Referendum Kurdistan Irak, Pengantar Pembentukan "Israel Baru"

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran mengatakan, Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan asing tidak dapat dipercaya dan berusaha menciptakan sebuah "Israel baru" di kawasan.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei mengungkapkan hal itu dalam pertemuan dengan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki pada Rabu malam, 4 Oktober 2017 ketika menyinggung kepentingan AS dan rezim Zionis Israel dalam pelaksanaan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak.

Rahbar menyebut penyelenggaraan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak sebagai pengkhianatan terhadap kawasan dan ancaman masa depan wilayah ini. Ayatullah Khamanei juga menyinggung pengaruh dan dampak jangka panjang dari referendum tersebut bagi negara-negara tetangga Irak.

Pemimpin Besar Revolusi Islam menegaskan, Iran dan Turki harus mengambil segala langkah yang mungkin untuk menangani masalah tersebut dan pemerintah Irak juga harus mengambil keputusan dan bertindak dengan serius terkait hal ini.

Ayatulah Khamenei menjelaskan, pandangan Washington dan pemerintah-pemerintah Eropa terhadap referendum di Kurdistan Irak sepenuhnya berbeda dengan pandangan Tehran dan Ankara, dan AS selalu ingin memiliki "faktor gangguan" terhadap Iran dan Turki.

Republik Islam Iran dan Turki menentang referendum pemisahan Kurdistan dari Iak dan berbulan-bulan sebelum pelaksanaan referendum ini, kedua negara tersebut telah dengan jelas mengumumkan posisinya. Tehran dan Ankara juga mengecam Masoud Barzani, Pemimpin Kurdistan yang memaksakan diri untuk melaksanakan referendum pemisahan wilayah ini dari Irak.

Selain itu, Iran dan Turki menganggap langkah Barzani tersebut justru akan merugikan kepentingan-kepentingan Kurdi dan mengancam keamanan dan stabilitas Irak dan seluruh kawasan.

Saat ini, salah satu tema pembicaraan intensif Tehran dan Ankara adalah masalah referendum di Kurdistan Irak. Kunjungan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki ke Tehran dan pertemuannya dengan Hassan Rouhani, Presiden Iran juga dalam kerangka dialog dan bertukar pandangan untuk mengambil langkah terkoordinasi.

Rouhani dalam jumpa pers bersama Erdogan mengatakan, "Penduduk Kurdistan Irak adalah tetangga yang baik dan kami tidak menginginkan tekanan terhadap mereka, namun mereka harus "mengkompensasi" keputusan-keputusan keliru yang telah diambil oleh sejumlah pemimpin Kurdistan Irak. Terkait hal ini, Iran, Turki dan pemerintah pusat Irak terpaksa mengambil keputusan untuk mengejar tujuan-tujuan strategis mereka di kawasan."

Posisi Barat terutama AS dan sejumlah negara Eropa yang memiliki kerjasama di bidang minyak dengan wilayah Kurdistan menunjukkan bahwa mereka menentang referendum pemisahan wilayah ini dari Irak. Namun perlu dicatat baha meskipun dalam kebijakan yang diumumkannya, AS dan negara-negara Eropa menegaskan persatuan Irak, namun negara-negara itu tidak menolak prinsip referendum, dan bahkan bergerak di jalur yang dilalui oleh rezim Zionis Israel.

Situs berita Lebanon, al-Ahed beberapa waktu lalu dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Mohammad Ali Ja'far menyebutkan, "Mengingat posisi rezim Zionis, maka diupayakan untuk tercipta sebuah rezim di kawasan sebagai penjamin kepentingan Israel, di mana rezim Zionis memiliki hubungan ekonomi-militer dengan Kurdistan Irak. Tampaknya, rencana pemisahan Kurdistan dari Irak juga dalam kerangka tujuan tersebut, dan dari sisi lain, perencaan itu juga dapat mengurangi perhatian terhadap masalah Palestina."

Terkait dengan rencana pemisahan Kurdistan dari Irak yang berkaitan dengan kebijakan dan keinginan Israel, Presiden Tuki dalam kunjungan ke Tehran mengatakan, keputusan yang telah diambil dengan duduk di meja perundingan dengan Mossad sama sekali tidak sah dan tidak dapat diterima.

Dukungan jelas rezim Zionis Israel kepada referendum pemisahan Kurdistan dari Irak dan kebijakan standar ganda AS terkait hal ini menunjukkan bahwa referendum ini merupakan rencana Zionis-Amerika untuk mengubah negara-negara besar seperti Irak dan Suriah menjadi negara-negara kecil.

Erdogan dalam pertemuan dengan Ayatullah Khamenei mengatakan, berdasarkan bukti dan saksi yang tidak terbantahkan, AS dan Israel telah mencapai kesepakatan umum terkait masalah Kurdistan Irak, dan Barzani telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan atas langkahnya yang menggelar referendum. (RA)