Irak Tolak Plot Referendum Kurdistan

Juru bicara pemerintah pusat Irak menentang prakarsa referendum pemisahan wilayah Kurdistan dari negara Arab ini.

Saad al-Hadithi menyampaikan masalah yang terjadi antara Baghdad dan Arbil, seraya menegaskan, "Pasca pengumuman referendum mengenai independensi Kurdistan Irak, Baghdad sudah menyampaikan sikapnya secara jelas,".

Al-Hadithi menyerukan semua pihak di Irak untuk berkomitmen terhadap undang-undang dasar negara ini.

"Berdasarkan pasal satu undang-undang dasar, Irak adalah negara kesatuan, yang bersatu dan demokratis. Pemisahan salah satu bagiannya akan menyulut instabilitas dan kekacauan baru," ujar jubir pemerintah pusat Irak.

Di bagian lain statemennya, Saad al-Hadithi menyinggung kunjungan delegasi Arbil ke Baghdad, dan mengungkapkan agendanya mengenai masalah daerah produksi minyak, pasukan Peshmerga dan anggarannya, daerah perbatasan dan sejumlah isu lain.

Pemerintah otonomi Kurdistan mengumumkan akan menggelar referendum independensi wilayah ini dari Irak pada 25 September 2017 mendatang. Tapi, sebagian pihak di Kurdistan sendiri menentang referendum tersebut.