Protes PBB terhadap Brutalitas Aparat Keamanan Saudi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penghancuran bagian kuno desa berpenduduk Muslim Syiah, al-Mosara di al-Awamiyah, timur Arab Saudi. Menurut PBB, tindakan seperti ini akan menghancurkan warisan budaya dan bersejarah kota dan melanggar Hak Asasi Manusia

Karima Bennoune, Pelapor Khusus PBB di Bidang Hak-hak Budaya pada Rabu, 24 Mei 2017 mengatakan, meskipun ada peringatan PBB untuk menghentikan penghancuran desa al-Mosara dan al-Awamiyah, namun para pejabat Arab Saudi melanjutkan tindakan tersebut.

Usia sejumlah bangunan dan gedung di wilayah al-Awamiyah dilaporkan mencapai lebih dari 400 tahun. Sejak dua pekan lalu, aparat keamanan Arab Saudi telah menghancurkan banyak rumah di distrik bersejarah dan kuno, al-Mosara, di mana tindakan ini menyulut bentrokan di daerah ini.

Serangan aparat keamanan Arab Saudi ke kota al-Awamiyah dan desa al-Mosara telah berlangsung selama dua pekan. Mereka merusak dan membakar rumah-rumah penduduk dan masjid. Kini al-Awamiyah berubah menjadi medan operasi perang pasukan keamanan rezim Al Saud terhadap penduduk kota ini.  

Meskipun brutalitas aparat keamanan Arab Saudi di timur negara ini telah berlangsung selama dua pekan dan ratusan warga Syiah penduduk al-Awamiyah terluka akibat penyerbuan pasukan keamaan Al Saud, namun masyakarat internasional bungkam menyaksikannya.

Aparat keamanan rezim Al Saud menggunakan senjata berat termasuk mortir dan bom pembakar untuk merusak bangunan dan rumah-rumah penduduk. Tindakan ini menunjukkan bahwa rezim Al Saud menggunaan segala cara dan kejahatan untuk mengejar tujuan-tujuan sektarianismenya di Arab Saudi.

Tindakan yang juga bertujuan untuk meningkatkan upaya perubahan demografi di daerah-daerah berpenduduk Syiah di Arab Saudi itu telah menyulut kekhawatiran opini publik. Hal itu terlihat dari reaksi PBB baru-baru ini.

Ben Emmerson, Pelapor Khusus HAM dan Kontra-terorisme di Arab Saudi beberapa waktu lalu juga mengeluarkan sebuah laporan yang mengkritik tindakan para pejabat Riyadh yang menangkap dan menyiksa para pendukung kebebasan  berekspresi dengan berbagai dalih.

Pejabat-pejabat Arab Saudi melanggar HAM yang paling mendasar di negara ini. Rezim Al Saud meningkatkan penindasan dan penumpasan terhadap oposisi sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasannya yang otoriter.

Anehnya, meskipun Arab Saudi dikenal sebagai pelanggar HAM di mata masyarakat internasional, namun negara ini terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB. Hal ini tentunya berkat dukungan Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris.

Tidak diragukan lagi, perilaku pasif dan kebijakan kontradiktif PBB, di mana dari satu sisi, mengecam tindakan represif dan kekerasan Arab Saudi terhadap warganya, dan dari sisi lain, mendukung keanggotaan lebih negara itu di berbagai lembaga internasional, akan mendorong para pejabat Riyadh semakin berani untuk memperluas pelanggaran HAM dan hukum internasional.

Dukungan AS kepada rezim Al Saud pada dasarnya merupakan lampu hijau Washington kepada Riyadh untuk melanjutkan kejahatan-kejahatannya. Meningkatnya kekerasan dan penindasan di timur Arab Saudi juga terjadi setelah kunjungan Donald Trump, Presiden AS ke Riyadh dan konsultasi di antara  para pejabat kedua negara serta perluasan kerjasama di bidang ekonomi dan militer antara Washington da Riyadh. (RA)