Qatar Adukan Saudi karena Politisasi Ibadah Haji

Komite Nasional Hak Asasi Manusia Qatar dalam sebuah surat kepada Pelapor Khusus PBB untuk Urusan Kebebasan Agama dan Keyakinan mengadukan Arab Saudi karena telah mempolitisasi ibadah haji.

Seperti dilansir FNA, Minggu (30/7/2017), Komite Nasional HAM Qatar dalam surat tersebut menilai kinerja Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji sebagai pelanggaran nyata terhadap semua perjanjian dan konvensi internasional.

Disebutkan bahwa sejak dimulainya sanksi terhadap Doha pada 5 Juni 2017, para pejabat Riyadh telah melakukan tindakan-tindakan yang melarang kunjungan warga Qatar ke Arab Saudi untuk menunaikan Haji Tamattu dan Umrah.

Di sisi lain, Saif bin Ahmed bin Saif al Thani, Direktur Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar mengatakan, pemerintah Doha tidak berpikir untuk menutup jaringan Aljazeera.

Ia menambahkan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir sedang mengejar perampasan keputusan kebijakan luar negeri Qatar, namun pemerintah Doha tidak akan pernah menyerah atas tekanan-tekanan ini.

Selama ini, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir menegaskan kembali kelanjutan sanksi terhadap Qatar jika pemerintah Doha tidak memenuhi tuntutan mereka.

Keempat negara Arab tersebut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 dengan dalih Doha mendukung kelompok-kelompok teroris.

Pada 23 Juni 2017, negara-negara itu mengajukan syarat-syarat untuk normalisasi hubungan dengan Qatar, namun pemerintah Doha memberikan jawaban negatif terhadap tuntutan-tuntutan yang dianggapnya tidak logis dan ilegal itu.

Tuntutan terpenting Arab Saudi dan sekutunya adalah penutupan jaringan televisi Aljazeera, pemutusan hubungan Qatar dengan Republik Islam Iran dan penutupan pangkalan militer Turki di Qatar. (RA)