Irak Siapkan Negosiasi Baru Bahas Penarikan Pasukan AS
Menteri Luar Negeri Irak menyatakan bahwa Pemerintah Irak akan menggelar negosiasi untuk mengambil keputusan mengenai penarikan pasukan Amerika dari negaranya.
Fuad Hussein, Menteri Luar Negeri Irak dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Al-Arabiya dan Al-Hadath hari Kamis (11/1/2024) mengatakan, "Pembicaraan dengan Amerika Serikat terus berlanjut, dan tanggal baru untuk dimulainya negosiasi mengenai penarikan pasukan Amerika dari Irak akan segera diumumkan."
Menteri Luar Negeri Irak juga menyatakan bahwa serangan yang menargetkan pangkalan militer Amerika di Irak harus diselidiki oleh kedua belah pihak.
"Pemerintah terus berupaya berkomunikasi dengan semua pihak untuk membangun perdamaian di Irak," ujar Menlu Irak.
Kepala Jawatan Diplomatik Irak menekankan bahwa pelanggaran terhadap situasi keamanan di Irak oleh pihak mana pun, baik asing maupun dalam negeri tidak diperbolehkan.
Ia menilai sebagian dari masalah di Irak terkait dengan negara tetangga, dan Baghdad akan mengadakan pertemuan ekstensif di Turki untuk mencapai kesepakatan keamanan yang serupa dengan kesepakatan dengan Iran.
Hadi Al-Amiri, Ketua Kalisi Nabni Irak, mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap posisi pasukan keamanan Al-Hashd al-Shaabi, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan martabat bangsa Irak oleh militer Amerika, dan meminta pemerintah Irak untuk menarik pasukan Amerika secepatnya. dan menentukan jadwal waktunya sesegara mungkin.
Pada Selasa pagi, jet tempur Amerika menyerang posisi pasukan Al-Hashd al-Shaabi di provinsi Babil, selatan Bagdad, atas perintah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
Sebanyak 12 tentara yang berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri Irak tewas dan enam pasukan Al-Hashd al-Shaabi juga terluka.
Gerakan Al-Nujaba Irak menerbitkan pernyataan yang mengutuk serangan militer Amerika Serikat di wilayah Irak, dan mengumumkan bahwa Amerika Serikat kembali melanggar kedaulatan Irak dan tindakannya yang keji dan berbahaya dalam menargetkan markas besar negara ini, termasuk tentara, polisi federal dan pasukan al-Hashd al-Shaabi serta serangan terhadap fasilitas sipil di daerah pemukiman membuktikan bahwa mereka tidak menghormati hukum dan keputusan resmi pemerintah dan rakyat Irak.(PH)
