Di Balik Penundaan Pengadilan Sheikh Isa Qassim

Pengadilan pidana Bahrain kembali menangguhkan pengadilan terhadap Sheikh Isa Qassim, ulama syiah terkemuka negara Arab itu.

Tak lama setelah dimulainya sidang kedua untuk mengadili Sheikh Isa Qassim, pengadilan pidana negara ini menunda persidangan tersebut hingga tanggal 15 September 2016. Pengadilan Sheikh Qassim secara in absentia digelar pada Minggu (14/8/2016) dipimpin oleh Abdullah al-Ashraf.

Sidang pertama pengadilan Sheikh Qassim berlangsung pada tanggal 27 Juli atas tuduhan "pencucian uang." Namun tak lama kemudian, sidang tersebut ditunda dan dilanjutkan pada hari Minggu ini. Para pejabat rezim Al Khalifa menuding Sheikh Qassim "mengumpulkan uang tanpa izin dan pencucian uang."

Sebelumnya, rezim Al Khalifa mencabut kewarganegaraan Sheikh Qassim. Keputusan tersebut menuai protes luas dari rakyat Bahrain, partai dan para ulama di negara ini serta dikecam oleh berbagai pihak regional dan trans-regional.

Menyikapi berlanjutnya aksi represif pemerintah Manama terhadap ulama terkemuka Bahrain itu, deputi Sekjen Al-Wefaq Sheikh Hussain Al-Daihi mengeluarkan pernyataan berisi lima butir penting mengenai kejahatan rezim Al Khalifa. Berdasarkan statemen tersebut, Ayatullah Shaikh Qassim adalah warga pribumi Bahrain. Seluruh keluarga dan silsilah nenek moyangnya berasal dari Bahrain.

Mayoritas warga Bahrain meyakini beliau adalah pemimpin mereka. Rakyat Bahrain tidak meragukan keotentikan garis keturunan Sheikh Isa Qassim sebagai pribumi negara Arab di pesisir Teluk Persia itu. Siapapun yang meragukan masalah tersebut bisa melakukan pemungutan suara terhadap rakyat Bahrain untuk memastikan kebenarannya.

Di butir pertama pernyataan yang dikeluarkan baru-baru ini, Al-Wefaq menegaskan bahwa penggantian satu imperialis oleh imperialis lain diakibatkan kekosongan institusi pemerintah oleh dukungan rakyat terhadap penguasa. Pada bagian kedua, Al-Wefaq memaparkan berlanjutnya penindasan dan berbagai kejahatan yang dilakukan pemerintah Manama terhadap warga Syiah Bahrain baik laki-laki maupun perempuan. Setiap hari puluhan agawaman dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sepak terjang rezim Al Khalifa yang menargetkan keyakinan, ritual dan kehidupan warga Syiah mengindikasikan perilaku "Daeshisme".

Pada hari Sabtu (13/8), rezim Al Khalifa melanjutkan aksi represif terhadap rakyatnya dengan memindahkan para ulama Syiah dari penjara Hawd Al-Jaf di Manama ke penjara khusus kriminal dan penjahat. Tidak hanya itu, mereka diperlakukan secara keji oleh sipir penjara. Para tahanan politik syiah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sebagian dari mereka disiksa di dalam sel penjara dan tidak diizinkan keluar dari jeruji besi sempit yang mengurungnya. Rezim Al Khliafa juga menolak permohonan Palang Merah Internasional yang meminta diberikan izin untuk mengunjungi penjara Hawd Al-Jaf.

Di tengah masifnya aksi represif rezim Al Khalifa terhadap rakyatnya sendiri, terutama ulama Syiah termasuk Sheikh Isa Qassim, situs Military News melaporkan bahwa pemerintah Bahrain membeli sistem rudal Tow. Menurut situs Military News, alasan rezim Al Khalifa membeli Tow untuk menjaga keamanan nasional di dalam negeri, dan melindungi Bahrain dari ancaman serangan asing. Produsen alutsista AS, Raytheon menyatakan pihaknya berencana menjual Tow 2B Aero kepada pemerintah Manama.

Analis politik menilai berlanjutnya penjualan senjata dan alutsista negara-negara Barat terutama AS terhadap  Bahrain berlangsung di saat aksi represif rezim Al Khalifa terhadap rakyatnya sendiri kian hari semakin meningkat. Fakta ini mengindikasikan standar ganda Barat  dalam penegakkan HAM. Buktinya, AS menutup mata atas pelanggaran HAM yang dipertontonkan secara terbuka oleh  rezim Al Khalifa.(PH)