Acuan Turki Ikut Beroperasi Membebaskan Mosul

Saad Al-Hadisi, juru bicara pemerintah Irak mereaksi putusan parlemen Turki memperpanjang misi militer negara itu di utara Irak dan mengatakan, "Kehadiran militer Turki di Irak akan berdampak negatif pada operasi pembebasan Mosul."

Parlemen Turki pada Sabtu menyetujui perpanjangan misi militer negara itu di Irak hingga satu tahun mendatang. Militer Turki beraktivitas di pangkalan Bashiqa, di dekat Mosul, pusat provinsi Nainawa, utara Irak. 10 Juni 2014, kota Mosul diduduki kelompok teroris Takfiri Daesh dan sekarang kota tersebut menjadi benteng terakhir bagi Daesh.  

Pemerintah dan militer Irak membahas berbagai dimensi operasi pembebasan kota Mosul dan telah memulai hitungan mundur untuk pelaksanaan operasi pembebasan kota tersebut.

Dalam hal ini, pada Ahad (2/10), sebuah program komprehensif pembebasan kota Mosul telah diajukan kepada Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi, selaku Panglima Besar Angkatan Bersenjata Irak. Menurut Al-Abadi, seluruh pasukan baik militer, polisi, unit-unit kontra-terorisme, serta pasukan relawan rakyat, para pejuang suku dan pasukan kurdi Peshmerga, akan dilibatkan dalam operasi tersebut.

Peran militer asing termasuk pasukan Turki, tidak didefinisikan dalam program komprehensif tersebut. Oleh karena itu, putusan parlemen Turki itu dinilai mengandung pesan negatif dan akan berdampak negatif pada operasi pembebasan Mosul.

Pernyataan Presiden Turki, pada Sabtu (1/10), Recep Tayyip Erdogan bahwa Ankara tidak boleh hanya menjadi penonton operasi pembebasan Mosul, bertentangan dengan kedaulatan nasional dan integritas teritorial Irak.

Pengambilan keputusan dalam masalah ini adalah hak mutlak pemerintah Irak. Bantuan untuk operasi pembebasan Mosul dengan tujuan menyampaikan pesan persaudaraan dan penghormatan serta itikad baik kerukunan bertetangga, hanya dapat dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah pusat Irak.

Perpanjangan misi militer Turki di Irak itu dinilai para pengamat sebagai langkah keliru yang dimulai tahun lalu dengan pengerahan pasukan ke Irak utara tanpa koordinasi dengan pemerintah Baghdad. Selama itu, para pejabat Irak melalui berbagai upaya, menuntut penarikan mundur pasukan Turki dari wilayah utara Irak, namun pemerintah Ankara tidak menggubrisnya.

Penekanan Turki untuk tetap mempertahankan kehadirannya di Irak utara sepenuhnya bertentangan dengan paramater hukum dan penghormatan teritorial dan kedaulatan bangsa-bangsa. Ini akan menjadi preseden buruk dan berbahaya dalam konstelasi politik serta mengancam perdamaian dan keamanan regional.

Langkah Turki itu dinilai sebagai interferensi dalam operasi pembebasan Mosul yang pada akhirnya akan menguntungkan teroris Daesh dan pera pendukungnya. Dengan kata lain, Turki setuju dengan berlanjutnya instabilitas dan penderitaan warga Irak.

Pertanyaannya, mengapa Turki sekarang harus ikut campur dalam operasi pembebasan Irak di saat pemerintah Baghdad tidak menginginkan bantuan apapun dari Ankara?

Pengalaman menunjukkan bahwa militer dan pasukan relawan Irak tanpa bantuan pihak asing mampu mengalahkan Daesh di provinsi Al-Anbar, Diyalah dan Salahuddin. Bahkan dalam program komprehensif operasi pembebasan Mosul juga ditekankan bahwa hanya pasukan Irak yang akan membebaskan kota tersebut dari pendudukan Daesh.

Tujuan di balik kebijakan Turki itu dapat dibaca dari reaksi pemerintah Irak bahwa kehadiran pasukan Turki dalam operasi Mosul bukan hanya tidak membantu melainkan akan memperumit operasi. Dengan demikian, Daesh yang akan diuntungkan.(MZ)