Berri Tekankan Percepatan Pembentukan Kabinet baru Lebanon

Ketua parlemen Lebanon, Nabih Berri menekankan percepatan proses pembentukan kabinet baru negara ini.

IRIB News melaporkan, Berri Senin (28/11) menandaskan, di upaya untuk menghapus kendala pembentukan kabinet baru, selama dua hari lalu tidak terlihat peristiwa baru.

Berri menekankan, sejak satu bulan lalu, sangat sulit menetapkan undang-undang baru pemilu dan penyelenggaraan pemilu parlemen berdasarkan konstitusi baru.

Ketua parlemen Lebanon mengungkapkan, setiap undang-undang pemilu parlemen yang diratifikasi akan lebih baik dari undang-undang 60, karena konstitusi ini tidak mampu menjawab tuntutan rakyat Lebanon bagi pemilihan yang adil dan menyeluruh para kandidat anggota parlemen.

Undang-undang sebelumnya Lebanon yang menjadi pijakan pemilu parlemen tahun 2009 dan dikenal dengan undang-undang 60, seorang kandidat parlemen terkadang terpilih dengan suara dari kaum Muslim dan juga sebaliknya.

Sheikh Naim Qassem, deputi sekjen Hizbullah juga menekankan, penghapusan kendala yang menghadang pembentukan pemerintah di Lebanon mengharuskan sebuah fleksibilitas, dan hasil dari fleksibilitas ini akan positif, karena tidak akan ada penangguhan di pembentukan pemerintah dan kepentingan rakyat dapat direalisasikan dalam waktu cepat.

Saad Hariri, ketua gerakan al-Mustaqbal ditunjuk sebagai perdana menteri baru pada 3 November oleh Presiden Michel Aoun. (MF)