Tujuan Pemerintah Suriah dalam Perundingan Astana

Perundingan damai Suriah akan digelar tiga hari lagi di Astana, ibukota Kazakhstan. Melalui berbagai kemenangan di medan tempur baru-baru ini, pemerintah Suriah berusaha mengejar tujuan-tujuan politiknya dalam negosiasi damai tersebut.

Menurut rencana, perwakilan pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok oposisi negara ini akan menyelenggarakan perundingan di Astana pada tanggal 23-24 Januari 2017. Negosiasi yang akan berlangsung selama dua hari itu akan dipantau oleh perwakilan sejumlah negara dunia dan sebuah delegasi PBB.

Perundingan di Astana akan berlangsung ketika transformasi di berbagai medan tempur Suriah berpihak kepada militer negara ini. Pasukan Suriah meraih banyak kemajuan dalam operasi mereka untuk menumpas kelompok-kelompok teroris dukungan asing, di mana hal ini akan menjadi salah satu faktor paling penting yang membedakan perundingan Astana dengan perundingan-perundingan lainnya tentang krisis Suriah.

Militer Suriah meraih kemenangan strategis pada Desember 2016 ketika berhasil membebaskan kota Aleppo dari pendudukan kelompok-kelompok teroris Takfiri.

Menyusul kemenangan di Aleppo, periode baru perang terhadap para teroris telah dimulai. Meskipun militer dan pasukan relawan Suriah masih berperang melawan kelompok-kelompok teroris di beberapa wilayah seperti di timur Homs dan Provinsi Deir el-Zour, namun di periode baru perang ini, mereka terfokus pada pembebasan pinggiran Aleppo.

Kini pertanyaannya adalah mengapa pemerintah Suriah bersedia pergi ke meja perundingan? padahal militer Suriah telah mencapai berbagai kemenangan terbaru dan Damaskus juga memiliki pengalaman tentang perudingan-perundingan sebelumya dengan berbagai kelompok oposisi serta mengenai pelanggaran berulang yang dilakukan kelompok-kelompok teroris.

Tampaknya, pemerintah Suriah –melalui berbagai kemenangan militer– berusaha untuk mengejar tujuan-tujuan politiknya menjelang perundingan di Kazakhstan.

Tujuan-tujuan politik tersebut di antaranya adalah untuk mencapai gencatan senjata permanen, distribusi bantuan kemanusiaan dan memungkinkan kelompok-kelompok bersenjata utuk begabung dalam perjanjian rekonsiliasi.

Pencapaian masing-masing dari tujuan tersebut adalah poin penting bagi pemerintah Suriah, sebab, pemerintah Damaskus –kendati telah mencapai berbagai kemenangan strategis dalam beberapa bulan terakhir– berusaha memfokuskan perhatian terhadap warga Suriah di beberapa wilayah yang dikepung para teroris dan mencegah terjadinya sebuah tragedi kemanusiaan.

Pada saat yang sama, pemerintah Suriah memberikan kesempatan kepada para milisi bersenjata yang menyadari kesalahan mereka karena telah bergabung dengan kelompok-kelompok teroris untuk memisahkan diri dari para teroris.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Suriah berperang hanya bertujuan untuk mempertahankan integritas teritorial negara ini. Selain itu, langkah itu juga akan bisa mengurangi jumlah milisi bersenjata di Suriah.

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB dalam pernyataan terbaru tentang krisis Suriah dan perundingan mendatang di Astana mengatakan, berbagai ancaman akibat bentrokan di Suriah sangat berbahaya dan kelanjutan perundingan untuk menyelesaikan krisis ini sangat penting.

Tak diragukan lagi bahwa Bashar al-Assad, Presiden Suriah –sebelum Gutteres– mengetahui bahwa para teroris tidak akan mengesampingkan berbagai kejahatan di Suriah, di mana salah satu contoh terbarunya adalah pemutusan aliran air bagi penduduk kota Damaskus dan pencemarannya oleh kelompok-kelompok teroris yang menduduki distrik Wadi Barada di barat laut ibukota Suriah.

Penyelenggaraan perundingan akan membuka jendela-jendela baru untuk mengurangi tingkat ancaman di Suriah. Dengan memperhatikan kondisi baru militer Suriah dan situasi baru politik di tingkat regional dan global terutama perubahan pemerintah Amerika Serikat, maka peluang untuk dialog dan perundingan merupakan langkah rasional pemerintah Suriah. (RA)