Konflik Antar-Kubu di Israel Meningkat

Berbagai kelompok pemantau politik dan kubu oposisi di Israel memprotes perubahan yang diterapkan di konstitusi rezim ilegal ini.

Mahkamah Agung Zionis, dengan kehadiran sebelas hakim, memeriksa pembatalan undang-undang yang melarang pemecatan perdana menteri dan menekankan bahwa undang-undang tersebut harus ditangguhkan.

Menurut laporan FNA, Mahkamah Agung Israel Kamis (28/9/2023) mengkaji protes yang berkaitan dengan undang-undang yang memperketat syarat pemecatan perdana menteri dari posisinya.

Protes-protes ini menunjukkan betapa dalamnya konflik antara faksi-faksi kekuasaan di rezim Zionis; Sebab setelah itu, kemungkinan tersingkirnya Benjamin Netanyahu dari jabatan perdana menteri menurun drastis.

Ketua Mahkamah Agung Israel, Esther Hayut secara transparan dan terang-terangan memprotes reformasi yudisial yang dilaksanakan oleh aliansi Netanyahu.

Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin menilai sidang ini sebagai kajian praktis pembatalan hasil pemilu, sebuah pemilu yang mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan bulan Desember lalu. Sementara itu, Netanyahu membantah telah melakukan kesalahan kriminal.

Peninjauan undang-undang ini dilakukan pada saat Netanyahu menghadapi gelombang protes Zionis yang luas; Zionis yang menganggap reformasi yudisial perdana menterinya sebagai "kudeta yudisial" agar ia bisa tetap pada posisinya. (MF)