Hamas dan Fatah Siap Jalankan Kesepakatan Rekonsiliasi

Gerakan Fatah dan Hamas mencapai kesepakatan di Kairo bahwa Pemerintah Persatuan Nasional Palestina akan mengemban semua tanggung jawab di Jalur Gaza mulai 10 Desember 2017.

Seperti dikutip kantor berita IRIB, Senin (4/12/2017), seorang pejabat Palestina, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan Fatah dan Hamas di akhir perundingan Kairo sepakat bahwa seluruh pendapatan Kementerian Keuangan di Jalur Gaza yang dikendalikan Hamas, akan diserahkan ke pemerintah rekonsiliasi nasional.

Menurut pejabat Palestina ini, berdasarkan kesepakatan antara Fatah dan Hamas, Pemerintah Persatuan Nasional Palestina akan bertanggung jawab untuk membayar tunggakan gaji para pegawai Gaza dan akan segera diumumkan mengenai skema pembayaran gaji apakah secara penuh atau tidak.

Dia menekankan bahwa Hamas juga menyerukan pencabutan semua sanksi terhadap Jalur Gaza, dan Fatah akan menanggapi permintaan ini segera setelah Pemerintah Persatuan Nasional Palestina memperoleh semua kewenangannya.

Sementara itu, Hassam Badran, anggota Biro Politik Hamas, mengatakan bahwa berbagai isu terkait rekonsiliasi nasional telah dibahas di Kairo, dan perundingan akan dilanjutkan di masa depan untuk melaksanakan semua kesepakatan.

"Pemerintah Palestina harus memenuhi tanggung jawabnya di hadapan penduduk Gaza dan Tepi Barat secara penuh," tegasnya.

Gerakan Fatah dan Hamas menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi setelah bertahun-tahun konflik, di Kairo pada 12 Oktober 2017. (RM)