Mungkinkah Rezim Zionis Patuhi Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza?

Oleh karena itu dalam sidang terbaru Dewan Keamanan PBB, sebagian besar pembicara dalam pertemuan tersebut menekankan urgensi mempertahankan kesepakatan ini.

 

Amir Saeed Iravani, Wakil tetap Iran di PBB, dalam pidatonya di Dewan Keamanan, menekankan bahwa gencatan senjata di Gaza harus berubah menjadi sebuah solusi permanen, dan berkelanjutan.

 

Ia menambahkan, “Masalah ini mensyaratkan penarikan mundur total pasukan Israel, pengiriman tanpa henti bantuan kemanusiaan, dan penyusunan sebuah program komprehensif untuk mekonstruksi Gaza.”

 

Dubes Iran melanjutkan, “Selain itu masyarakat internasional harus memprioritaskan upaya menjaga misi UNRWA, dan jaminan finansial yang stabil serta bisa diprediksi untuk membantu para pengungsi Palestina. Diperlukan juga tindakan segera dan tegas untuk melawan peningkatan kekerasan di Tepi Barat, termasuk serangan pemukim Zionis yang merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan.”

 

Wakil tetap Cina di PBB, Fu Cong, dalam sidang Dewan Keamanan, menyoroti masalah ini bahwa selama 15 bulan, Gaza menjadi sasaran pemboman hebat, lebih dari 46.000 orang terbunuh, dua juta orang berhadapan dengan krisis kemanusiaan, dan kawasan tenggelam dalam instabilitas.

 

Ia menegaskan, terwujudnya gencatan senjata, baru langkah awal, dan masyarakat internasional harus meningkatkan upaya mereka untuk menyelesaikan sejumlah masalah mendasar yang meliputi jaminan penghentian permanen pertempuran di Gaza, dan penurunan krisis kemanusiaan di wilayah ini.

 

Penekanan-penekanan tersebut menunjukkan bahwa Kabinet sayap kanan yang berkuasa di Israel, terpaksa menerima gencatan senjata karena tekanan-tekanan kelompok perlawanan, tapi tidak ada jaminan apa pun bahwa setelah pembebasan tawanan, Israel akan tetap patuh pada kesepakatan.

 

Hal ini terutama karena penandatanganan dan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, dan pertukaran tahanan merupakan kekalahan bagi Israel, dan pribadi Benjamin Netanyahu, bahkan menurut keyakinan sebagian pihak, Kabinet Netanyahu, berada di ambang keruntuhan.

 

Pada saat yang sama, di dalam Wilayah pendudukan sendiri, para pemukim Zionis, dan banyak tokoh politik, militer, dan media rezim ini menentang kesepakatan gencatan senjata, dan menganggapnya sebagai sebuah kekalahan bagi Israel, sebaliknya merupakan kemenangan bagi perlawanan Palestina.

 

Selama 15 bulan perang, Rezim Zionis berulangkali mengumumkan bertekad untuk menumpas Hamas dan perlawanan di Gaza, membebaskan para tawanan dengan kekerasan bukan kesepakatan, dan mengosongkan seluruh Jalur Gaza, atau minimal wilayah utara dari warga Palestina, serta kembali membangun distrik-distrik Zionis di wilayah ini. 

 

Akan tetapi saat ini Tel Aviv menerima bahwa dalam kesepakatan dengan Hamas, para tawanan mereka ditukar dengan tahanan-tahanan Palestina secara bertahap. Begitu juga Israel menerima bahwa bantuan-bantuan internasional harus disampaikan ke Hamas, dan kelompok perlawanan Palestina ini bertugas mendistribusikannya.

 

Lebih dari itu, Israel, menerima bahwa pasukannya harus keluar dari Gaza. Pada kenyataannya, menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, berarti menerima kekalahan di hadapan tekad perlawanan yang terus menekankan pertukaran tahanan dan penarikan pasukan penjajah dari Gaza, serta membuka kesempatan masuknya bantuan internasional ke Jalur Gaza, sebagai tuntutan utama.

 

Faktor lain yang memperkuat keraguan soal kepatuhan Israel, atas pelaksanaan penuh kesepakatan gencatan senjata adalah naiknya Donald Trump sebagai Presiden baru AS. Trump saat menandatangani perintah eskekutif di Gedung Putih, mengaku bahwa dirinya tidak yakin bisa mempertahankan gencatan senjata di Gaza.

 

Sebelumnya Utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk kawasan Asia Barat, Steve Witkoff, mengatakan, “Kesepakatan Gaza, sulit, dan pelaksanaannya lebih sulit.” (HS)