Hamas: Pemerintah Rekonsiliasi Nasional Palestina harus Komitmen

Mousa Abu Marzook, anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) meminta pemerintah rekonsiliasi nasional menghindari segala bentuk diskriminasi terkait hak pegawai di Palestina.

Menurut laporan Pusat Informasi Palestina, Mousa Abu Marzook Rabu (12/4) seraya mengisyaratkan keputusan pemerintah rekonsiliasi nasional untuk memangkas 30 persen gaji pegawai pemerintah di Jalur Gaza mengatakan, pemerintah ini harus menjalankan seluruh komitmennya terhadap Gaza dan mengakhiri diskriminasi di antara warga Palestina.

Otorita Ramallah dalam sebuah aksi tak terduga dan dengan dalih krisis finansial memangkas 30 hingga 50 persen hak pegawai di Jalur Gaza, sementara pegawai di Tepi Barat tidak dipangkas gajinya.

Abu Marzook terkait permintaan Mahmoud Abbas membatalkan komite administratif di Jalur Gaza mengatakan, komite ini dibentuk karena pemerintah rekonsiliasi nasional menolak melakukan tanggung jawabnya terhadap Gaza dan jika pemerintahan Rami Hamdallah bersedia menjalankan kewajibannya maka komite ini akan dibubarkan.

Abu Marzook juga menyatakan penentangan tegas Hamas terhadap bentrokan bersenjata di kamp pengungsi Ain al Hilweh, Lebanon Selatan dan menuntut dialog untuk mengakhiri pertumpahan darah tersebut. (MF)