menggambarkan tindakan ini sebagai "gempa bumi dalam struktur Angkatan Udara" dan memperingatkan para pemimpin Tel Aviv tentang risiko perang saudara.

Israel Ziv, Jenderal Cadangan Militer Israel dan mantan Komandan Unit Operasional, dalam sebuah wawancara dengan Channel 12, memperingatkan terhadap rencana yudisial Netanyahu.

Dia mengatakan bahwa dengan berlanjutnya konflik internal Israel dan ancaman lebih dari seribu personel Angkatan Udara untuk menolak dinas militer, maka Israel akan menghadapi krisis yang sangat berbahaya.

Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, krisis politik dan sosial telah menyebabkan militer Israel berubah. Persatuan di antara militer dan institusi lainnya terpecah, dan tercerai berai.

Sementara itu, saat ini banyak penduduk Zionis yang dilengkapi dengan senjata, dan dalam situasi di mana ekstremis ingin menerapkan rencana Netanyahu dan pihak yang menola juga bersikeras untuk mencegah implementasi rencana ini, maka dimungkinkan akan pecah pembangkangan sipil yang menyebabkan bentrokan bersenjata di jalanan antara pendukung reformasi yudisial dan yang menolak reformasi ini.

Pembangkangan militer pasukan cadangan Israel dimulai beberapa bulan yang lalu setelah pengumuman yang disebut sebagai rencana "reformasi yudisial" dari kabinet sayap kanan rezim ini.

Setelah keputusan Netanyahu yang pada akhirnya menyetujui reformasi tersebut di tengah gelombang protes pemukim yang semakin intensif di jalan-jalan, pasukan cadangan militer Israel juga memperluas protes mereka dan menolak untuk melanjutkan aktivitasnya.

Ketika protes terhadap rencana peradilan usulan Netanyahu meningkat di antara jajaran pasukan militer, media berbahasa Ibrani memperingatkan para pemimpin Tel Aviv bahwa meningkatnya jumlah pasukan cadangan yang menolak dinas militer sebagai protes terhadap rencana tersebut, merupakan peristiwa yang membuat para komadan AU dan Kepala Staf Militer Israel tidak bisa tidur.

Selain itu, semua warga Zionis  juga harus waspada, sebab dalam hal ini, Angkatan Udara Israel tidak akan dapat berperang di masa depan dengan musuh.

Pembangkangan militer dalam pasukan rezim Zionis dan protes besar-besaran penduduk Zionis di jalan-jalan Palestina pendudukan secara umum menunjukkan bahwa Israel sedang menghadapi krisis internal besar.

Krisis internal ini terjadi ketika ketegangan di perbatasan dengan Lebanon meningkat. Israel juga belum menemukan jalan apapun untuk membuat kondisi menjadi kondusif, baik itu di dalam Palestina pendudukan maupun di perbasan lebanon.  

Menurut jajak pendapat, kabinet Netanyahu semakin lemah setiap hari dan lawannya meningkat setiap hari. Selain itu, fasilitas vital seperti pergerakan kereta api telah berkali-kali terganggu.

Baru-baru ini, para dokter juga berjanji untuk bergabung dalam pemogokan. Sejumlah penduduk di wilayah pendudukan juga berencana untuk menarik tabungan mereka dari bank-bank, yang dapat meningkatkan tekanan ekonomi terhadap pemerintahan Netanyahu.

Selama lebih dari 28 minggu, wilayah pendudukan telah menyaksikan gelombang protes yang meluas terhadap rencana kontroversial kabinet Netanyahu untuk reformasi peradilan, dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda kabinet Netanyahu mundur dari keputusannya untuk mengajukan RUU tersebut ke Knesset dan menyetujuinya.

Program perubahan ekstensif dalam sistem peradilan yang diusulkan Netanyahu memiliki beberapa klausul utama yang akan disetujui secara terpisah oleh Knesset (Parlemen rezim Zionis).

Pekan lalu, klausul terkait pembatalan kewenangan untuk "mengeluarkan putusan irasionalitas" dari Mahkamah Agung disetujui perwakilan Knesset dan disahkan.

Menurut persetujuan perwakilan sayap kanan yang mendukung Netanyahu, Mahkamah Agung Israel tidak dapat lagi memveto persetujuan kabinet dengan putusan "irasionalitas".

Setelah RUU ini disahkan, Netanyahu dan sekutunya akan memiliki kekuatan yang tidak terkendali, dan keputusan mereka tidak akan dibatalkan oleh siapa pun, bahkan Mahkamah Agung, yang selama bertahun-tahun telah mempertahankan peran pengawasan dan pencegah atas keputusan irasional pemerintah.

Para penentang reformasi tersebut menilai reformasi ini sebagai cara Netanyahu untuk melarikan diri dari tuntutan hukum. Persetujuan atas rencana yang diusulkan Netanyahu akan memungkinkan anggota Knesset untuk menutup kasus tuduhan korupsi Netanyahu tanpa pengawasan apa pun dan para anggota parlemen akan memilih untuk membebaskannya.

Oleh karena itu, ada kepercayaan di antara para pengunjuk rasa bahwa Netanyahu mengorbankan Israel untuk kepentingan pribadinya, dan oleh karena itu, ada kemungkinan bagi para oposisi dapat mempertimbangkan pencopotan Netanyahu sebagai opsi jika pembangkangan sipil tidak berhasil. (RA)